Gubernur Sulsel Diciduk KPK Tokoh Anti Korupsi Juga Doyan Korupsi

Diciduknya Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK cukup mengagetkan. Selama ini, eks Bupati Bantaeng itu dikenal tokoh lurus. Bahkan Nurdin pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi. Dengan adanya kasus ini, ternyata tokoh anti korupsi juga doyan korupsi.

Tim KPK menangkap Nurdin di rumah dinasnya, Jl Jenderal Sudirman Makassar, pada Sabtu (27/2) dini hari. Saat diciduk, Nurdin sedang tidur. Selain Nurdin, sejumlah orang ikut diamankan. Mereka adalah ajudan Nurdin, Samsul Bahri, Sekdis PU Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan sopirnya Irfandi, serta kontraktor Agung Sucipto bersama sopirnya.

Dalam operasi ini, KPK mengamankan satu koper yang berisi uang sebesar Rp 1 miliar. Koper tersebut diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dari Makassar, Tim KPK langsung membawa Nurdin dan lima orang ini ke Jakarta. Rombongan tiba di bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi. Turun dari pesawat, rombongan langsung dibawa ke gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, dengan mobil berbeda.

Tiba di gedung KPK, Nurdin yang mengenakan jaket hitam dan topi warna biru, berjalan gontai. Kepalanya tertunduk lesu. Tak terlihat persis air mukanya karena wajahnya tertutup masker. Nurdin dan rombongan kemudian menjalani pemeriksaan.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menegaskan, penangkapan terhadap Nurdin terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun, ia belum bisa memaparkan lebih jauh kasus apa yang membelit Gurur Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin itu. Dia bilang, KPK akan melakukan pemeriksaan intensif selama 1×24 jam untuk menentukan sikap.

“Hasilnya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali, Sabtu (27/2).

Namun, Jubir Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga membantah bosnya kena OTT KPK. Soalnya, saat tim KPK datang, Nurdin sedang istirahat. “Seperti yang kita tahu, OTT adalah orang yang tertangkap tangan dan bapak tidak sedang melakukan itu,” kata Veronica, di Makassar, Sabtu (27/2).

Dia mengatakan, keberangkatan Nurdin ke Jakarta atas permintaan KPK untuk menyampaikan keterangan selaku saksi dan hanya membawa pakaian secukupnya. Menurut Veronica, dengan kerelaan hati, Nurdin berangkat bersama KPK selaku warga negara yang baik dan siap memberikan keterangan mengenai apa pun yang akan ditanyakan. Mengenai kasus dugaan korupsi yang dikabarkan di media, Veronica belum mendapat informasi resmi.

Hingga kemarin, kasus terseretnya Nurdin dalam dugaan kasus korupsi membuat kaget banyak pihak. Karena rekam jejak Nurdin selama berkiprah di politik, dianggap lurus-lurus aja.

 

Sebelum terjun ke dunia politik, Nurdin lebih dulu dikenal sebagai akademisi. Gelar akademisnya cukup mentereng. Lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, pria kelahiran Parepare 58 tahun silam ini kemudian menempuh pendidikan S2 dan S3 di Universitas Agriculture Kyushu, Jepang.

Di dunia politik, karier Nurdin terbilang moncer. 2008, ia mencalonkan diri sebagai bupati Bantaeng, Sulsel. Keahliannya di bidang pertanian, mampu mengoptimalkan potensi Bantaeng. Ia pun berhasil menjabat bupati selama dua periode.

Sukses di tingkat kabupaten, Nurdin lalu naik kelas dengan terpilih sebagai Gubernur Sulsel di Pilkada 2018. Ia maju bersama Andi Sudirman Sulaiman dengan menggunakan kendaraan PDIP, PKS, dan PAN.

Saat dilantik jadi Gubernur pada 2018, Nurdin menjadi gubernur pertama yang bergelar profesor. Pada 2020, kekayaannya tercatat sebanyak Rp 51 miliar yang didominasi tanah dan bangunan sebesar Rp 49 miliar.

Kiprahnya sebagai kepala daerah mengundang decak kagum. Sederet penghargaan pernah diraihnya. Pada 2015 misalnya, Nurdin menerima penghargaan sebagai Tokoh Perubahan dari surat kabar Republika bersama tiga pejabat daerah lainnya. Setahun kemudian, ia menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Jokowi. Nurdin juga mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Ini jelas bukan penghargaan kaleng-kaleng. Teranyar, dia mendapat gelar 10 kepala daerah teladan dari Tempo dan Good Governance Award 2020.

PDIP sebagai partai pengusung kaget bukan main. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, selama ini Nurdin dikenal sebagai sosok yang baik. Namun, karena sistem, ia kemudian terpeleset.

“OTT ini menyentak kita semua, karena Prof Nurdin dibesarkan dalam tradisi kampus, yang biasanya memiliki pedal rem lebih mempan,” kata Hendrawan, Sabtu (27/2).

Kata dia, belantara sistem yang ada di sekitar kita, membuat orang-orang yang dikenal baik pun bisa terpeleset. Menurut dia, ada yang salah dalam sistem dan harus dikoreksi secara sungguh-sungguh.

Hendrawan mengatakan, partainya akan terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu proses di KPK. “Kita ikuti dengan sabar dan cermat,” tuturnya.

Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Aryad ikutan kaget. Dia bilang, sampai saat ini pihaknya belum membahas berbagai kemungkinan khususnya terkait menyiapkan nama untuk pengganti Gubernur Sulsel. “Kita memprioritaskan untuk mengawal proses hukum agar berjalan dengan baik,” kata Amri, di Makassar, Sabtu (27/2).

 

Eks Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengapresiasi penyidik KPK dalam operasi ini. Menurut dia, ucapan selamat itu perlu dihaturkam kepada penyelidik dan penyidik senior dan timnya di KPK yang masih bertaji.

Namun, dalam kasus ini, kata Bambang, hal yang mengenaskan yakni Nurdin sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan yang seolah memuliakannya, tapi malah meninggikan kejatuhannya.

“Kita akan lihat, apakah pemberi penghargaan, punya keberanian moral untuk mencabut seluruh gelar kehormatan itu,” tantangnya.

Sementara itu, pihak Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) menyesalkan penangkapan terhadap Nurdin. Seperti diketahui, Nurdin meraih penghargaam tersebut. Penghargaan tersebut diberikan atas penilaian yang dilakukan lima orang dewan juri BHACA, yaitu Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy MBayuni, Paulus Agung Pambudhi dan Zainal A Mochtar.

Bivitri Susanti mengatakan, proses pemberian award itu sangat serius. Selain menerima masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak juga dilakukan secara langsung ke lapangan. Pemberian penghargaan itu diharapkan bisa menjadi pendorong dan inspirasi sikap anti korupsi di kalangan pejabat pemerintah.

“Tapi perkembangan setelah award tidak bisa dikontrol, meskipun mereka menandatangani pakta integritas waktu menerima award,” kata Bivitri, kemarin.

Terkait dengan kemungkinan ditariknya BHACA award, kata Bivitri, tentu ada prosedurnya. Besar kemungkinan penarikan penghargaan tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan. “Kita tunggu saja perkembangannya,” ujarnya.

Di dunia maya, warganet juga menyampaikan rasa kagetnya terkait OTT terhadap Nurdin. “Nurdin Abdulah itu mantan Bupati Bantaeng yang fenomenal, digadang-gadang akan menjadi pemimpin nasional, eh baru beberapa saat jadi Gubernur Sulawesi Selatan sudah kena OTT KPK, memang sifat manusia tak ada yang tahu, pekok tenan..,” cuit akun @RagilSempronk.

“Gubernur Sulsel ini salah satu mutiara kepemimpinan baru Indonesia. Politik kita terlalu mahal, sehingga banyak orang baik terperangkap dan menjadi korban,” kata akun @mantriss. [BCG]

]]> Diciduknya Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK cukup mengagetkan. Selama ini, eks Bupati Bantaeng itu dikenal tokoh lurus. Bahkan Nurdin pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi. Dengan adanya kasus ini, ternyata tokoh anti korupsi juga doyan korupsi.

Tim KPK menangkap Nurdin di rumah dinasnya, Jl Jenderal Sudirman Makassar, pada Sabtu (27/2) dini hari. Saat diciduk, Nurdin sedang tidur. Selain Nurdin, sejumlah orang ikut diamankan. Mereka adalah ajudan Nurdin, Samsul Bahri, Sekdis PU Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan sopirnya Irfandi, serta kontraktor Agung Sucipto bersama sopirnya.

Dalam operasi ini, KPK mengamankan satu koper yang berisi uang sebesar Rp 1 miliar. Koper tersebut diamankan di Rumah Makan Nelayan Jl. Ali Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dari Makassar, Tim KPK langsung membawa Nurdin dan lima orang ini ke Jakarta. Rombongan tiba di bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi. Turun dari pesawat, rombongan langsung dibawa ke gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, dengan mobil berbeda.

Tiba di gedung KPK, Nurdin yang mengenakan jaket hitam dan topi warna biru, berjalan gontai. Kepalanya tertunduk lesu. Tak terlihat persis air mukanya karena wajahnya tertutup masker. Nurdin dan rombongan kemudian menjalani pemeriksaan.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menegaskan, penangkapan terhadap Nurdin terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun, ia belum bisa memaparkan lebih jauh kasus apa yang membelit Gurur Besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin itu. Dia bilang, KPK akan melakukan pemeriksaan intensif selama 1×24 jam untuk menentukan sikap.

“Hasilnya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali, Sabtu (27/2).

Namun, Jubir Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga membantah bosnya kena OTT KPK. Soalnya, saat tim KPK datang, Nurdin sedang istirahat. “Seperti yang kita tahu, OTT adalah orang yang tertangkap tangan dan bapak tidak sedang melakukan itu,” kata Veronica, di Makassar, Sabtu (27/2).

Dia mengatakan, keberangkatan Nurdin ke Jakarta atas permintaan KPK untuk menyampaikan keterangan selaku saksi dan hanya membawa pakaian secukupnya. Menurut Veronica, dengan kerelaan hati, Nurdin berangkat bersama KPK selaku warga negara yang baik dan siap memberikan keterangan mengenai apa pun yang akan ditanyakan. Mengenai kasus dugaan korupsi yang dikabarkan di media, Veronica belum mendapat informasi resmi.

Hingga kemarin, kasus terseretnya Nurdin dalam dugaan kasus korupsi membuat kaget banyak pihak. Karena rekam jejak Nurdin selama berkiprah di politik, dianggap lurus-lurus aja.

 

Sebelum terjun ke dunia politik, Nurdin lebih dulu dikenal sebagai akademisi. Gelar akademisnya cukup mentereng. Lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, pria kelahiran Parepare 58 tahun silam ini kemudian menempuh pendidikan S2 dan S3 di Universitas Agriculture Kyushu, Jepang.

Di dunia politik, karier Nurdin terbilang moncer. 2008, ia mencalonkan diri sebagai bupati Bantaeng, Sulsel. Keahliannya di bidang pertanian, mampu mengoptimalkan potensi Bantaeng. Ia pun berhasil menjabat bupati selama dua periode.

Sukses di tingkat kabupaten, Nurdin lalu naik kelas dengan terpilih sebagai Gubernur Sulsel di Pilkada 2018. Ia maju bersama Andi Sudirman Sulaiman dengan menggunakan kendaraan PDIP, PKS, dan PAN.

Saat dilantik jadi Gubernur pada 2018, Nurdin menjadi gubernur pertama yang bergelar profesor. Pada 2020, kekayaannya tercatat sebanyak Rp 51 miliar yang didominasi tanah dan bangunan sebesar Rp 49 miliar.

Kiprahnya sebagai kepala daerah mengundang decak kagum. Sederet penghargaan pernah diraihnya. Pada 2015 misalnya, Nurdin menerima penghargaan sebagai Tokoh Perubahan dari surat kabar Republika bersama tiga pejabat daerah lainnya. Setahun kemudian, ia menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM dari Presiden Jokowi. Nurdin juga mendapat penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award. Ini jelas bukan penghargaan kaleng-kaleng. Teranyar, dia mendapat gelar 10 kepala daerah teladan dari Tempo dan Good Governance Award 2020.

PDIP sebagai partai pengusung kaget bukan main. Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, selama ini Nurdin dikenal sebagai sosok yang baik. Namun, karena sistem, ia kemudian terpeleset.

“OTT ini menyentak kita semua, karena Prof Nurdin dibesarkan dalam tradisi kampus, yang biasanya memiliki pedal rem lebih mempan,” kata Hendrawan, Sabtu (27/2).

Kata dia, belantara sistem yang ada di sekitar kita, membuat orang-orang yang dikenal baik pun bisa terpeleset. Menurut dia, ada yang salah dalam sistem dan harus dikoreksi secara sungguh-sungguh.

Hendrawan mengatakan, partainya akan terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu proses di KPK. “Kita ikuti dengan sabar dan cermat,” tuturnya.

Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Aryad ikutan kaget. Dia bilang, sampai saat ini pihaknya belum membahas berbagai kemungkinan khususnya terkait menyiapkan nama untuk pengganti Gubernur Sulsel. “Kita memprioritaskan untuk mengawal proses hukum agar berjalan dengan baik,” kata Amri, di Makassar, Sabtu (27/2).

 

Eks Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengapresiasi penyidik KPK dalam operasi ini. Menurut dia, ucapan selamat itu perlu dihaturkam kepada penyelidik dan penyidik senior dan timnya di KPK yang masih bertaji.

Namun, dalam kasus ini, kata Bambang, hal yang mengenaskan yakni Nurdin sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan yang seolah memuliakannya, tapi malah meninggikan kejatuhannya.

“Kita akan lihat, apakah pemberi penghargaan, punya keberanian moral untuk mencabut seluruh gelar kehormatan itu,” tantangnya.

Sementara itu, pihak Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) menyesalkan penangkapan terhadap Nurdin. Seperti diketahui, Nurdin meraih penghargaam tersebut. Penghargaan tersebut diberikan atas penilaian yang dilakukan lima orang dewan juri BHACA, yaitu Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy MBayuni, Paulus Agung Pambudhi dan Zainal A Mochtar.

Bivitri Susanti mengatakan, proses pemberian award itu sangat serius. Selain menerima masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak juga dilakukan secara langsung ke lapangan. Pemberian penghargaan itu diharapkan bisa menjadi pendorong dan inspirasi sikap anti korupsi di kalangan pejabat pemerintah.

“Tapi perkembangan setelah award tidak bisa dikontrol, meskipun mereka menandatangani pakta integritas waktu menerima award,” kata Bivitri, kemarin.

Terkait dengan kemungkinan ditariknya BHACA award, kata Bivitri, tentu ada prosedurnya. Besar kemungkinan penarikan penghargaan tersebut dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan. “Kita tunggu saja perkembangannya,” ujarnya.

Di dunia maya, warganet juga menyampaikan rasa kagetnya terkait OTT terhadap Nurdin. “Nurdin Abdulah itu mantan Bupati Bantaeng yang fenomenal, digadang-gadang akan menjadi pemimpin nasional, eh baru beberapa saat jadi Gubernur Sulawesi Selatan sudah kena OTT KPK, memang sifat manusia tak ada yang tahu, pekok tenan..,” cuit akun @RagilSempronk.

“Gubernur Sulsel ini salah satu mutiara kepemimpinan baru Indonesia. Politik kita terlalu mahal, sehingga banyak orang baik terperangkap dan menjadi korban,” kata akun @mantriss. [BCG]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories