Ini Kata Wakil Jaksa Agung Bicara Soal Digitalisasi Kejaksaan

Program Digitalisasi Kejaksaan diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan pelaksanaan tugas di masa pandemi saat ini.

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, salah satu program kerja prioritas Kejaksaan Agung 2021 adalah digitalisasi Kejaksaan. Dengan program itu diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan pelaksanaan tugas di masa pandemi saat ini.

Menurut Untung, secara umum Kejaksaan telah memiliki strategi dalam penerapan penggunaan dan pemanfaatan Digitalisasi Informasi dengan menitikberatkan pada Optimalisasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi.

“Kedua hal tersebut merupakan strategi-implementasi yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi yang telah dimulai sejak tahun 2020,” kata Untung saat memberikan pengarahan secara virtual pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pembinaan Kejaksaan, di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta, Jumat (10/9).

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus terus mengikuti perkembangan zaman terutama di era digitalisasi saat ini. Digitalisasi Kejaksaan berarti nanti seluruh tata kelola perkantoran, mulai dari persuratan dan administrasi perkara serta pelayanan publik di Kejaksaan harus berbasis teknologi informasi atau elektronik.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kejaksaan merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berbasiskan digital elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Karena itu, dia menegaskan, perbaikan sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan harus berorientasi pada peningkatan kualitas, kreatifitas dan inovasi di segala bidang. Hal ini sangat penting guna memajukan Lembaga Kejaksaan, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi serta persoalan hukum di masyarakat.

“Bidang pembinaan harus mampu melakukan pembenahan dalam pengelolaan SDM, sehingga diperoleh sistem manajemen SDM yang akan menghasilkan pegawai secara profesional dan handal,” kata Untung.

Menurutnya, sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan/perekrutan, pembinaan dan pengembangan karier hingga pemberhentiannya, akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerjanya secara umum.

“Karena itu penyiapan SDM yang berkualitas akan mewujudkan sistem pelayanan yang cepat, tepat dan prosfisional dalam mewujudkan good governance dan clean government,” kata Untung menandaskan.

Reformasi Birokrasi (RB), lanjut Untung, merupakan salah satu upaya dalam melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan agar menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur Kejaksaan yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai tindak lanjutnya, kata Untung, terus dilakukan upaya guna mewujudkan target semua wilayah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurutnya, tahun kemarin sebanyak 296 satuan kerja telah diajukan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Dari yang diusulkan tersebut telah ditetapkan sebanyak 50 satuan kerja yang terdiri dari 41 satuan kerja memperoleh WBK dan 9 lainnya memperoleh predikat WBBM.

“Dan untuk tahun 2021 ini juga telah dilakukan penilaian terhadap 289 Satker lagi oleh Tim Penilai Daerah (TPD) maupun Tim Penilai Internal (TPI),” tukas Untung. [DIT]

]]> Program Digitalisasi Kejaksaan diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan pelaksanaan tugas di masa pandemi saat ini.

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengatakan, salah satu program kerja prioritas Kejaksaan Agung 2021 adalah digitalisasi Kejaksaan. Dengan program itu diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan pelaksanaan tugas di masa pandemi saat ini.

Menurut Untung, secara umum Kejaksaan telah memiliki strategi dalam penerapan penggunaan dan pemanfaatan Digitalisasi Informasi dengan menitikberatkan pada Optimalisasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi.

“Kedua hal tersebut merupakan strategi-implementasi yang sedang dan akan dilakukan dalam rangka transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi yang telah dimulai sejak tahun 2020,” kata Untung saat memberikan pengarahan secara virtual pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Pembinaan Kejaksaan, di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta, Jumat (10/9).

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan harus terus mengikuti perkembangan zaman terutama di era digitalisasi saat ini. Digitalisasi Kejaksaan berarti nanti seluruh tata kelola perkantoran, mulai dari persuratan dan administrasi perkara serta pelayanan publik di Kejaksaan harus berbasis teknologi informasi atau elektronik.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kejaksaan merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang berbasiskan digital elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Karena itu, dia menegaskan, perbaikan sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan harus berorientasi pada peningkatan kualitas, kreatifitas dan inovasi di segala bidang. Hal ini sangat penting guna memajukan Lembaga Kejaksaan, khususnya dalam mengikuti perkembangan teknologi serta persoalan hukum di masyarakat.

“Bidang pembinaan harus mampu melakukan pembenahan dalam pengelolaan SDM, sehingga diperoleh sistem manajemen SDM yang akan menghasilkan pegawai secara profesional dan handal,” kata Untung.

Menurutnya, sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan/perekrutan, pembinaan dan pengembangan karier hingga pemberhentiannya, akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerjanya secara umum.

“Karena itu penyiapan SDM yang berkualitas akan mewujudkan sistem pelayanan yang cepat, tepat dan prosfisional dalam mewujudkan good governance dan clean government,” kata Untung menandaskan.

Reformasi Birokrasi (RB), lanjut Untung, merupakan salah satu upaya dalam melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kejaksaan agar menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan aparatur Kejaksaan yang terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai tindak lanjutnya, kata Untung, terus dilakukan upaya guna mewujudkan target semua wilayah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurutnya, tahun kemarin sebanyak 296 satuan kerja telah diajukan untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM. Dari yang diusulkan tersebut telah ditetapkan sebanyak 50 satuan kerja yang terdiri dari 41 satuan kerja memperoleh WBK dan 9 lainnya memperoleh predikat WBBM.

“Dan untuk tahun 2021 ini juga telah dilakukan penilaian terhadap 289 Satker lagi oleh Tim Penilai Daerah (TPD) maupun Tim Penilai Internal (TPI),” tukas Untung. [DIT]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories