Holding Ultra Mikro Belum Disetujui Komisi XI DPR .

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) masih dalam proses. Pasalnya, DPR belum memberikan persetujuan terkait rencana penggabungan tiga BUMN itu. 

“Belum ada persetujuan karena masih bersifat dengar pendapat,” kata politisi Partai Gerindra ini saat dihubungi, Selasa (16/3) sore.

Pernyataan itu diungkapkan Kamrussamad usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR dengan direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada Selasa (16/3) siang. 

Rapat tersebut berlangsung secara tertutup dengan agenda membahas pembentukan Holding Ultra Mikro.

Menurut Kamrussamad, saat ini Komisi XI DPR masih meminta kepada ketiga perseroan untuk menyiapkan dokumen terkait Pembentukan Holding Ultra Mikro, yaitu Key Performance Indikator (KPI) tentang peningkatan profitabilitas, efesiensi bisnis dan konsep sinergi tiga BUMN.

Selain itu, lanjutnya, komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan ini juga meminta jaminan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan, strategi mempertahankan Entitas bisnis, dan penguataan permodalan perusahaan.

“Komisi XI masih memerlukan penjelasan dari Menteri keuangan terkait nilai valuasi PNM dan Pegadaian yang akan digabungkan ke BRI,” katanya. [REN]

]]> .
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengatakan, pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) masih dalam proses. Pasalnya, DPR belum memberikan persetujuan terkait rencana penggabungan tiga BUMN itu. 

“Belum ada persetujuan karena masih bersifat dengar pendapat,” kata politisi Partai Gerindra ini saat dihubungi, Selasa (16/3) sore.

Pernyataan itu diungkapkan Kamrussamad usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR dengan direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) pada Selasa (16/3) siang. 

Rapat tersebut berlangsung secara tertutup dengan agenda membahas pembentukan Holding Ultra Mikro.

Menurut Kamrussamad, saat ini Komisi XI DPR masih meminta kepada ketiga perseroan untuk menyiapkan dokumen terkait Pembentukan Holding Ultra Mikro, yaitu Key Performance Indikator (KPI) tentang peningkatan profitabilitas, efesiensi bisnis dan konsep sinergi tiga BUMN.

Selain itu, lanjutnya, komisi yang membidangi Keuangan dan Perbankan ini juga meminta jaminan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan, strategi mempertahankan Entitas bisnis, dan penguataan permodalan perusahaan.

“Komisi XI masih memerlukan penjelasan dari Menteri keuangan terkait nilai valuasi PNM dan Pegadaian yang akan digabungkan ke BRI,” katanya. [REN]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories