Hadapi Badai Dunia Tahun 2023 Siapkan Penangkal, Jangan Sampai Ekonomi Kita Anjlok

Lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia hingga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebut perekonomian dunia bakal semakin gelap pada tahun 2023. Kita harus waspada dan segera menyiapkan penangkalnya.

Direktur Center of Eco­nomic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira khawatir, pertumbuhan ekonomi Indone­sia yang sedang menanjak bisa kembali anjlok, jika Pemerintah tidak menyiapkan antisipasi menghadapi badai (ekonomi) yang sempurna atau perfect storm pada 2023.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang lagi melonjak kem­bali jeblok,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kondisi perekonomian dunia bakal gelap di tahun depan, dan disebabkan berbagai ketidakpas­tian global yang terjadi. Mulai dari risiko inflasi, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Lalu, melambungnya harga pangan dan biaya berbagai jenis bahan baku industri, hingga ketegangan geopolitik yang makin meluas.

Bhima mengungkapkan, resesi global dipastikan bakal mendorong penurunan permintaan akan komoditas energi.

Seperti diketahui, Indonesia sampai saat ini masih mengan­dalkan penerimaan dari ekspor komoditas.

Ancaman juga muncul dari segi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini semakin berpengaruh terhadap inflasi dari harga produsen.

Bhima menyebut, kenaikan berbagai kebutuhan bahan baku dan juga mesin bisa kembali me­nekan industri manufaktur.

“Pelaku usaha terjepit dalam dilema. Mereka harus tetap me­nahan harga jual barang, meski operasional dan biaya produk naik. Perusahaan makin tertekan, ini akan mempengaruhi omzet dan pendapatan,” jelas dia.

Belum lagi potensi krisis pangan bisa ikut menyerang Indonesia. Menurut Bhima, Indonesia memiliki kelemahan dalam pangan. Pasalnya, tahun 2021 luasan lahan panen untuk padi menurun 2 persen.

Selain itu, ketergantungan im­por pangan Indonesia masih cukup tinggi untuk beberapa kebutuhan pokok, seperti bawang putih, gula, hingga gandum. Demikian juga dengan pupuk yang sebagian masih mengandalkan impor.

Ini akan mempengaruhi sta­bilitas ekonomi di dalam negeri. Ditambah lagi, kenaikan suku bunga di negara-negara lain secara agresif yang bisa mene­kan konsumen dan investasi. Kondisi ini makin berdampak pada kontraksi ekonomi.

Untuk menghadapi badai ekonomi yang cukup mengeri­kan di tahun depan, Bhima mengusulkan beberapa hal agar Indonesia bisa selamat.

Dia menyarankan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera mengambil anti­sipasi jangka pendek. Misalnya, melakukan stres test terhadap perbankan, asuransi dan lem­baga keuangan lain.

Terutama berkaitan dengan dampak resesi di AS, keluarnya modal asing dan kenaikan suku bunga yang eksesif (Fed rate naik >4 kali setahun).

 

Pemerintah juga diminta mem­pertebal alokasi subsidi energi dan pangan, termasuk pupuk subsidi idealnya ditambah dua kali lipat. Namun, penambahan subsidi ini harus diikuti dengan pengawasan ketat.

Selain itu, pangan harus diamankan dari indikasi terjadinya krisis pangan global.

Jaring pengaman sosial saat pandemi Covid-19 seperti pro­gram Pemulihan Ekonomi Na­sional (PEN) jangan terburu-buru dipangkas atau distop.

“Justru penerima Program Keluarga Harapan (PKH) harus ditambah, dari 10 juta jadi 15 juta keluarga penerima. Ini untuk me­lindungi 40 persen pengeluaran terbawah dari gejolak kenaikan harga pangan,” tegas Bhima.

Tergantung Konsumsi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menam­bahkan, target pertumbuhan ekonomi Pemerintah 5,3 persen -5,9 persen (year on year/yoy) pada 2023 cukup berat. Teruta­ma dengan penurunan harga ko­moditas di tingkat internasional yang mulai terjadi saat ini.

“Perekonomian Indonesia akan bergantung pada konsumsi dan rumah tangga. Tahun depan, sumbangan ekspor akan relatif lebih kecil dibanding konsumsi dan investasi,” jelas Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Agar tetap bisa tumbuh tinggi, lanjut Yusuf, investasi harus diiringi reformasi struktural di semua bidang, agar ekonomi bergerak lebih dinamis lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit daripada tahun ini.

Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang dida­pat saat bertemu para pemimpin dunia. Seperti Sekjen PBB An­tonio Guterres, para kepala lem­baga internasional, dan semua kepala negara G7.

“Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, bukan Indonesia, yang saya bicarakan tadi dunia,” ujar Jokowi saat membuka Si­laturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNIAD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul Inter­national Convention Center di Bogor, Jumat (5/8).

Jokowi mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya.

“Ini saya sampaikan apa adanya karena posisi pertum­buhan ekonomi bukan hanya turun, tapi anjlok. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, se­muanya. Pertumbuhan ekonomi turun, inflasi naik, harga-harga barang semua naik. Dunia pada kondisi mengerikan,” tegas Jokowi. [NOV]

]]> Lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia hingga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebut perekonomian dunia bakal semakin gelap pada tahun 2023. Kita harus waspada dan segera menyiapkan penangkalnya.

Direktur Center of Eco­nomic and Law Studie (Celios) Bhima Yudhistira khawatir, pertumbuhan ekonomi Indone­sia yang sedang menanjak bisa kembali anjlok, jika Pemerintah tidak menyiapkan antisipasi menghadapi badai (ekonomi) yang sempurna atau perfect storm pada 2023.

“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang lagi melonjak kem­bali jeblok,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Kondisi perekonomian dunia bakal gelap di tahun depan, dan disebabkan berbagai ketidakpas­tian global yang terjadi. Mulai dari risiko inflasi, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Lalu, melambungnya harga pangan dan biaya berbagai jenis bahan baku industri, hingga ketegangan geopolitik yang makin meluas.

Bhima mengungkapkan, resesi global dipastikan bakal mendorong penurunan permintaan akan komoditas energi.

Seperti diketahui, Indonesia sampai saat ini masih mengan­dalkan penerimaan dari ekspor komoditas.

Ancaman juga muncul dari segi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini semakin berpengaruh terhadap inflasi dari harga produsen.

Bhima menyebut, kenaikan berbagai kebutuhan bahan baku dan juga mesin bisa kembali me­nekan industri manufaktur.

“Pelaku usaha terjepit dalam dilema. Mereka harus tetap me­nahan harga jual barang, meski operasional dan biaya produk naik. Perusahaan makin tertekan, ini akan mempengaruhi omzet dan pendapatan,” jelas dia.

Belum lagi potensi krisis pangan bisa ikut menyerang Indonesia. Menurut Bhima, Indonesia memiliki kelemahan dalam pangan. Pasalnya, tahun 2021 luasan lahan panen untuk padi menurun 2 persen.

Selain itu, ketergantungan im­por pangan Indonesia masih cukup tinggi untuk beberapa kebutuhan pokok, seperti bawang putih, gula, hingga gandum. Demikian juga dengan pupuk yang sebagian masih mengandalkan impor.

Ini akan mempengaruhi sta­bilitas ekonomi di dalam negeri. Ditambah lagi, kenaikan suku bunga di negara-negara lain secara agresif yang bisa mene­kan konsumen dan investasi. Kondisi ini makin berdampak pada kontraksi ekonomi.

Untuk menghadapi badai ekonomi yang cukup mengeri­kan di tahun depan, Bhima mengusulkan beberapa hal agar Indonesia bisa selamat.

Dia menyarankan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera mengambil anti­sipasi jangka pendek. Misalnya, melakukan stres test terhadap perbankan, asuransi dan lem­baga keuangan lain.

Terutama berkaitan dengan dampak resesi di AS, keluarnya modal asing dan kenaikan suku bunga yang eksesif (Fed rate naik >4 kali setahun).

 

Pemerintah juga diminta mem­pertebal alokasi subsidi energi dan pangan, termasuk pupuk subsidi idealnya ditambah dua kali lipat. Namun, penambahan subsidi ini harus diikuti dengan pengawasan ketat.

Selain itu, pangan harus diamankan dari indikasi terjadinya krisis pangan global.

Jaring pengaman sosial saat pandemi Covid-19 seperti pro­gram Pemulihan Ekonomi Na­sional (PEN) jangan terburu-buru dipangkas atau distop.

“Justru penerima Program Keluarga Harapan (PKH) harus ditambah, dari 10 juta jadi 15 juta keluarga penerima. Ini untuk me­lindungi 40 persen pengeluaran terbawah dari gejolak kenaikan harga pangan,” tegas Bhima.

Tergantung Konsumsi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menam­bahkan, target pertumbuhan ekonomi Pemerintah 5,3 persen -5,9 persen (year on year/yoy) pada 2023 cukup berat. Teruta­ma dengan penurunan harga ko­moditas di tingkat internasional yang mulai terjadi saat ini.

“Perekonomian Indonesia akan bergantung pada konsumsi dan rumah tangga. Tahun depan, sumbangan ekspor akan relatif lebih kecil dibanding konsumsi dan investasi,” jelas Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Agar tetap bisa tumbuh tinggi, lanjut Yusuf, investasi harus diiringi reformasi struktural di semua bidang, agar ekonomi bergerak lebih dinamis lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit daripada tahun ini.

Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang dida­pat saat bertemu para pemimpin dunia. Seperti Sekjen PBB An­tonio Guterres, para kepala lem­baga internasional, dan semua kepala negara G7.

“Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, bukan Indonesia, yang saya bicarakan tadi dunia,” ujar Jokowi saat membuka Si­laturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNIAD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul Inter­national Convention Center di Bogor, Jumat (5/8).

Jokowi mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya.

“Ini saya sampaikan apa adanya karena posisi pertum­buhan ekonomi bukan hanya turun, tapi anjlok. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, se­muanya. Pertumbuhan ekonomi turun, inflasi naik, harga-harga barang semua naik. Dunia pada kondisi mengerikan,” tegas Jokowi. [NOV]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories