` Harusnya Pasang Foto Harun Masiku ` Wakil Ketua KPK Sindir Baliho Bergambar Firli

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir pendukung Ketua KPK Firli Bahuri yang gemar memasang spanduk atau baliho.

Mantan hakim ini menganjurkan, pendukung pensiunan Komisaris Jenderal Polisi itu lebih baik memasang wajah buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Daripada memasang wajah Firli demi bursa politik 2024.

“Spanduk ataupun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO, seperti Harun Masiku,” sindir Nawawi.

Menurutnya, jika masyarakat berkeinginan mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka yang seharusnya didukung adalah lembaga KPK itu sendiri.

Dukungan masyarakat terhadap KPK telah sesuai dengan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam rumusannya, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Baik melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyrakat.

Sehingga, menurut Nawawi, dukungan masyarakat terhadap KPK dengan memasang wajah buronan akan lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Ini bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat stiker ataupun spanduk bergambar para DPO,” ujar Nawawi.

Sebelumnya, marak baliho dukungan kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk menjadi calon presiden pada 2024.

Baliho tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Banten hingga Lampung. Di antaranya bertuliskan “Kami Butuh Presiden Yang Getol Berantas Korupsi” dan “Firli Bahuri Untuk Indonesia”.

Kemudian dalam spanduk lainnya bertuliskan kalimat “Masyarakat Banten Mendesak Tokoh Anti Korupsi Maju di Pilpres 2024” #dukungindonesiabersih.

 

Dalam kedua baliho tersebut, terpampang juga wajah Firli Bahuri dengan ukuran jumbo dan berlatar belakang warnah merah dan putih.

Firli menyatakan, tidak tahu soal asal muasal dukungan tersebut. Dia tidak pernah memerintahkan pemasangan baliho tersebut.

“Tidak ada inisiatif apapun yang datang dari saya dan saya tidak memahami bagaimana bisa muncul,” bantahnya.

Firli mencurigai ada orang yang sengaja menyebarkan informasi untuk memprovokasi keterlibatannya dalam politik. Padahal, dia sudah menegaskan sebagai aparat penegak hukum tidak boleh berpolitik.

Dia pun menandaskan, semua kasus korupsi yang diproses di KPK murni penegakan hukum. Tidak ada unsur politis.

Firli menganggap, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti cara menyampaikan ekspresi dan pendapat mengenai calon presiden yang akan datang. Mereka akhirnya menyampaikan aspirasi lewat sebuah baliho.

“Artinya, mungkin saja mereka hanya menghendaki siapa pun yang bisa memberantas korupsi itulah orang yang mereka ingin calonkan,” kata Firli.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri juga menegaskan, pemasangan baliho bergambar Firli bukan merupakan program KPK.

Ali menyebut, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan KPK fokus membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi.

Dia berharap, isu politik jelang 2024 tidak mengganggu fokus kinerja lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi.

“Namun justru sebaliknya, pelaksanaan tugas KPK secara konkret bisa mendukung perwujudan politik yang berintegritas, bersih dari korupsi,” pungkasnya. ■

]]> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir pendukung Ketua KPK Firli Bahuri yang gemar memasang spanduk atau baliho.

Mantan hakim ini menganjurkan, pendukung pensiunan Komisaris Jenderal Polisi itu lebih baik memasang wajah buronan yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. Daripada memasang wajah Firli demi bursa politik 2024.

“Spanduk ataupun baliho itu akan lebih pas kalau memuat gambar para DPO, seperti Harun Masiku,” sindir Nawawi.

Menurutnya, jika masyarakat berkeinginan mendukung upaya pemberantasan korupsi, maka yang seharusnya didukung adalah lembaga KPK itu sendiri.

Dukungan masyarakat terhadap KPK telah sesuai dengan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Dalam rumusannya, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Baik melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyrakat.

Sehingga, menurut Nawawi, dukungan masyarakat terhadap KPK dengan memasang wajah buronan akan lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Ini bukan berarti KPK kekurangan anggaran untuk membuat stiker ataupun spanduk bergambar para DPO,” ujar Nawawi.

Sebelumnya, marak baliho dukungan kepada Ketua KPK Firli Bahuri untuk menjadi calon presiden pada 2024.

Baliho tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Banten hingga Lampung. Di antaranya bertuliskan “Kami Butuh Presiden Yang Getol Berantas Korupsi” dan “Firli Bahuri Untuk Indonesia”.

Kemudian dalam spanduk lainnya bertuliskan kalimat “Masyarakat Banten Mendesak Tokoh Anti Korupsi Maju di Pilpres 2024” #dukungindonesiabersih.

 

Dalam kedua baliho tersebut, terpampang juga wajah Firli Bahuri dengan ukuran jumbo dan berlatar belakang warnah merah dan putih.

Firli menyatakan, tidak tahu soal asal muasal dukungan tersebut. Dia tidak pernah memerintahkan pemasangan baliho tersebut.

“Tidak ada inisiatif apapun yang datang dari saya dan saya tidak memahami bagaimana bisa muncul,” bantahnya.

Firli mencurigai ada orang yang sengaja menyebarkan informasi untuk memprovokasi keterlibatannya dalam politik. Padahal, dia sudah menegaskan sebagai aparat penegak hukum tidak boleh berpolitik.

Dia pun menandaskan, semua kasus korupsi yang diproses di KPK murni penegakan hukum. Tidak ada unsur politis.

Firli menganggap, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti cara menyampaikan ekspresi dan pendapat mengenai calon presiden yang akan datang. Mereka akhirnya menyampaikan aspirasi lewat sebuah baliho.

“Artinya, mungkin saja mereka hanya menghendaki siapa pun yang bisa memberantas korupsi itulah orang yang mereka ingin calonkan,” kata Firli.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri juga menegaskan, pemasangan baliho bergambar Firli bukan merupakan program KPK.

Ali menyebut, kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan KPK fokus membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya antikorupsi.

Dia berharap, isu politik jelang 2024 tidak mengganggu fokus kinerja lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi.

“Namun justru sebaliknya, pelaksanaan tugas KPK secara konkret bisa mendukung perwujudan politik yang berintegritas, bersih dari korupsi,” pungkasnya. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories