Impor Beras Jadi Sorotan, Pengamat: Tidak Perlu Dipermasalahkan .

Pemerintah akan mengalokasikan impor beras sebesar 1 juta ton kepada Bulog. Keputusan impor ini terus menjadi sorotan karena produksi beras dalam negeri diprediksi surplus selepas musim panen. 

Guru Besar llmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menyatakan, kekegiatan ekspor impor pertanian hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, impor beras yang dicanangkan pemerintah sah-sah saja untuk dilakukan.

“Jika impor beras ini datang kemudian disimpan oleh Bulog dan disalurkan di saat yang tepat tidak menjadi masalah,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/3).

Apalagi, saat ini stok cadangan yang dikelola Bulog telah berada di angka 1 juta ton, di bawah volume minimal yang diamanatkan pemerintah untuk stabilitas pasokan. Karena itu, stok beras Bulog tetap perlu diantisipasi untuk mencegah spekulasi harga hingga akhir tahun.

“Saya kira untuk mengambil keputusan tersebut pemerintah tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani yang menjadi prioritas. Selain itu, nilai beras yang diimpor masih rendah dibandingkan total produksi beras dalam negeri. Kalau tidak mengganggu harga tidak perlu dipermasalahkan,” imbuh Bustanul.

Lagipupa, alokasi impor beras ini bersifat jangka panjang, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Keputusan ini juga masih dalam proses formulasi.

“Tidak perlu dibesar-besarkan. Jangan sampai tujuan pemerintah untuk melindungi ketersediaan beras nasional menjadi terganggu akibat kekhawatiran yang tidak perlu,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan, impor beras sebesar 1 juta ton ini akan dibagi menjadi dua. 

“Pertama itu 500 ribu ton akan digunakan untuk cadangan beras, dan 500 ribu ton sisanya akan digunakan sesuai kebutuhan Bulog,” tegasnya, dalam Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3).

Stok beras, kata Menko Airlangga harus dijaga sebesar 1 hingga 1,5 juta ton. Terlebih, saat ini pemerintah melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pandemi Covid-19. Upaya ini dilakukan untuk mencegah gangguan pasokan dari produksi di dalam negeri. [TIF]

]]> .
Pemerintah akan mengalokasikan impor beras sebesar 1 juta ton kepada Bulog. Keputusan impor ini terus menjadi sorotan karena produksi beras dalam negeri diprediksi surplus selepas musim panen. 

Guru Besar llmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menyatakan, kekegiatan ekspor impor pertanian hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, impor beras yang dicanangkan pemerintah sah-sah saja untuk dilakukan.

“Jika impor beras ini datang kemudian disimpan oleh Bulog dan disalurkan di saat yang tepat tidak menjadi masalah,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/3).

Apalagi, saat ini stok cadangan yang dikelola Bulog telah berada di angka 1 juta ton, di bawah volume minimal yang diamanatkan pemerintah untuk stabilitas pasokan. Karena itu, stok beras Bulog tetap perlu diantisipasi untuk mencegah spekulasi harga hingga akhir tahun.

“Saya kira untuk mengambil keputusan tersebut pemerintah tetap mempertimbangkan kesejahteraan petani yang menjadi prioritas. Selain itu, nilai beras yang diimpor masih rendah dibandingkan total produksi beras dalam negeri. Kalau tidak mengganggu harga tidak perlu dipermasalahkan,” imbuh Bustanul.

Lagipupa, alokasi impor beras ini bersifat jangka panjang, sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Keputusan ini juga masih dalam proses formulasi.

“Tidak perlu dibesar-besarkan. Jangan sampai tujuan pemerintah untuk melindungi ketersediaan beras nasional menjadi terganggu akibat kekhawatiran yang tidak perlu,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto mengatakan, impor beras sebesar 1 juta ton ini akan dibagi menjadi dua. 

“Pertama itu 500 ribu ton akan digunakan untuk cadangan beras, dan 500 ribu ton sisanya akan digunakan sesuai kebutuhan Bulog,” tegasnya, dalam Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3).

Stok beras, kata Menko Airlangga harus dijaga sebesar 1 hingga 1,5 juta ton. Terlebih, saat ini pemerintah melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan pandemi Covid-19. Upaya ini dilakukan untuk mencegah gangguan pasokan dari produksi di dalam negeri. [TIF]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories