Harga Kebutuhan Pokok Melambung HNW Minta Kemensos Sebar Bansos Untuk Rakyat

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi temuan KPK terkait harga Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 senilai Rp 222,65 miliar.

Temuan tersebut, menurut HNW menandakan kinerja Kemensos belum optimal. Khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial.

“Ini dibuktikan dengan ditemukannya kemahalan harga bansos pangan sebesar 14 persen. Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah. Terbukti dari temuan KPK, menyangkut  kemahalan harga yang bila bisa dicegah, maka anggaran itu akan cukup signifikan membantu Rakyat terdampak Covid-19 yang berhak mendapatkan Bansos,” ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (31/12).

HNW menilai, praktik kemahalan harga ini harusnya diusut tuntas. Apalagi bila dikaitkan dengan kasus penyimpangan pada era Mensos sebelumnya yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi, Juliari Batubara. Saat itu, Juliari  melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran.

HNW meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut. Pasalnya, meskipun KPK menyebutkan kerugiannya hanya sebesar Rp 222 miliar, tetapi total anggaran kartu sembako (BNPT) tahun 2021 mencapai Rp 42,5 triliun.

Ini belum menghitung penambahan anggaran sembako di pertengahan tahun dalam menghadapi varian delta Covid-19. Kemahalan harga sebesar 14 persen dari pagu Rp 42,5 triliun berarti berpotensi merugikan dan menimbulkan inefisiensi anggaran hampir sebesar Rp 6 triliun.

“Angka tersebut sangat besar, dan sangat dibutuhkan untuk sukseskan program bansos bagi rakyat korban Covid-19 maupun warga lainnya yang masuk dalam DTKS. KPK harus tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, agar penyimpangan itu bisa dikoreksi, dan dana Bansos itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan warga yang berhak dapat Bansos,” lanjutnya.

Temuan kemahalan harga tersebut, kata HNW, tentu sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program Bansos, dan menjadi ironi bagi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Terbukti saat bertemu  Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Cempaka Putih, Jakarta Pusat (30/12), masyarakat khususnya dari kalangan ibu-ibu mengeluhkan harga sembako yang  mengalami kenaikan di akhir 2021.

Oleh karena itu, HNW mendesak KPK dan Kementerian Sosial mengejar selisih harga bansos yang dimahalkan tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk bantuan sembako kepada rakyat. Hal ini sebagai solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Wajib ada upaya serius dan segera oleh KPK dan Kemensos untuk mengembalikan anggaran tersebut kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan dengan cara penyaluran sembako secara massif. Selain mengembalikan hak rakyat miskin penerima bansos, hal itu juga akan membantu masyarakat di tengah naiknya harga berbagai komoditas dasar yang tetap saja diberlakukan oleh pemerintah, suatu hal yang dikoreksi oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan juga ditolak oleh masyarakat luas,” pungkas Hidayat. [FAQ]

]]> Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi temuan KPK terkait harga Bantuan Sosial (Bansos) PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 senilai Rp 222,65 miliar.

Temuan tersebut, menurut HNW menandakan kinerja Kemensos belum optimal. Khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial.

“Ini dibuktikan dengan ditemukannya kemahalan harga bansos pangan sebesar 14 persen. Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah. Terbukti dari temuan KPK, menyangkut  kemahalan harga yang bila bisa dicegah, maka anggaran itu akan cukup signifikan membantu Rakyat terdampak Covid-19 yang berhak mendapatkan Bansos,” ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (31/12).

HNW menilai, praktik kemahalan harga ini harusnya diusut tuntas. Apalagi bila dikaitkan dengan kasus penyimpangan pada era Mensos sebelumnya yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi, Juliari Batubara. Saat itu, Juliari  melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran.

HNW meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut. Pasalnya, meskipun KPK menyebutkan kerugiannya hanya sebesar Rp 222 miliar, tetapi total anggaran kartu sembako (BNPT) tahun 2021 mencapai Rp 42,5 triliun.

Ini belum menghitung penambahan anggaran sembako di pertengahan tahun dalam menghadapi varian delta Covid-19. Kemahalan harga sebesar 14 persen dari pagu Rp 42,5 triliun berarti berpotensi merugikan dan menimbulkan inefisiensi anggaran hampir sebesar Rp 6 triliun.

“Angka tersebut sangat besar, dan sangat dibutuhkan untuk sukseskan program bansos bagi rakyat korban Covid-19 maupun warga lainnya yang masuk dalam DTKS. KPK harus tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, agar penyimpangan itu bisa dikoreksi, dan dana Bansos itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan warga yang berhak dapat Bansos,” lanjutnya.

Temuan kemahalan harga tersebut, kata HNW, tentu sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program Bansos, dan menjadi ironi bagi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Terbukti saat bertemu  Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Cempaka Putih, Jakarta Pusat (30/12), masyarakat khususnya dari kalangan ibu-ibu mengeluhkan harga sembako yang  mengalami kenaikan di akhir 2021.

Oleh karena itu, HNW mendesak KPK dan Kementerian Sosial mengejar selisih harga bansos yang dimahalkan tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk bantuan sembako kepada rakyat. Hal ini sebagai solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Wajib ada upaya serius dan segera oleh KPK dan Kemensos untuk mengembalikan anggaran tersebut kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan dengan cara penyaluran sembako secara massif. Selain mengembalikan hak rakyat miskin penerima bansos, hal itu juga akan membantu masyarakat di tengah naiknya harga berbagai komoditas dasar yang tetap saja diberlakukan oleh pemerintah, suatu hal yang dikoreksi oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan juga ditolak oleh masyarakat luas,” pungkas Hidayat. [FAQ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories