Geledah Kantor Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bapenda (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Barat, yang berlokasi di Desa Mekarsari Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/3) kemarin.

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020.

“Di kedua lokasi ini, masih ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (24/3).

Dia menyatakan, seluruh bukti-bukti tersebut,akan langsung dianalisa untuk segera diajukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara dimaksud. 

Sebelumnya, pada Sabtu (20/3), tim penyidik KPK menggeledah tiga lokasi berbeda di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tempat penggeledahan tersebut merupakan kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

Rumah-rumah itu berada di Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat, kemudian di Buah Batu, dan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Di tiga lokasi ini, juga ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait perkara.

Penggeledahan dilanjutkan tim penyidik pada keesokan harinya, Minggu (21/3). Penyidik menggeledah rumah dari pihak yang terkait perkara ini di wilayah Cimareme, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Yang ditemukan dan diamankan masih sama, yakni dokumen dan barang elektronik.

Ali mengatakan, barang bukti yang ditemukan tim penyidik dalam penggeledahan selama dua hari berturut-turut ini tengah dianalisis. Nantinya barang bukti tersebut akan dijadikan alat pembuktian di persidangan.

KPK belum mengumumkan secara detil soal perkara rasuah ini. Baik tersangka, maupun konstruksi perkaranya. Di era pimpinan Firli Bahuri cs, pengumuman tersangka baru dilakukan ketika tersangka ditangkap atau ditahan. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Bapenda (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Barat, yang berlokasi di Desa Mekarsari Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/3) kemarin.

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2020.

“Di kedua lokasi ini, masih ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (24/3).

Dia menyatakan, seluruh bukti-bukti tersebut,akan langsung dianalisa untuk segera diajukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara dimaksud. 

Sebelumnya, pada Sabtu (20/3), tim penyidik KPK menggeledah tiga lokasi berbeda di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Tempat penggeledahan tersebut merupakan kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

Rumah-rumah itu berada di Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat, kemudian di Buah Batu, dan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

Di tiga lokasi ini, juga ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait perkara.

Penggeledahan dilanjutkan tim penyidik pada keesokan harinya, Minggu (21/3). Penyidik menggeledah rumah dari pihak yang terkait perkara ini di wilayah Cimareme, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Yang ditemukan dan diamankan masih sama, yakni dokumen dan barang elektronik.

Ali mengatakan, barang bukti yang ditemukan tim penyidik dalam penggeledahan selama dua hari berturut-turut ini tengah dianalisis. Nantinya barang bukti tersebut akan dijadikan alat pembuktian di persidangan.

KPK belum mengumumkan secara detil soal perkara rasuah ini. Baik tersangka, maupun konstruksi perkaranya. Di era pimpinan Firli Bahuri cs, pengumuman tersangka baru dilakukan ketika tersangka ditangkap atau ditahan. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories