Hasnaeni : Nasib Demokrat Di Tangan Yasonna .

Mantan kader Demokrat yang kini menjadi Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni ‘Wanita Emas’ (HWE), angkat bicara soal kisruh partai berlambang bintang mercy tersebut. 

Terkait keabsahan partai yang diklaim masing-masing kubu, Hasnaeni menyebut hal itu hanya bisa dipastikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di bawah kepemimpinan Yasonna Laoly. 

“Kita tidak bisa memastikan ini ilegal atau tidak ilegal. Itu yang menentukan Kemenkumham,” kata Hasnaeni, Selasa (9/3). 

Jika tak puas dengan keputusan Kemenkumham, lanjut dia, pihak yang berkeberatan bisa mengajukan proses hukum selanjutnya. 

“Tentu siapa yang ditentukan di Kemenkumham itulah yang berhak menjadi partai politik lalu pasti ada gugatan, gugatan ke PTUN. Nah nanti dilihat lagi, siapa yang berhak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat apakah itu Bapak Moeldoko, atau Bapak AHY,” papar Hasnaeni. 

Termasuk lanjut Hasnaeni memastikan apakah itu ilegal atau tidak. Itu nanti lihat, proses hukumnya. Mereka tinggal memperjuangkan hak masing-masing di kedua belah pihak.

Hasnaeni mengaku tak ingin lebih jauh mencampuri partai tersebut. Ia hanya mempersilahkan pihak-pihak yang berkepentingan mengambil peran.

“Kalau saya sih berada di tengah, menjadi penonton setia,” tandasnya. 

AHY sendiri telah menyerahkan dokumen ke Kemenkumham yang menjelaskan jika Partai Demokrat pimpinan Jenderal (Purn) Moeldoko ilegal.

Pihak mantan Panglima TNI itu pun berencana ke instansi yang sama, guna membuktikan partainya yang sah. [NOV]

]]> .
Mantan kader Demokrat yang kini menjadi Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni ‘Wanita Emas’ (HWE), angkat bicara soal kisruh partai berlambang bintang mercy tersebut. 

Terkait keabsahan partai yang diklaim masing-masing kubu, Hasnaeni menyebut hal itu hanya bisa dipastikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di bawah kepemimpinan Yasonna Laoly. 

“Kita tidak bisa memastikan ini ilegal atau tidak ilegal. Itu yang menentukan Kemenkumham,” kata Hasnaeni, Selasa (9/3). 

Jika tak puas dengan keputusan Kemenkumham, lanjut dia, pihak yang berkeberatan bisa mengajukan proses hukum selanjutnya. 

“Tentu siapa yang ditentukan di Kemenkumham itulah yang berhak menjadi partai politik lalu pasti ada gugatan, gugatan ke PTUN. Nah nanti dilihat lagi, siapa yang berhak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat apakah itu Bapak Moeldoko, atau Bapak AHY,” papar Hasnaeni. 

Termasuk lanjut Hasnaeni memastikan apakah itu ilegal atau tidak. Itu nanti lihat, proses hukumnya. Mereka tinggal memperjuangkan hak masing-masing di kedua belah pihak.

Hasnaeni mengaku tak ingin lebih jauh mencampuri partai tersebut. Ia hanya mempersilahkan pihak-pihak yang berkepentingan mengambil peran.

“Kalau saya sih berada di tengah, menjadi penonton setia,” tandasnya. 

AHY sendiri telah menyerahkan dokumen ke Kemenkumham yang menjelaskan jika Partai Demokrat pimpinan Jenderal (Purn) Moeldoko ilegal.

Pihak mantan Panglima TNI itu pun berencana ke instansi yang sama, guna membuktikan partainya yang sah. [NOV]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories