Guru Di Padang Minta Revisi SKB 3 Menteri, BPIP: Akan Kami Usulkan  .

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berencana merekomendasikan agar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah disempurnakan sebagaimana usulan dari para guru dan institusi pemerintah daerah di Padang, Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Plt Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Direktorat Pelembagaan dan Regulasi BPIP, Ani Purwanti, usai menggelar diskusi bertajuk Institusional Pancasila dalam implementasi SKB 3 Menteri, di Padang, Rabu (28/4). 

Diskusi menghadirkan empat narasumber yaitu Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, serta budayawan Edi Utomo. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Amsrul, para kepala sekolah, pengurus organisasi guru, dan perwakilan para guru negeri maupun swasta.

Dalam diskusi itu, ada permintaan dari para kepala sekolah agar diberikan keleluasaan untuk menentukan atribut sesuai dengan kearifan lokal. Para guru mengaku bingung lantaran, SKB 3 menteri tidak membolehkan sekolah mengatur secara rinci seragam sekolah.

Padahal Padang itu dari sisi budaya dan dari sisi muslim mayoritas itu bajunya panjang. Dalam diskusi juga ada kekhawatiran jika Pemda dan sekolah dilarang untuk mengatur atribut dengan kekhususan agama, akan menghilangkan kearifan lokal “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah”. Karena itu, para guru meminta supaya SKB 3 menteri khususnya pada poin ketiga direvisi.

Terkait permintaan itu, Ani berjanji akan menyampaikan permintaan tersebut ke tingkat pimpinan, untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Jokowi sebagai pertanggungjawaban BPIP. “Usulan ini kita sampaikan ke pimpinan BPIP, tentunya seperti rekomendasi, setelah dari pimpinan seperti apa, apakah ke presiden, karena BPIP itu di bawah Presiden,” kata Ani.

Ani menceritakan, BPIP sebagai pengawal Pancasila memiliki tanggungjawab moril untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di Padang sehingga terbit SKB 3 Menteri. Soalnya dalam sejumlah berita disebutkan ada Instruksi Wali Kota yang mewajibkan seragam muslim untuk semua siswa.

Setelah diungkapkan para narasumber diketahui tidak ada diksriminasi pada Instruksi Wali Kota Padang. Dalam instruksi itu sudah ada pengecualiaan bahwa bahwa aturan hanya untuk yang muslim, yang non muslim berarti tidak.

Persoalan muncul ketika salah satu sekolah kurang teliti dalam membuat tata tertib di sekolah, yang diartikan diskriminatif, salah satunya di SMK 2 Padang.

Menurut Ani, kejadian yang terjadi di SMK 2 Padang adalah bersifat situasional atau kasuistik dan tidak terjadi di seluruh sekolah yang ada di Sumatera Barat atau Padang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengapresiasi diskusi bersama BPIP dengan harapan dapat mengupas tuntas ‘badai’ SKB 3 menteri.

Adib menegaskan, terkait SKB 3 menteri, Pemprov Sumatera Barat tidak ingin dibenturkan dengan pemerintah pusat, karena sejatinya pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. 

“Terkait SKB 3 menteri kami tidak katakan bermasalah, yang perlu kami kritisi adalah SKB 3 menteri perlu disempurnakan,” ujar Adib.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi mengatakan, sanksi pelanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal seragam sekolah jangan mengancam dana bantuan operasional sekolah (BOS) karena berdampak luas bagi peserta didik.

 

“Kalau dana BOS kemudian dicabut bagaimana operasional sekolah. Berapa banyak guru-guru honor dibayar dari dana BOS,” kata Khairul.

Khairul mengkritisi, penerapan sanksi pada SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama soal seragam sekolah. Dalam SKB 3 Menteri poin kelima huruf d disebutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS dan bantuan pemerintah lain yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan peundang-undangan.

Menurut Dosen Ilmu Tata Negara itu, pemberian sanksi dana BOS sangat berdampak bagi peserta didik. Tercatat ada 150 ribu siswa di Kota Padang yang akan terdampak. Jika dana BOS dicabut, lanjut dia, APBD pemerintah tidak sanggup untuk membiayai dana operasional sekolah.

Khairul berharap, melalui diskusi yang ditata oleh BPIP dapat merekomendasikan revisi SKB 3 Menteri terutama untuk poin-poin yang menimbulkan persoalan baru. Jika pemerintah ingin memberikan sanksi, lanjut Khairul, hendaknya sanksi dikenakan kepada pemerintah daerah bukan berkenaan dengan hak-hak anak sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi menyapaikan hal serupa. Kata dia, sanksi tersebut menimbulkan perasaan ngeri-ngeri sedap bagi kepala sekolah dan pemerintah kota, karena ada 150 ribu siswa yang akan terlantar gara-gara sanksi SKB 3 menteri.

Pihaknya juga sudah berupaya mengkoordinasikan dengan DPRD Kota Padang agar tidak terlambat menindaklanjuti SKB 3 Menteri supaya tidak berdampak kepada peserta didik. “Tapi alhamdulillah walau sanksi itu ada, ternyata dana BOS triwulan pertama sudah ditransfer, ini jadi kegembiraan tersendiri,” ujar Habibul. [BCG]

]]> .
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berencana merekomendasikan agar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri tentang seragam sekolah disempurnakan sebagaimana usulan dari para guru dan institusi pemerintah daerah di Padang, Sumatera Barat.

Hal tersebut disampaikan Plt Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Direktorat Pelembagaan dan Regulasi BPIP, Ani Purwanti, usai menggelar diskusi bertajuk Institusional Pancasila dalam implementasi SKB 3 Menteri, di Padang, Rabu (28/4). 

Diskusi menghadirkan empat narasumber yaitu Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi, serta budayawan Edi Utomo. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Amsrul, para kepala sekolah, pengurus organisasi guru, dan perwakilan para guru negeri maupun swasta.

Dalam diskusi itu, ada permintaan dari para kepala sekolah agar diberikan keleluasaan untuk menentukan atribut sesuai dengan kearifan lokal. Para guru mengaku bingung lantaran, SKB 3 menteri tidak membolehkan sekolah mengatur secara rinci seragam sekolah.

Padahal Padang itu dari sisi budaya dan dari sisi muslim mayoritas itu bajunya panjang. Dalam diskusi juga ada kekhawatiran jika Pemda dan sekolah dilarang untuk mengatur atribut dengan kekhususan agama, akan menghilangkan kearifan lokal “adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah”. Karena itu, para guru meminta supaya SKB 3 menteri khususnya pada poin ketiga direvisi.

Terkait permintaan itu, Ani berjanji akan menyampaikan permintaan tersebut ke tingkat pimpinan, untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden Jokowi sebagai pertanggungjawaban BPIP. “Usulan ini kita sampaikan ke pimpinan BPIP, tentunya seperti rekomendasi, setelah dari pimpinan seperti apa, apakah ke presiden, karena BPIP itu di bawah Presiden,” kata Ani.

Ani menceritakan, BPIP sebagai pengawal Pancasila memiliki tanggungjawab moril untuk menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di Padang sehingga terbit SKB 3 Menteri. Soalnya dalam sejumlah berita disebutkan ada Instruksi Wali Kota yang mewajibkan seragam muslim untuk semua siswa.

Setelah diungkapkan para narasumber diketahui tidak ada diksriminasi pada Instruksi Wali Kota Padang. Dalam instruksi itu sudah ada pengecualiaan bahwa bahwa aturan hanya untuk yang muslim, yang non muslim berarti tidak.

Persoalan muncul ketika salah satu sekolah kurang teliti dalam membuat tata tertib di sekolah, yang diartikan diskriminatif, salah satunya di SMK 2 Padang.

Menurut Ani, kejadian yang terjadi di SMK 2 Padang adalah bersifat situasional atau kasuistik dan tidak terjadi di seluruh sekolah yang ada di Sumatera Barat atau Padang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengapresiasi diskusi bersama BPIP dengan harapan dapat mengupas tuntas ‘badai’ SKB 3 menteri.

Adib menegaskan, terkait SKB 3 menteri, Pemprov Sumatera Barat tidak ingin dibenturkan dengan pemerintah pusat, karena sejatinya pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. 

“Terkait SKB 3 menteri kami tidak katakan bermasalah, yang perlu kami kritisi adalah SKB 3 menteri perlu disempurnakan,” ujar Adib.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi mengatakan, sanksi pelanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal seragam sekolah jangan mengancam dana bantuan operasional sekolah (BOS) karena berdampak luas bagi peserta didik.

 

“Kalau dana BOS kemudian dicabut bagaimana operasional sekolah. Berapa banyak guru-guru honor dibayar dari dana BOS,” kata Khairul.

Khairul mengkritisi, penerapan sanksi pada SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama soal seragam sekolah. Dalam SKB 3 Menteri poin kelima huruf d disebutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait BOS dan bantuan pemerintah lain yang bersumber dari Kemendikbud sesuai peraturan peundang-undangan.

Menurut Dosen Ilmu Tata Negara itu, pemberian sanksi dana BOS sangat berdampak bagi peserta didik. Tercatat ada 150 ribu siswa di Kota Padang yang akan terdampak. Jika dana BOS dicabut, lanjut dia, APBD pemerintah tidak sanggup untuk membiayai dana operasional sekolah.

Khairul berharap, melalui diskusi yang ditata oleh BPIP dapat merekomendasikan revisi SKB 3 Menteri terutama untuk poin-poin yang menimbulkan persoalan baru. Jika pemerintah ingin memberikan sanksi, lanjut Khairul, hendaknya sanksi dikenakan kepada pemerintah daerah bukan berkenaan dengan hak-hak anak sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi menyapaikan hal serupa. Kata dia, sanksi tersebut menimbulkan perasaan ngeri-ngeri sedap bagi kepala sekolah dan pemerintah kota, karena ada 150 ribu siswa yang akan terlantar gara-gara sanksi SKB 3 menteri.

Pihaknya juga sudah berupaya mengkoordinasikan dengan DPRD Kota Padang agar tidak terlambat menindaklanjuti SKB 3 Menteri supaya tidak berdampak kepada peserta didik. “Tapi alhamdulillah walau sanksi itu ada, ternyata dana BOS triwulan pertama sudah ditransfer, ini jadi kegembiraan tersendiri,” ujar Habibul. [BCG]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories