Gus Halim Canangkan ASN BerAKHLAK Dan Agen Perubahan Kemendes PDTT

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mencanangkan ASN BerAKHLAK, sekaligus mengukuhkan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Senin (6/9).

Halim mencanangkan ASN BerAKHLAK dengan menyematkan pin kepada Inspektur Jenderal Ekatmawati, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Aisyah Gamawati dan Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati.

Selain itu, Halim Iskandar juga menyematkan pin kepada dua Agen Perubahan. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dalam laporannya mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan nilai dasar/core Values ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaftif, Kolaboratif. 

Juga Employer Branding-nya ‘Bangga Melayani Bangsa’. Tujuannya, untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN baik di Pusat maupun daerah.

“Pencanangan core values ASN BerAKHLAK di lingkungan Kemendes PDTT adalah sebagai bentuk Komitmen dari unsur pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan pemerintah,” uajr Taufik.

Sementara Agen Perubahan dibentuk untuk menjadi katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT.

Seleksi calon Agen Perubahan 2021 telah dilaksanakan 12-16 Agustus secara bertahap. Sebanyak 143 orang diusulkan UKE 1.

Setelah seleksi tahap III, tim penilai yang diketahui Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, menetapkan 20 Agen Perubahan Kementerian.

Kemudian, mereka ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor: 85 Tahun 2021 Tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kemendes PDTT.

Sementara Halim Iskandar dalam arahannya menyampaikan rasa syukurnya karena Kemendes PDTT terus bekerja untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi soal reformasi birokrasi.

Hal ini, katanya, menjadi kata kunci untuk percepatan menuju Indonesia Maju. Nilai-nilai dalam Ber-AKHLAK, kata Halim, merupakan nilai dasar yang semestinya menjadi roh, jiwa birokrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Karena itu, harus ditanamkan kebanggaan bagi ASN, ketika keseluruhan tugasnya, adalah tugas melayani bangsa, melayani Ibu Pertiwi, melayani 74.961 desa di seluruh Indonesia,” bebernya.

 

Berorientasi pelayanan, disebut Halim, positif, harus dilakukan. Kemendes PDTT harus terus meningkatkan pelayanan.

“Prinsip sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Jika diimplementasikan maka hal ini sudah tuntas dilaksanakan terkait pelayanan,” imbuh Halim.

Kemudian, Akuntabel. Halim bilang, semua hal yang dilakukan harus akuntabel. “Agen perubahan pasti akan saya panggil untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan yang akan dilakukan,” tutur dia.

Soal kompeten, Halim Iskandar menekankan, ASN Kemendes PDTT tidak hanya kompeten dalam bidang tugasnya, tapi totalitas tugas dan fungsi kementerian.

Pegawai harus mampu menjawab pertanyaan mengenai kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT.

“Nilai Harmonis juga penting, apalagi kalau berada dalam lingkungan Kemendes PDTT yang memiliki perbedaan seperti suku bangsa,” beber Halim

Sementara nilai loyal, Halim Iskandar menyebut, ASN harus tegak lurus dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada ASN HTI, ASN pertanyakan Pancasila dan ASN Tidak Indonesia. Ia sepakat dengan cara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menangani ASN seperti itu.

Pria yang disapa Gus Halim ini menuturkan, Gus Dur pernah mendapat laporan, ada ASN yang menolak hormat pada bendera Merah Putih. Meski pihak yang melaporkan penuh semangat dan cenderung emosional, Gus Dur justru memberi jawaban yang santai namun menohok.

“Hadapi orang yang tidak hormat bendera bingung. Bilang saja sama dia, silakan segera pergi dari Indonesia,” ujar Gus Halim menirukan pernyataan Gus Dur.

Jadi jika tidak mau mematuhi semua aturan terkait ASN seperti kepatuhan dan semangat NKRI, maka jangan jadi ASN.

“Reformasi Birokrasi mutlak harus kita jalankan. Karena, birokrasi ada untuk warga, birokasi hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tegas Gus Halim.

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. [DIR]

]]> Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mencanangkan ASN BerAKHLAK, sekaligus mengukuhkan Agen Perubahan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Senin (6/9).

Halim mencanangkan ASN BerAKHLAK dengan menyematkan pin kepada Inspektur Jenderal Ekatmawati, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Aisyah Gamawati dan Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati.

Selain itu, Halim Iskandar juga menyematkan pin kepada dua Agen Perubahan. Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid dalam laporannya mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan nilai dasar/core Values ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaftif, Kolaboratif. 

Juga Employer Branding-nya ‘Bangga Melayani Bangsa’. Tujuannya, untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN baik di Pusat maupun daerah.

“Pencanangan core values ASN BerAKHLAK di lingkungan Kemendes PDTT adalah sebagai bentuk Komitmen dari unsur pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam mendukung dan mensukseskan kebijakan pemerintah,” uajr Taufik.

Sementara Agen Perubahan dibentuk untuk menjadi katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung, dan teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT.

Seleksi calon Agen Perubahan 2021 telah dilaksanakan 12-16 Agustus secara bertahap. Sebanyak 143 orang diusulkan UKE 1.

Setelah seleksi tahap III, tim penilai yang diketahui Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, menetapkan 20 Agen Perubahan Kementerian.

Kemudian, mereka ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, PDTT Nomor: 85 Tahun 2021 Tentang Agen Perubahan di Lingkungan Kemendes PDTT.

Sementara Halim Iskandar dalam arahannya menyampaikan rasa syukurnya karena Kemendes PDTT terus bekerja untuk mewujudkan visi Presiden Jokowi soal reformasi birokrasi.

Hal ini, katanya, menjadi kata kunci untuk percepatan menuju Indonesia Maju. Nilai-nilai dalam Ber-AKHLAK, kata Halim, merupakan nilai dasar yang semestinya menjadi roh, jiwa birokrasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Karena itu, harus ditanamkan kebanggaan bagi ASN, ketika keseluruhan tugasnya, adalah tugas melayani bangsa, melayani Ibu Pertiwi, melayani 74.961 desa di seluruh Indonesia,” bebernya.

 

Berorientasi pelayanan, disebut Halim, positif, harus dilakukan. Kemendes PDTT harus terus meningkatkan pelayanan.

“Prinsip sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Jika diimplementasikan maka hal ini sudah tuntas dilaksanakan terkait pelayanan,” imbuh Halim.

Kemudian, Akuntabel. Halim bilang, semua hal yang dilakukan harus akuntabel. “Agen perubahan pasti akan saya panggil untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan yang akan dilakukan,” tutur dia.

Soal kompeten, Halim Iskandar menekankan, ASN Kemendes PDTT tidak hanya kompeten dalam bidang tugasnya, tapi totalitas tugas dan fungsi kementerian.

Pegawai harus mampu menjawab pertanyaan mengenai kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT.

“Nilai Harmonis juga penting, apalagi kalau berada dalam lingkungan Kemendes PDTT yang memiliki perbedaan seperti suku bangsa,” beber Halim

Sementara nilai loyal, Halim Iskandar menyebut, ASN harus tegak lurus dengan Pancasila dan UUD 1945. Tidak boleh ada ASN HTI, ASN pertanyakan Pancasila dan ASN Tidak Indonesia. Ia sepakat dengan cara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menangani ASN seperti itu.

Pria yang disapa Gus Halim ini menuturkan, Gus Dur pernah mendapat laporan, ada ASN yang menolak hormat pada bendera Merah Putih. Meski pihak yang melaporkan penuh semangat dan cenderung emosional, Gus Dur justru memberi jawaban yang santai namun menohok.

“Hadapi orang yang tidak hormat bendera bingung. Bilang saja sama dia, silakan segera pergi dari Indonesia,” ujar Gus Halim menirukan pernyataan Gus Dur.

Jadi jika tidak mau mematuhi semua aturan terkait ASN seperti kepatuhan dan semangat NKRI, maka jangan jadi ASN.

“Reformasi Birokrasi mutlak harus kita jalankan. Karena, birokrasi ada untuk warga, birokasi hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tegas Gus Halim.

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT. [DIR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories