Hindari Masuk Bui Karena Beda Pendapat, PKS Setuju UU ITE Direvisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi. Utamanya, tentang potensi pasal karet yang dinilainya tidak memberikan keadilan terhadap rakyat.

“Rencana ini sejalan dengan pandangan kami yang beberapa tahun terakhir mengusulkan revisi UU ITE dalam RUU Prolegnas, meskipun kandas akibat kurangnya dukungan di parlemen,” ujar Ketua DPP PKS Sukamta, kepada RM.id, Selasa (16/2).

Pernyataan ini merupakan reaksi atas isu revisi UU ITE. Rencana ini, bahkan diamini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, revisi UU ITE tentu bisa memberikan angin segar terhadap rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat. Memang, katanya, wacana yang diamini pemerintah ini sudah terlambat.

Pasalnya, jika usulan ini teralisasi. Secara teknis, akan rampung dibahas pemerintah dan DPR selama satu sampai dua tahun. Artinya, UU ITE yang sudah direvisi baru bisa diterapkan di tahun 2023 dan 2024, di ujung masa jabatan Presiden Jokowi.

“Jadi jangan sampai revisi UU ITE ini nantinya hanya move politik kosong belaka,” kelakarnya.

Meski begitu, Sukamta setuju UU ITE direvisi. Ada potensi pasal karet di dalamnya. Misalnya, Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Ini seolah menjadi alat menkriminalisasi masyarakat. Sudah banyak orang masuk bui karena ini. Dilaporkan dan ditahan, karena berpendapat di media sosial.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini pun meminta pasal pencemaran nama baik ini dihapus saja. Mengingat, sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), agar tidak ada duplikasi pengaturan.

“Malah, terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoaks dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet. Ya semoga ke depannya revisi UU ITE bisa memberikan kejelasan hukum berasaskan keadilan. Insya Allah kami fraksi PKS akan mengawalnya demi masa depan dunia digital dan kedewasaan demokrasi kita,” pungkasnya. [BSH]

]]> Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setuju Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi. Utamanya, tentang potensi pasal karet yang dinilainya tidak memberikan keadilan terhadap rakyat.

“Rencana ini sejalan dengan pandangan kami yang beberapa tahun terakhir mengusulkan revisi UU ITE dalam RUU Prolegnas, meskipun kandas akibat kurangnya dukungan di parlemen,” ujar Ketua DPP PKS Sukamta, kepada RM.id, Selasa (16/2).

Pernyataan ini merupakan reaksi atas isu revisi UU ITE. Rencana ini, bahkan diamini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, revisi UU ITE tentu bisa memberikan angin segar terhadap rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat. Memang, katanya, wacana yang diamini pemerintah ini sudah terlambat.

Pasalnya, jika usulan ini teralisasi. Secara teknis, akan rampung dibahas pemerintah dan DPR selama satu sampai dua tahun. Artinya, UU ITE yang sudah direvisi baru bisa diterapkan di tahun 2023 dan 2024, di ujung masa jabatan Presiden Jokowi.

“Jadi jangan sampai revisi UU ITE ini nantinya hanya move politik kosong belaka,” kelakarnya.

Meski begitu, Sukamta setuju UU ITE direvisi. Ada potensi pasal karet di dalamnya. Misalnya, Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Ini seolah menjadi alat menkriminalisasi masyarakat. Sudah banyak orang masuk bui karena ini. Dilaporkan dan ditahan, karena berpendapat di media sosial.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini pun meminta pasal pencemaran nama baik ini dihapus saja. Mengingat, sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), agar tidak ada duplikasi pengaturan.

“Malah, terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoaks dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet. Ya semoga ke depannya revisi UU ITE bisa memberikan kejelasan hukum berasaskan keadilan. Insya Allah kami fraksi PKS akan mengawalnya demi masa depan dunia digital dan kedewasaan demokrasi kita,” pungkasnya. [BSH]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories