Habib Aboebakar Minta Polda Metro Bersihkan Oknum Polisi Nakal

Hari kedua kunjungan kerja (Kunker) ke DKI Jakarta, Komisi III DPR bertemu dengan Polda Metro dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta. Saat melakukan pertemuan di Polda Metro, Jakarta, Jumat (19/2), Anggota komisi hukum DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menanyakan soal oknum polisi nakal, serta prosedur penanganan perkara yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Soal oknum polisi nakal, Habib Aboebakar, sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menyebut, pada tahun kemarin ada 45 personel Polda Metro yang diberhentikan dengan tidak hormat. Angka ini, menurut dia, naik 13 persen dari tahun sebelumnya.

“Artinya jumlah oknum polisi nakal di Jakarta bertambah tahun ini. Seharusnya Polda memiliki langkah antisipatif untuk mencegah adanya oknum nakal dalam menjalankan tugasnya. Perlu dilakukan pembinaan mental dan  mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum nakal lagi,” ujarnya.

Habib Aboebakar menyampaikan ini karena banyak keluhan dari masyarakat yang menceritakan bahwa mereka sangat sulit mendapatkan akses untuk menemui atau memberikan pendampingan hukum, utamanya kasus aksi demonstrasi. Bahkan, keluhan serupa juga datang dari Organisasi Bantuan Hukum yang resmi terdaftar di Kemenkumham.

Misalkan saja pada waktu mereka mendampingi peserta aksi Omnibus Law, Kanit Kamneg tidak memberikan akses pendampingan. Padahal pendampingan hukum adalah hak asasi yang harus diberikan kepada semua orang.

Selain itu, masih dikatakan Sekjen DPP PKS itu, ada beberapa masukan terkait pendampingan tahanan untuk orang miskin, ada beberapa catatan untuk Polda dari para pengacara pro bono. Pertama, akses penyuluhan di rutan polda dan polres sangat tertutup. Padahal Undang-Undang (UU) Bantuan Hukum memberikan program ini, ini resmi program melalui Kemenkumham.

Kedua, Rumah Tahanan (Rutan) Polda dan Polres tidak tahu cara membuat surat keterangan miskin. Padahal rutan-rutan lain biasa memberikan surat tersebut sebagai syarat pemberian bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin.

“Catatan-catatan ini tolong dijadikan masukan untuk dilakukan pembenahan kedepan, karena meskipum Jakarta adalah Kota Metropolis, tidak semua orang yang bermasalah merupakan orang yang memiki kemampuan keuangan untuk didampingi pengacara, inilah fungsinya negara memberikan bantuan hukum melaui APBN,” ungkapnya.

Selain itu, Habib Aboebakar menyoroti peredaran narkoba di Jakarta. Dirinya menyampaikan kepada Kepala BNP Jakarta bahwa saat ini diperkirakan pengguna Narkoba di Jakarta mencapai 260 ribu orang.

“Padahal ada visi Jakarta Zero Narkoba. Untuk itu, perlu ada langkah ekstra oleh BNP DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta Zero Narkoba ini, perlu ada desain khusus oleh BNP Jakarta untuk menekan jumlah pengguna narkoba di Jakarta,” sarannya.

Dalam kesempatan itu, Habib Aboebakar juga mencermati persoalan peredaran narkoba di tengah pandemi  Covid-19. Pasalnya, pada saat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) karena Covid-19, ternyata peredaran narkoba tidak menurun, bahkan di beberapa daerah cenderung meningkat.

“Untuk itu, saya mendorong langkah ekstra dilakukan oleh BNP DKI Jakarta untuk mengurangi peredaran narkoba di saat pembatasan Covid-19,” pinta anggota DPR dari Dapil Kalimantan Selatan I itu. [FAQ]

]]> Hari kedua kunjungan kerja (Kunker) ke DKI Jakarta, Komisi III DPR bertemu dengan Polda Metro dan Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta. Saat melakukan pertemuan di Polda Metro, Jakarta, Jumat (19/2), Anggota komisi hukum DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menanyakan soal oknum polisi nakal, serta prosedur penanganan perkara yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Soal oknum polisi nakal, Habib Aboebakar, sapaan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menyebut, pada tahun kemarin ada 45 personel Polda Metro yang diberhentikan dengan tidak hormat. Angka ini, menurut dia, naik 13 persen dari tahun sebelumnya.

“Artinya jumlah oknum polisi nakal di Jakarta bertambah tahun ini. Seharusnya Polda memiliki langkah antisipatif untuk mencegah adanya oknum nakal dalam menjalankan tugasnya. Perlu dilakukan pembinaan mental dan  mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak ada oknum nakal lagi,” ujarnya.

Habib Aboebakar menyampaikan ini karena banyak keluhan dari masyarakat yang menceritakan bahwa mereka sangat sulit mendapatkan akses untuk menemui atau memberikan pendampingan hukum, utamanya kasus aksi demonstrasi. Bahkan, keluhan serupa juga datang dari Organisasi Bantuan Hukum yang resmi terdaftar di Kemenkumham.

Misalkan saja pada waktu mereka mendampingi peserta aksi Omnibus Law, Kanit Kamneg tidak memberikan akses pendampingan. Padahal pendampingan hukum adalah hak asasi yang harus diberikan kepada semua orang.

Selain itu, masih dikatakan Sekjen DPP PKS itu, ada beberapa masukan terkait pendampingan tahanan untuk orang miskin, ada beberapa catatan untuk Polda dari para pengacara pro bono. Pertama, akses penyuluhan di rutan polda dan polres sangat tertutup. Padahal Undang-Undang (UU) Bantuan Hukum memberikan program ini, ini resmi program melalui Kemenkumham.

Kedua, Rumah Tahanan (Rutan) Polda dan Polres tidak tahu cara membuat surat keterangan miskin. Padahal rutan-rutan lain biasa memberikan surat tersebut sebagai syarat pemberian bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin.

“Catatan-catatan ini tolong dijadikan masukan untuk dilakukan pembenahan kedepan, karena meskipum Jakarta adalah Kota Metropolis, tidak semua orang yang bermasalah merupakan orang yang memiki kemampuan keuangan untuk didampingi pengacara, inilah fungsinya negara memberikan bantuan hukum melaui APBN,” ungkapnya.

Selain itu, Habib Aboebakar menyoroti peredaran narkoba di Jakarta. Dirinya menyampaikan kepada Kepala BNP Jakarta bahwa saat ini diperkirakan pengguna Narkoba di Jakarta mencapai 260 ribu orang.

“Padahal ada visi Jakarta Zero Narkoba. Untuk itu, perlu ada langkah ekstra oleh BNP DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta Zero Narkoba ini, perlu ada desain khusus oleh BNP Jakarta untuk menekan jumlah pengguna narkoba di Jakarta,” sarannya.

Dalam kesempatan itu, Habib Aboebakar juga mencermati persoalan peredaran narkoba di tengah pandemi  Covid-19. Pasalnya, pada saat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) karena Covid-19, ternyata peredaran narkoba tidak menurun, bahkan di beberapa daerah cenderung meningkat.

“Untuk itu, saya mendorong langkah ekstra dilakukan oleh BNP DKI Jakarta untuk mengurangi peredaran narkoba di saat pembatasan Covid-19,” pinta anggota DPR dari Dapil Kalimantan Selatan I itu. [FAQ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories