Gus Halim: Transparansi Jamin Hak Warga Negara Untuk Tahu

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Right To Know Day yang digelar Komisi Informasi di ICE BSD City, Selasa (28/9).

Acara ini juga dirangkaikan dengan apresiasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada 10 Desa Terbaik se-Indonesia. Halim Iskandar mengatakan, salah satu prinsip dasar Clean Good Governance adalah transparansi, inilah prinsip tata kelola pemerintahan yang menjamin hak setiap warga negara untuk tahu.

“Sudah barang tentu, tujuan yang ingin dicapai dari prinsip ini, selain menjadi kontrol terhadap pemerintah agar dalam menjalankan pemerintahan tidak keluar dari rel menuju tujuan yang ditetapkan,” kata Halim Iskandar.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, nomor 6 tahun 2018 jadi salah satu bukti, Kemendes PDTT selalu menyediakan ruang bagi publik untuk mendapatkan hak untuk tahu, demi membantu pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Di Kemendes PDTT, kata Halim Iskandar, tersedia Call Center yang melayani kebutuhan masyarakat, melalui surat, email, maupun telepon langsung.

Pengaduan diolah melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pengaduan Terpadu atau Sipemandu (sipemandu.kemendesa.go.id) yang merangkum seluruh aduan warga.

Sipemandu telah meraih juara nasional “Pendorong Perubahan Terbaik” pada Kompetensi SPAN LAPOR KemenPAN-RB.

“Kemendes PDTT sejak tahun 2021 ini, menggunakan SDGs Desa, sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

 

Gus Halim menegaskan, SDGs Desa bukanlah konsep yang muluk-muluk. Bukan pulamimpi yang mustahil dicapai. SDGs Desa merupakan konsep pembangunan praktis, yang sangat mudah diaplikasikan.

“SDGs Desa menyederhanakan desa dalam mengumpulkan data, kemudian menggunakan hasilnya untuk memahami profil desa, serta memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, memilih prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan membangun desa,” urai Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dengan SDGs Desa, Pembangunan Desa akan berjalan di atas prinsip No One Left Behind. Pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun terlewatkan dalam aktivitas pembangunan.

Pembangunan desa, lanjutnya, tidak menyisakan satu warga desa pun yang tidak dapat menikmati hasilnya.

“Kerja-kerja pembangunan, tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, membangun desa tidak akan berhasil kalau hanya menjadi monopoli pemerintah desa saja,” beber Gus Halim.

Untuk itu, perlu kolaborasi antar banyak pihak, partisipasi aktif warga, serta dukungan mitra pembangunan. Untuk itulah, diperlukan keterbukaan pemerintah, termasuk pemerintah desa, terkait kebutuhan pembangunan, aktivitas pembangunan, hasil pembangunan, serta ketersediaan sumber daya untuk pembangunan.

“Dengan keterbukaan, melalui responsibilitas perangkat desa, saya meyakini, 74.961 desa di Indonesia akan mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemajuan,” tandasnya.

Turut hadir menemani Gus Halim, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Pejabat tinggi lingkup Kemendes PDTT.

Gus Halim bersama Ketua Komisi Informasi Gede Narayana menyerahkan 10 pemenang Desa Terbaik yang implementasikan Keterbukaan Informasi Publik. [DIR]

]]> Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Right To Know Day yang digelar Komisi Informasi di ICE BSD City, Selasa (28/9).

Acara ini juga dirangkaikan dengan apresiasi implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada 10 Desa Terbaik se-Indonesia. Halim Iskandar mengatakan, salah satu prinsip dasar Clean Good Governance adalah transparansi, inilah prinsip tata kelola pemerintahan yang menjamin hak setiap warga negara untuk tahu.

“Sudah barang tentu, tujuan yang ingin dicapai dari prinsip ini, selain menjadi kontrol terhadap pemerintah agar dalam menjalankan pemerintahan tidak keluar dari rel menuju tujuan yang ditetapkan,” kata Halim Iskandar.

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, nomor 6 tahun 2018 jadi salah satu bukti, Kemendes PDTT selalu menyediakan ruang bagi publik untuk mendapatkan hak untuk tahu, demi membantu pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Di Kemendes PDTT, kata Halim Iskandar, tersedia Call Center yang melayani kebutuhan masyarakat, melalui surat, email, maupun telepon langsung.

Pengaduan diolah melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Pengaduan Terpadu atau Sipemandu (sipemandu.kemendesa.go.id) yang merangkum seluruh aduan warga.

Sipemandu telah meraih juara nasional “Pendorong Perubahan Terbaik” pada Kompetensi SPAN LAPOR KemenPAN-RB.

“Kemendes PDTT sejak tahun 2021 ini, menggunakan SDGs Desa, sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

 

Gus Halim menegaskan, SDGs Desa bukanlah konsep yang muluk-muluk. Bukan pulamimpi yang mustahil dicapai. SDGs Desa merupakan konsep pembangunan praktis, yang sangat mudah diaplikasikan.

“SDGs Desa menyederhanakan desa dalam mengumpulkan data, kemudian menggunakan hasilnya untuk memahami profil desa, serta memanfaatkannya untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, memilih prioritas kegiatan dan memantau keberhasilan kegiatan, serta mengukur capaian tujuan membangun desa,” urai Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dengan SDGs Desa, Pembangunan Desa akan berjalan di atas prinsip No One Left Behind. Pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun terlewatkan dalam aktivitas pembangunan.

Pembangunan desa, lanjutnya, tidak menyisakan satu warga desa pun yang tidak dapat menikmati hasilnya.

“Kerja-kerja pembangunan, tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja, membangun desa tidak akan berhasil kalau hanya menjadi monopoli pemerintah desa saja,” beber Gus Halim.

Untuk itu, perlu kolaborasi antar banyak pihak, partisipasi aktif warga, serta dukungan mitra pembangunan. Untuk itulah, diperlukan keterbukaan pemerintah, termasuk pemerintah desa, terkait kebutuhan pembangunan, aktivitas pembangunan, hasil pembangunan, serta ketersediaan sumber daya untuk pembangunan.

“Dengan keterbukaan, melalui responsibilitas perangkat desa, saya meyakini, 74.961 desa di Indonesia akan mengantarkan Indonesia pada pintu gerbang kemajuan,” tandasnya.

Turut hadir menemani Gus Halim, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Pejabat tinggi lingkup Kemendes PDTT.

Gus Halim bersama Ketua Komisi Informasi Gede Narayana menyerahkan 10 pemenang Desa Terbaik yang implementasikan Keterbukaan Informasi Publik. [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories