Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo Aturan Mudik Manut Satgas Covid, Tak Ada Dispensasi .

Pemerintah telah berulang kali mengimbau masyarakat, agar tidak mudik Lebaran dalam periode 6-17 Mei 2021, yang diperpanjang pada 22 April-24 Mei 2021. Demi menekan laju penyebaran Covid-19.

Polemik seputar mudik kemudian muncul, setelah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta dispensasi alias keringanan mudik bagi kaum santri. Alasannya, Lebaran adalah waktu bagi santri untuk pulang ke rumah, setelah melakukan proses belajar di pondok pesantren.

Para santri ini disebut banyak yang pulang, bahkan sampai lintas wilayah.

Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan dispensasi mudik, dengan menyiapkan opsi memberi surat jalan/pengantar kepada santri, agar bisa pulang ke rumah/wilayah asalnya.

Sementara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sudah memberikan ketegasan, tidak akan memberikan kelonggaran mudik untuk santri. Alasannya, mudik itu sunah. Sementara menjaga kesehatan diri dan masyarakat adalah wajib.

Lantas, bagaimana dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang wilayahnya merupakan salah satu tujuan mudik utama para perantau? Apakah Ganjar akan memberikan dispensasi, atau tetap tegak lurus pada aturan Satgas Covid-19?

Simak penuturannya kepada wartawan Rakyat Merdeka/RM.id, Faqih Mubarok.

Bagaimana persiapan daerah-daerah di Jawa Tengah (Jateng) dalam menghadapi periode larangan mudik 6-17 Mei mendatang? Apakah sudah ada upaya pembentukan posko-posko di daerah, mengingat Jateng adalah salah satu daerah tujuan mudik utama?

Sejauh ini, kami sudah siapkan penjagaan. Ada 14 titik di perbatasan wilayah provinsi, serta 17 titik di kabupaten dan kota, yang akan dijaga oleh aparat gabungan.

Seperti apa kondisi penjagaan di perbatasan pra larangan mudik saat ini, dan nanti selama larangan mudik?

Untuk pra larangan mudik, Kepolisian Daerah (Polda) Jateng sudah melakukan penjagaan di rest area tol di Jateng sejak awal Ramadan.

Di sini juga dilakukan tes antigen secara acak (random sampling). Ini akan berlanjut hingga periode larangan mudik.

Bagaimana bila pelaku perjalanan mudik dinyatakan positif Covid, saat penyekatan di perbatasan atau di rest area? Apakah disediakan tempat karantina di setiap kota atau kabupaten? Atau diminta putar balik?

Kalau melanggar aturan, tidak membawa dokumen syarat-syarat yang ditentukan, ya kami minta putar balik.

Pelaku perjalanan mudik harus membawa syarat-syarat dokumen seperti Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM), surat izin perjalanan, dan surat keterangan negatif covid-19 dengan tes PCR/rapid test antigen/tes GeNose.

Tapi, kalau hasil tesnya positif, maka tim kesehatan akan mendampingi, agar ada solusi kesehatan.

 

Provinsi Jawa Timur membolehkan santri mudik, bagaimana dengan Jateng? Kan banyak juga pesantren di wilayahnya Pak Ganjar?

Begini, aturan mudik itu berlaku umum. Berlaku untuk semua. Mereka yang pulang, sebaiknya yang memang memiliki kepentingan tertentu, yang tidak melanggar aturan dari Satgas Covid-19.

Kenapa nggak boleh mudik Pak?

Karena kalau mudik itu rombongan. Kalau rombongan, kan banyak sekali. Kalau banyak sekali, nanti ada potensi ketularan.

Pelarangan mudik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para santri, merupakan bagian dari upaya pencegahan penularan virus Corona.

Hati-hati, peningkatan kasus penularan Covid-19 bisa berakibat fatal, sebagaimana yang terjadi di India saat ini. 

Jadi sekali lagi, larangan mudik berlaku umum. Santri kan bisa pulang, sebelum ketentuan larangan mudik diberlakukan.

Sebagai pengganti silaturahmi secara langsung dengan keluarga di kampung halaman masing-masing, para santri juga bisa memanfaatkan layanan virtual untuk menghubungi keluarga di kampung halaman.

Bagaimana Pak Ganjar melihat peran santri dalam penanganan Covid-19? Juga peran kiai dan pondok pesantren?

Di Jateng, kami mengembangkan program Jogo Santri dan Jogo Kiai.

Jogo Santri adalah salah satu upaya kami mendorong program pendisiplinan protokol kesehatan di dalam lingkungan pondok pesantren. Sedangkan Jogo Kiai menjadi bentuk program pengamanan kiai dan para santri, dari penularan Covid-19 di lingkungan pesantren.

Saya kira mereka semua memahami kondisi ini. Kita semua, termasuk para santri, harus aktif membantu penanganan Covid. Agar kondisinya bisa terus membaik. [FAQ]

]]> .
Pemerintah telah berulang kali mengimbau masyarakat, agar tidak mudik Lebaran dalam periode 6-17 Mei 2021, yang diperpanjang pada 22 April-24 Mei 2021. Demi menekan laju penyebaran Covid-19.

Polemik seputar mudik kemudian muncul, setelah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta dispensasi alias keringanan mudik bagi kaum santri. Alasannya, Lebaran adalah waktu bagi santri untuk pulang ke rumah, setelah melakukan proses belajar di pondok pesantren.

Para santri ini disebut banyak yang pulang, bahkan sampai lintas wilayah.

Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan dispensasi mudik, dengan menyiapkan opsi memberi surat jalan/pengantar kepada santri, agar bisa pulang ke rumah/wilayah asalnya.

Sementara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, sudah memberikan ketegasan, tidak akan memberikan kelonggaran mudik untuk santri. Alasannya, mudik itu sunah. Sementara menjaga kesehatan diri dan masyarakat adalah wajib.

Lantas, bagaimana dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang wilayahnya merupakan salah satu tujuan mudik utama para perantau? Apakah Ganjar akan memberikan dispensasi, atau tetap tegak lurus pada aturan Satgas Covid-19?

Simak penuturannya kepada wartawan Rakyat Merdeka/RM.id, Faqih Mubarok.

Bagaimana persiapan daerah-daerah di Jawa Tengah (Jateng) dalam menghadapi periode larangan mudik 6-17 Mei mendatang? Apakah sudah ada upaya pembentukan posko-posko di daerah, mengingat Jateng adalah salah satu daerah tujuan mudik utama?

Sejauh ini, kami sudah siapkan penjagaan. Ada 14 titik di perbatasan wilayah provinsi, serta 17 titik di kabupaten dan kota, yang akan dijaga oleh aparat gabungan.

Seperti apa kondisi penjagaan di perbatasan pra larangan mudik saat ini, dan nanti selama larangan mudik?

Untuk pra larangan mudik, Kepolisian Daerah (Polda) Jateng sudah melakukan penjagaan di rest area tol di Jateng sejak awal Ramadan.

Di sini juga dilakukan tes antigen secara acak (random sampling). Ini akan berlanjut hingga periode larangan mudik.

Bagaimana bila pelaku perjalanan mudik dinyatakan positif Covid, saat penyekatan di perbatasan atau di rest area? Apakah disediakan tempat karantina di setiap kota atau kabupaten? Atau diminta putar balik?

Kalau melanggar aturan, tidak membawa dokumen syarat-syarat yang ditentukan, ya kami minta putar balik.

Pelaku perjalanan mudik harus membawa syarat-syarat dokumen seperti Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM), surat izin perjalanan, dan surat keterangan negatif covid-19 dengan tes PCR/rapid test antigen/tes GeNose.

Tapi, kalau hasil tesnya positif, maka tim kesehatan akan mendampingi, agar ada solusi kesehatan.

 

Provinsi Jawa Timur membolehkan santri mudik, bagaimana dengan Jateng? Kan banyak juga pesantren di wilayahnya Pak Ganjar?

Begini, aturan mudik itu berlaku umum. Berlaku untuk semua. Mereka yang pulang, sebaiknya yang memang memiliki kepentingan tertentu, yang tidak melanggar aturan dari Satgas Covid-19.

Kenapa nggak boleh mudik Pak?

Karena kalau mudik itu rombongan. Kalau rombongan, kan banyak sekali. Kalau banyak sekali, nanti ada potensi ketularan.

Pelarangan mudik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para santri, merupakan bagian dari upaya pencegahan penularan virus Corona.

Hati-hati, peningkatan kasus penularan Covid-19 bisa berakibat fatal, sebagaimana yang terjadi di India saat ini. 

Jadi sekali lagi, larangan mudik berlaku umum. Santri kan bisa pulang, sebelum ketentuan larangan mudik diberlakukan.

Sebagai pengganti silaturahmi secara langsung dengan keluarga di kampung halaman masing-masing, para santri juga bisa memanfaatkan layanan virtual untuk menghubungi keluarga di kampung halaman.

Bagaimana Pak Ganjar melihat peran santri dalam penanganan Covid-19? Juga peran kiai dan pondok pesantren?

Di Jateng, kami mengembangkan program Jogo Santri dan Jogo Kiai.

Jogo Santri adalah salah satu upaya kami mendorong program pendisiplinan protokol kesehatan di dalam lingkungan pondok pesantren. Sedangkan Jogo Kiai menjadi bentuk program pengamanan kiai dan para santri, dari penularan Covid-19 di lingkungan pesantren.

Saya kira mereka semua memahami kondisi ini. Kita semua, termasuk para santri, harus aktif membantu penanganan Covid. Agar kondisinya bisa terus membaik. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories