Gus AMI Imbau Pemerintah Jaga Stabiltas Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

Setiap jelang Idul Fitri, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib. Siklus tahunan ini pun tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar. Di era Pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak, pemerintah diharapkan bekerja ekstra menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga bahan pokok.

Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Muhaimin Iskandar mengatakan, persoalan mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mereposisi strategi tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas. Tata kelola dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh wilayah Indonesia.

“Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau, sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat. Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci,” ungkap Muhaimin yang kini beken disapa Gus AMI, Rabu (28/4).

Gus AMI menyatakan, di setiap momen Idul Fitri, kenaikan harga seolah menjadi menu wajib. Negara harus hadir dengan memberdayakan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, melalui kebijakan tata niaga.

“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” imbuh Ketua Umum DPP PKB ini.

Gus AMI mengingatkan, buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi sebab utama impor sejumlah kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga karena dikendalikan segelintir pemain. Karena itu, menurut Gus AMI, ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan.

Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi karut marut persoalan pangan di Indonesia. “Saya imbau pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas,” tegas Gus AMI.

Dalam pandangan Gus AMI, salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan adalah buruknya tata kelola kelembagaan pangan. Bagi Gus AMI, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. “Kelembagaan di sini adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik,” pungkasnya. [FAQ]

]]> Setiap jelang Idul Fitri, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib. Siklus tahunan ini pun tak pernah tertangani secara tuntas dan mendasar. Di era Pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak, pemerintah diharapkan bekerja ekstra menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga bahan pokok.

Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Muhaimin Iskandar mengatakan, persoalan mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mereposisi strategi tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas. Tata kelola dimaksudkan untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh wilayah Indonesia.

“Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau, sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya adalah keterjangkauan daya beli masyarakat. Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci,” ungkap Muhaimin yang kini beken disapa Gus AMI, Rabu (28/4).

Gus AMI menyatakan, di setiap momen Idul Fitri, kenaikan harga seolah menjadi menu wajib. Negara harus hadir dengan memberdayakan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, melalui kebijakan tata niaga.

“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” imbuh Ketua Umum DPP PKB ini.

Gus AMI mengingatkan, buruknya tata kelola pangan inilah yang ditengarai menjadi sebab utama impor sejumlah kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga karena dikendalikan segelintir pemain. Karena itu, menurut Gus AMI, ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan.

Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi karut marut persoalan pangan di Indonesia. “Saya imbau pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas,” tegas Gus AMI.

Dalam pandangan Gus AMI, salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan adalah buruknya tata kelola kelembagaan pangan. Bagi Gus AMI, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. “Kelembagaan di sini adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik,” pungkasnya. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories