Inggris: Putin Pilih Jalan Pertumpahan Darah Dan Kehancuran Ketimbang Diplomasi

Kecaman dari sejumlah tokoh dunia terus bermunculan setelah pasukan Rusia menyerang Ukraina. Mereka meminta Negeri Beruang Merah menghormati kedaulatan Ukraina dan menarik pasukannya.

Salah satunya datang dari Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson. Dia mengirimkan kecaman keras kepada Rusia atas serangan terhadap Ukraina. Presiden Vladimir Putin, disebut Johnson memilih pertumpahan darah ketimbang diplomasi.

“Presiden Putin telah memilih jalan pertumpahan darah dan kehancuran dengan meluncurkan serangan tanpa provokasi ini kepada Ukraina,” ujar PM Johnson, dalam rilis resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (24/2).

PM Johnson juga menambahkan, Inggris akan merespons aksi Rusia dengan tegas. Negara Union Jack menyebut Rusia melanggar pasal 2 dari Piagam PBB yang menyebut, semua anggota dilarang memakai kekuatannya untuk melanggar integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.

Sementara Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss menegaskan, tidak akan menerima kampanye yang dilakukan Rusia untuk menumbangkan tetangganya yang demokratis.

“Itu disertai dengan retorika dan disinformasi yang tidak berdasar,” tegas Truss, dikutip dari rilis Kedutaan Besar Inggris, Kamis (24/2).

Dia menilai, Rusia secara keliru menyebut Ukraina sebagai ancaman untuk membenarkan sikap agresif di tanah negara tersebut.

“Mereka secara salah menuduh NATO melakukan provokasi. Ini jauh dari kebenaran. NATO selalu menjadi aliansi defensif. Rusia adalah agresor di sini,” jelasnya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, perang agresi yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan ini menantang prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang diabadikan dalam Piagam PBB.

“Selama berbulan-bulan, Rusia telah menodongkan senjata ke kepala Ukraina sambil menyangkal niat invasi. Dunia telah menyerukan perdamaian, tetapi Rusia tidak mendengarkan. Serangannya yang tidak beralasan menunjukkan bahwa kata-katanya tidak dapat dipercaya,” paparnya dalam rilis yang sama.

“Ukraina telah menjadi negara merdeka selama lebih dari 30 tahun dan telah memilih jalan sebagai demokrasi bebas,” sambung Dubes Jenkins.

Dubes Jenkins juga menegaskan, dunia tidak boleh membiarkan pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina bertahan.

“Mereka yang menghargai sistem internasional yang stabil dan damai harus bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban Rusia,” tandasnya.

 

Sementara itu, tiga anggota dewan Afrika yakni Kenya, Gabon, dan Ghana, juga ikut menentang tindakan Moskow karena dinilai melanggar integritas teritorial Ukraina.

Pada Senin malam (21/2), perwakilan tetap Kenya, Martin Kimani, menyarankan Rusia untuk belajar hidup dengan keluhan etnis, seperti yang telah dilakukan negara-negara Afrika.

“Kenya dan hampir setiap negara Afrika lahir dengan berakhirnya kekaisaran. Perbatasan kami bukan dari gambar kami sendiri. Jika kita memilih untuk mengejar negara atas dasar homogenitas etnis, ras atau agama, kita masih akan mengobarkan perang berdarah beberapa dekade kemudian,” kata Kimani.

“Kami menolak iredentisme (kebijakan yang menganjurkan restorasi ke suatu negara di wilayah mana pun yang sebelumnya miliknya) dan ekspansionisme atas dasar apa pun, termasuk faktor ras, etnis, agama, atau budaya. Kami tolak lagi hari ini,” imbuhnya. 

Sekadar latar, ketika Uni Soviet runtuh, Ukraina memilih untuk menyetujui deklarasi kemerdekaan mereka, dengan suara mayoritas 92,3 persen, dalam referendum 1991. Setiap provinsi Ukraina mendukung kemerdekaan, termasuk Krimea, yang dicaplok Rusia pada 2014.

Ukraina memiliki bahasa, adat istiadat, dan budayanya sendiri. Rusia, yang saat ini memimpin Dewan Keamanan PBB, mencoba mengadakan pertemuan larut malam pada hari Senin untuk mengamati tindakan mereka di balik pintu tertutup, yang kemudian ditolak oleh mayoritas anggota Dewan. [DAY]

]]> Kecaman dari sejumlah tokoh dunia terus bermunculan setelah pasukan Rusia menyerang Ukraina. Mereka meminta Negeri Beruang Merah menghormati kedaulatan Ukraina dan menarik pasukannya.

Salah satunya datang dari Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson. Dia mengirimkan kecaman keras kepada Rusia atas serangan terhadap Ukraina. Presiden Vladimir Putin, disebut Johnson memilih pertumpahan darah ketimbang diplomasi.

“Presiden Putin telah memilih jalan pertumpahan darah dan kehancuran dengan meluncurkan serangan tanpa provokasi ini kepada Ukraina,” ujar PM Johnson, dalam rilis resmi Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Kamis (24/2).

PM Johnson juga menambahkan, Inggris akan merespons aksi Rusia dengan tegas. Negara Union Jack menyebut Rusia melanggar pasal 2 dari Piagam PBB yang menyebut, semua anggota dilarang memakai kekuatannya untuk melanggar integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.

Sementara Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss menegaskan, tidak akan menerima kampanye yang dilakukan Rusia untuk menumbangkan tetangganya yang demokratis.

“Itu disertai dengan retorika dan disinformasi yang tidak berdasar,” tegas Truss, dikutip dari rilis Kedutaan Besar Inggris, Kamis (24/2).

Dia menilai, Rusia secara keliru menyebut Ukraina sebagai ancaman untuk membenarkan sikap agresif di tanah negara tersebut.

“Mereka secara salah menuduh NATO melakukan provokasi. Ini jauh dari kebenaran. NATO selalu menjadi aliansi defensif. Rusia adalah agresor di sini,” jelasnya.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, perang agresi yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan ini menantang prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang diabadikan dalam Piagam PBB.

“Selama berbulan-bulan, Rusia telah menodongkan senjata ke kepala Ukraina sambil menyangkal niat invasi. Dunia telah menyerukan perdamaian, tetapi Rusia tidak mendengarkan. Serangannya yang tidak beralasan menunjukkan bahwa kata-katanya tidak dapat dipercaya,” paparnya dalam rilis yang sama.

“Ukraina telah menjadi negara merdeka selama lebih dari 30 tahun dan telah memilih jalan sebagai demokrasi bebas,” sambung Dubes Jenkins.

Dubes Jenkins juga menegaskan, dunia tidak boleh membiarkan pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina bertahan.

“Mereka yang menghargai sistem internasional yang stabil dan damai harus bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban Rusia,” tandasnya.

 

Sementara itu, tiga anggota dewan Afrika yakni Kenya, Gabon, dan Ghana, juga ikut menentang tindakan Moskow karena dinilai melanggar integritas teritorial Ukraina.

Pada Senin malam (21/2), perwakilan tetap Kenya, Martin Kimani, menyarankan Rusia untuk belajar hidup dengan keluhan etnis, seperti yang telah dilakukan negara-negara Afrika.

“Kenya dan hampir setiap negara Afrika lahir dengan berakhirnya kekaisaran. Perbatasan kami bukan dari gambar kami sendiri. Jika kita memilih untuk mengejar negara atas dasar homogenitas etnis, ras atau agama, kita masih akan mengobarkan perang berdarah beberapa dekade kemudian,” kata Kimani.

“Kami menolak iredentisme (kebijakan yang menganjurkan restorasi ke suatu negara di wilayah mana pun yang sebelumnya miliknya) dan ekspansionisme atas dasar apa pun, termasuk faktor ras, etnis, agama, atau budaya. Kami tolak lagi hari ini,” imbuhnya. 

Sekadar latar, ketika Uni Soviet runtuh, Ukraina memilih untuk menyetujui deklarasi kemerdekaan mereka, dengan suara mayoritas 92,3 persen, dalam referendum 1991. Setiap provinsi Ukraina mendukung kemerdekaan, termasuk Krimea, yang dicaplok Rusia pada 2014.

Ukraina memiliki bahasa, adat istiadat, dan budayanya sendiri. Rusia, yang saat ini memimpin Dewan Keamanan PBB, mencoba mengadakan pertemuan larut malam pada hari Senin untuk mengamati tindakan mereka di balik pintu tertutup, yang kemudian ditolak oleh mayoritas anggota Dewan. [DAY]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories