Idris Laena Bantah Pernyataan Ketua MPR Soal PPHN

Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena membantah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8).

Bamsoet menyebutkan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah disepakati dan selanjutnya akan dibawa dalam sidang paripurna dengan agenda tunggal yaitu pembentukan Panitia Ad Hoc.

“Pernyataan itu tidak benar sama sekali dan cenderung menyesatkan. Karena Kebijakan di institusi MPR harus diambil sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2019,” bantah Idris Laena yang didampingi oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ferdyansyah dan Bendahara Fraksi Mujib Rahmat, di Kompleks Senayan, Selasa (16/8).

Menurut Idris Laena, memang betul pada 25 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Gabungan. Namun sesuai dengan pasal 50 Tatib MPR, itu baru sebatas mendengarkan laporan dari dari Badan Pengkajian MPR yang telah merumuskan rancangan substansi PPHN serta kajian tentang produk hukumnya.

“Adapun sikap dari fraksi-fraksi dan kelompok, baru akan didengarkan dalam Rapat Paripurna yang akan diadakan khusus untuk membahas PPHN itu. Jika mayoritas anggota MPR menyetujui PPHN tersebut, maka baru ditindaklanjuti. Jadi prosesnya masih sangat panjang,” tutur Ketua Umum Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia ini.

Ditegaskan, pada prinsipnya, mekanisme pembentukan PPHN ini harus sesuai dengan Tata Tertib MPR khususnya pada Pasal 87 tentang Proses Pembentukan Keputusan. Terkait dengan PPHN, Fraksi Partai Golkar MPR dapat memahami jika ada keinginan untuk membuatnya.

“Namun jika produk hukumnya harus dipaksakan, misalnya dengan membuat Konvensi Ketatanegaraan yang tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, jelas Fraksi Partai Golkar akan menolak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa kehadiran PPHN tak akan mengurangi sistem presidensial yang berlaku hingga saat ini.

“Hadirnya PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama,” kata pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/8).

Dikatakan, upaya menghadirkan PPHN juga tidak akan ditempuh lewat pembuatan UU. Bamsoet bilang, MPR akan membentuk panitia adhoc pada rapat gabungan 21 Juli 2022 mendatang untuk menggelar konvensi ketatanegaraan.

“Mengingat PPHN jika diatur UU kurang, yaitu melalui konvensi ketatanegaraan yang nanti kita akan beri tugas panitia ad hoc,” ucap Bamsoet. ■

]]> Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena membantah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Pidato Pembukaan Sidang Tahunan MPR, Selasa (16/8).

Bamsoet menyebutkan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sudah disepakati dan selanjutnya akan dibawa dalam sidang paripurna dengan agenda tunggal yaitu pembentukan Panitia Ad Hoc.

“Pernyataan itu tidak benar sama sekali dan cenderung menyesatkan. Karena Kebijakan di institusi MPR harus diambil sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2019,” bantah Idris Laena yang didampingi oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ferdyansyah dan Bendahara Fraksi Mujib Rahmat, di Kompleks Senayan, Selasa (16/8).

Menurut Idris Laena, memang betul pada 25 Juli 2022 telah dilaksanakan Rapat Gabungan. Namun sesuai dengan pasal 50 Tatib MPR, itu baru sebatas mendengarkan laporan dari dari Badan Pengkajian MPR yang telah merumuskan rancangan substansi PPHN serta kajian tentang produk hukumnya.

“Adapun sikap dari fraksi-fraksi dan kelompok, baru akan didengarkan dalam Rapat Paripurna yang akan diadakan khusus untuk membahas PPHN itu. Jika mayoritas anggota MPR menyetujui PPHN tersebut, maka baru ditindaklanjuti. Jadi prosesnya masih sangat panjang,” tutur Ketua Umum Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia ini.

Ditegaskan, pada prinsipnya, mekanisme pembentukan PPHN ini harus sesuai dengan Tata Tertib MPR khususnya pada Pasal 87 tentang Proses Pembentukan Keputusan. Terkait dengan PPHN, Fraksi Partai Golkar MPR dapat memahami jika ada keinginan untuk membuatnya.

“Namun jika produk hukumnya harus dipaksakan, misalnya dengan membuat Konvensi Ketatanegaraan yang tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, jelas Fraksi Partai Golkar akan menolak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa kehadiran PPHN tak akan mengurangi sistem presidensial yang berlaku hingga saat ini.

“Hadirnya PPHN tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah kita sepakati bersama,” kata pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/8).

Dikatakan, upaya menghadirkan PPHN juga tidak akan ditempuh lewat pembuatan UU. Bamsoet bilang, MPR akan membentuk panitia adhoc pada rapat gabungan 21 Juli 2022 mendatang untuk menggelar konvensi ketatanegaraan.

“Mengingat PPHN jika diatur UU kurang, yaitu melalui konvensi ketatanegaraan yang nanti kita akan beri tugas panitia ad hoc,” ucap Bamsoet. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories