Garap Pejabat Dishub, KPK Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Di Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh. Sejumlah pejabat Serambi Mekah itu dimintai keterangan.

“Benar, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa sejak beberapa waktu lalu ada kegiatan penyelidikan oleh KPK, di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (21/6).

Namun, karena masih proses penyelidikan, Ali ogah membeberkan lebih detil tentang materi yang didalami dari kegiatan tersebut. “Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Informasi yang diterima wartawan, petugas KPK memintai keterangan lima pejabat Dinas Perhubungan Aceh berinisial TF, MS, MAQ, AM dan AE, serta mantan pejabat PUPR Aceh FJR. Permintaan keterangan dilakukan di ruangan BPKP Aceh.

Masih menurut informasi tersebut, lima pejabat Dishub Aceh dikorek soal pengadaan kapal Aceh Hebat 1,2, dan 3 yang anggarannya mencapai Rp 175 miliar. Sementara FJR diperiksa terkait 15 paket proyek multiyears yang anggarannya senilai Rp 2,5 triliun. [OKT]

]]> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh. Sejumlah pejabat Serambi Mekah itu dimintai keterangan.

“Benar, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa sejak beberapa waktu lalu ada kegiatan penyelidikan oleh KPK, di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (21/6).

Namun, karena masih proses penyelidikan, Ali ogah membeberkan lebih detil tentang materi yang didalami dari kegiatan tersebut. “Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Informasi yang diterima wartawan, petugas KPK memintai keterangan lima pejabat Dinas Perhubungan Aceh berinisial TF, MS, MAQ, AM dan AE, serta mantan pejabat PUPR Aceh FJR. Permintaan keterangan dilakukan di ruangan BPKP Aceh.

Masih menurut informasi tersebut, lima pejabat Dishub Aceh dikorek soal pengadaan kapal Aceh Hebat 1,2, dan 3 yang anggarannya mencapai Rp 175 miliar. Sementara FJR diperiksa terkait 15 paket proyek multiyears yang anggarannya senilai Rp 2,5 triliun. [OKT]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories