Hakim Perkara Benur Sindir KPK Yang Setor Banyak, Kok Yang Ditangkap Cuma 1 .

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hanya memperkarakan Suharjito. Padahal, eksportir lain juga menyetor uang untuk mendapatkan izin ekspor benur.

Hal itu disinggung Ketua Majelis Hakim Albertus Usada, ketika menanggapi permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP). Dalam permohonannya, Suharjito menyampaikan, merasa dikorbankan sendirian. Sementara eksportir lain tidak dijerat.

Majelis hakim sepakat dengan anggapan ini. “Memang banyak (eksportir), 65-85 perusahaan bisa saja punya potensi (setor) seperti Pak Suharjito. Persoalannya kenapa satu (yang ditangkap)?” sindir Albertus.

Ia melanjutkan, majelis hakim tak memiliki kewenangan mengusut eksportir yang lain. “(Kewenangan) ada pada penyidik (KPK-red),” sindirnya lagi.

Albertus juga mempersoalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang tidak menghadirkan eksportir lain itu pada sidang ini. “Itu kan juga menjadi pertanyaan dan catatan majelis,” katanya.

Ia menandaskan, majelis hakim sudah mencatat fakta-fakta yang terkuak di persidangan. Termasuk pihak lain yang juga memberikan fulus kepada Edhy Prabowo.

Bagaimana reaksi KPK disindir begitu? Pelaksana Tugas Juru Bicara Ali Fikri menegaskan, KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan berdasarkan paksaan atau intervensi pihak tertentu. Ia menerangkan, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika diperoleh bukti permulaan yang cukup. Minimal dua alat bukti. “KPK tidak tebang pilih. Kami patuh pada aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.

KPK mendorong Suharjito blak-blakan mengenai pihak lain yang juga memberikan rasuah kepada Edhy Prabowo. “Baik saat memberikan keterangan sebagai terdakwa maupun nanti sebagai saksi untuk tersangka Edhy Prabowo dkk,” kata Ali.

 

Ia memastikan KPK bakal menindaklanjuti setiap fakta yang terungkap di persidangan. “Kami akan analisa lebih lanjut keterangan tersebut dengan mengkonfirmasi pada saksi-saksi dan alat bukti lainnya,” ujar Ali.

Pada sidang ini Suharjito didakwa menyuap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 103 ribu dolar AS dan Rp 706.055.440, supaya perusahaannya PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) mendapat izin ekspor benur.

Di tengah persidangan, Suharjito memutuskan mengajukan permohonan sebagai JC. Penasihat hukum Adwin Rahardian mengatakan, selama ini Suharjito bersikap kooperatif.

Suharjito juga mengakui perbuatannya memberikan rasuah. Namun dalihnya terpaksa, lantaran diminta staf khusus Edhy yang mengurusi izin ekspor. “Terlepas perbuatannya itu memenuhi unsur pidana atau tidak, biar kemudian majelis hakim yang menilai,” kata Adwin.

Ia menandaskan, Suharjito telah dikorbankan. Dari sekian banyak perusahaan yang mendapat izin ekspor benur, hanya Suharjito yang dicokok KPK. Suharjito hanya memberikan uang sekitar Rp 2 miliar. Sedangkan uang yang disita KPK puluhan miliar. “(Selebihnya) siapa yang kasih?” ujar Adwin.

Ia mengutarakan, Suharjito baru mengajukan izin ekspor pada gelombang keempat. Perusahaannya urutan ke-35. Perusahaan lain telah lebih dulu mendapatkan izin ekspor.

Suharjito pun bertekad membongkar praktik rasuah ini. “Jadi apa yang dia tahu nanti akan diungkap di pemeriksaan terdakwa minggu depan,” pungkas Adwin. [BYU]

]]> .
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hanya memperkarakan Suharjito. Padahal, eksportir lain juga menyetor uang untuk mendapatkan izin ekspor benur.

Hal itu disinggung Ketua Majelis Hakim Albertus Usada, ketika menanggapi permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP). Dalam permohonannya, Suharjito menyampaikan, merasa dikorbankan sendirian. Sementara eksportir lain tidak dijerat.

Majelis hakim sepakat dengan anggapan ini. “Memang banyak (eksportir), 65-85 perusahaan bisa saja punya potensi (setor) seperti Pak Suharjito. Persoalannya kenapa satu (yang ditangkap)?” sindir Albertus.

Ia melanjutkan, majelis hakim tak memiliki kewenangan mengusut eksportir yang lain. “(Kewenangan) ada pada penyidik (KPK-red),” sindirnya lagi.

Albertus juga mempersoalkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang tidak menghadirkan eksportir lain itu pada sidang ini. “Itu kan juga menjadi pertanyaan dan catatan majelis,” katanya.

Ia menandaskan, majelis hakim sudah mencatat fakta-fakta yang terkuak di persidangan. Termasuk pihak lain yang juga memberikan fulus kepada Edhy Prabowo.

Bagaimana reaksi KPK disindir begitu? Pelaksana Tugas Juru Bicara Ali Fikri menegaskan, KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka bukan berdasarkan paksaan atau intervensi pihak tertentu. Ia menerangkan, seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka jika diperoleh bukti permulaan yang cukup. Minimal dua alat bukti. “KPK tidak tebang pilih. Kami patuh pada aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.

KPK mendorong Suharjito blak-blakan mengenai pihak lain yang juga memberikan rasuah kepada Edhy Prabowo. “Baik saat memberikan keterangan sebagai terdakwa maupun nanti sebagai saksi untuk tersangka Edhy Prabowo dkk,” kata Ali.

 

Ia memastikan KPK bakal menindaklanjuti setiap fakta yang terungkap di persidangan. “Kami akan analisa lebih lanjut keterangan tersebut dengan mengkonfirmasi pada saksi-saksi dan alat bukti lainnya,” ujar Ali.

Pada sidang ini Suharjito didakwa menyuap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 103 ribu dolar AS dan Rp 706.055.440, supaya perusahaannya PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) mendapat izin ekspor benur.

Di tengah persidangan, Suharjito memutuskan mengajukan permohonan sebagai JC. Penasihat hukum Adwin Rahardian mengatakan, selama ini Suharjito bersikap kooperatif.

Suharjito juga mengakui perbuatannya memberikan rasuah. Namun dalihnya terpaksa, lantaran diminta staf khusus Edhy yang mengurusi izin ekspor. “Terlepas perbuatannya itu memenuhi unsur pidana atau tidak, biar kemudian majelis hakim yang menilai,” kata Adwin.

Ia menandaskan, Suharjito telah dikorbankan. Dari sekian banyak perusahaan yang mendapat izin ekspor benur, hanya Suharjito yang dicokok KPK. Suharjito hanya memberikan uang sekitar Rp 2 miliar. Sedangkan uang yang disita KPK puluhan miliar. “(Selebihnya) siapa yang kasih?” ujar Adwin.

Ia mengutarakan, Suharjito baru mengajukan izin ekspor pada gelombang keempat. Perusahaannya urutan ke-35. Perusahaan lain telah lebih dulu mendapatkan izin ekspor.

Suharjito pun bertekad membongkar praktik rasuah ini. “Jadi apa yang dia tahu nanti akan diungkap di pemeriksaan terdakwa minggu depan,” pungkas Adwin. [BYU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories