Hore, Pekan Ini Tunggakan Buat Nakes Bakal Dibayar

Kementerian Kesehatan (Kemekes) mengklaim sudah membayar tunggakan insentif bagi 79.564 tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp 475,7 miliar. Masih tersisa tunggakan Rp 437,4 miliar yang bakal dibayar­kan pekan ini.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kemenkes Kirana Pritasari.

Menurutnya, tunggakan insentif nakes yang menangani Covid-19 bersumber dari APBN 2021.

“Insentif tenaga kesehatan yang anggaran di pusat untuk tunggakan 2020, ini per 26 April 2021, sudah disetujui untuk dibayarkan ke 704 Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) sekitar 79.564 tenaga kesehatan dengan dana Rp 475,7 miliar,” ujar Kirana, kemarin.

Dia menyebut, ada tunggakan lain yang masih dalam proses review. Review dilakukan Kemenkes bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Tunggakan lain tersebut, di antaranya untuk tenaga kesehatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebesar Rp 155,5 miliar dari 18 faskes, dengan 12.439 nakes.

Sementara untuk nakes Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), ada tunggakan sebesar Rp 258,84 miliar bagi 9.783 nakes. Ada pula relawan berjumlah 3.164 orang dengan insentif yang harus dibayarkan sebesar Rp 23,1 miliar.

“Minggu ini akan selesai di-review oleh BPKP dan akan proses pembayaran selanjut­nya,” janjinya.

Selain tunggakan yang akan segera dibayarkan, pemerintah juga telah menyetujui pembayaran insentif nakes 2021. Terdapat 82 fasyankes dengan jumlah 12.442 nakes, yang nilai totalnya mencapai Rp 83,89 miliar.

Kirana meminta fasyankes segera menginput data mengu­sulkan insentif tenaga kesehatan. Soalnya, anggaran 2021 ini tidak melalui proses review sehingga langsung bisa digunakan.

 

Diingatkannya, jika fasyankes tidak mengajukan usulan ke dalam aplikasi, maka pemerintah tidak bisa memproses pembayaran.

Saat ini, lanjut Kirana, belum seluruh provinsi atau kabu­paten/kota mengusulkannya. Baru ada 1.350 faskes dari 27 provinsi yang sudah mengu­sulkan. Sementara usulan yang sudah disetujui oleh verifikator baru 186 faskes dari 13 provinsi.

“Jadi mohon seluruh Rumah Sakit TNI-Polri, Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, Rumah Sakit BUMN dan UPT yang lain, serta rumah sakit swasta yang belum mengajukan untuk segera menginput datanya ke dalam aplikasi,” imbaunya.

Kemudian dari Januari hingga Maret 2021, total 586 faskes yang mengajukan tapi belum menyelesaikan verifikasinya dengan total usulan Rp 275 miliar.

Kirana menyebut, pemerintah belum bisa membayarkannya karena verifikator dari masing-masing Fasyankes belum me­nyelesaikan tugasnya. Semua usulan harus diverifikasi internal sebelum dilakukan verifikasi di pusat dan melakukan pembayaran.

“Jika verifikasi selesai saat ini maka Rp 275 miliar terse­but dapat dibayarkan paling tidak sebelum Idul Fitri. Tapi kalau tertunda dalam penginputan maka Kemenkes tidak bisa membayarkannya,” beber Kirana.

Verifikasi didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Nakes yang Menangani Covid-19. Verifikator tinggal membandingkan antara data di Fasyankes tempat bekerja dan data yang sudah di input.

Secara keseluruhan, pada 26 April 2021 total insentif yang sudah setuju dibayarkan sebesar Rp 584,51 miliar, dengan rincian tunggakan insentif 2020 Rp 475,71 miliar, insentif 2021 Rp 83,89 miliar dan santunan kematian Rp 24,90 miliar. [DIR]

]]> Kementerian Kesehatan (Kemekes) mengklaim sudah membayar tunggakan insentif bagi 79.564 tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp 475,7 miliar. Masih tersisa tunggakan Rp 437,4 miliar yang bakal dibayar­kan pekan ini.

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kemenkes Kirana Pritasari.

Menurutnya, tunggakan insentif nakes yang menangani Covid-19 bersumber dari APBN 2021.

“Insentif tenaga kesehatan yang anggaran di pusat untuk tunggakan 2020, ini per 26 April 2021, sudah disetujui untuk dibayarkan ke 704 Fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) sekitar 79.564 tenaga kesehatan dengan dana Rp 475,7 miliar,” ujar Kirana, kemarin.

Dia menyebut, ada tunggakan lain yang masih dalam proses review. Review dilakukan Kemenkes bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Tunggakan lain tersebut, di antaranya untuk tenaga kesehatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebesar Rp 155,5 miliar dari 18 faskes, dengan 12.439 nakes.

Sementara untuk nakes Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), ada tunggakan sebesar Rp 258,84 miliar bagi 9.783 nakes. Ada pula relawan berjumlah 3.164 orang dengan insentif yang harus dibayarkan sebesar Rp 23,1 miliar.

“Minggu ini akan selesai di-review oleh BPKP dan akan proses pembayaran selanjut­nya,” janjinya.

Selain tunggakan yang akan segera dibayarkan, pemerintah juga telah menyetujui pembayaran insentif nakes 2021. Terdapat 82 fasyankes dengan jumlah 12.442 nakes, yang nilai totalnya mencapai Rp 83,89 miliar.

Kirana meminta fasyankes segera menginput data mengu­sulkan insentif tenaga kesehatan. Soalnya, anggaran 2021 ini tidak melalui proses review sehingga langsung bisa digunakan.

 

Diingatkannya, jika fasyankes tidak mengajukan usulan ke dalam aplikasi, maka pemerintah tidak bisa memproses pembayaran.

Saat ini, lanjut Kirana, belum seluruh provinsi atau kabu­paten/kota mengusulkannya. Baru ada 1.350 faskes dari 27 provinsi yang sudah mengu­sulkan. Sementara usulan yang sudah disetujui oleh verifikator baru 186 faskes dari 13 provinsi.

“Jadi mohon seluruh Rumah Sakit TNI-Polri, Rumah Sakit Vertikal Kemenkes, Rumah Sakit BUMN dan UPT yang lain, serta rumah sakit swasta yang belum mengajukan untuk segera menginput datanya ke dalam aplikasi,” imbaunya.

Kemudian dari Januari hingga Maret 2021, total 586 faskes yang mengajukan tapi belum menyelesaikan verifikasinya dengan total usulan Rp 275 miliar.

Kirana menyebut, pemerintah belum bisa membayarkannya karena verifikator dari masing-masing Fasyankes belum me­nyelesaikan tugasnya. Semua usulan harus diverifikasi internal sebelum dilakukan verifikasi di pusat dan melakukan pembayaran.

“Jika verifikasi selesai saat ini maka Rp 275 miliar terse­but dapat dibayarkan paling tidak sebelum Idul Fitri. Tapi kalau tertunda dalam penginputan maka Kemenkes tidak bisa membayarkannya,” beber Kirana.

Verifikasi didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Nakes yang Menangani Covid-19. Verifikator tinggal membandingkan antara data di Fasyankes tempat bekerja dan data yang sudah di input.

Secara keseluruhan, pada 26 April 2021 total insentif yang sudah setuju dibayarkan sebesar Rp 584,51 miliar, dengan rincian tunggakan insentif 2020 Rp 475,71 miliar, insentif 2021 Rp 83,89 miliar dan santunan kematian Rp 24,90 miliar. [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories