Gandeng Juris Polis Institute, PLN UIP JBB Serahkan Moda Listrik Untuk Lingkungan Sosial

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  atau PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) memberikan bantuan pendanaan kepada Lembaga Bantuan Hukum Juris Polis Institute (JPI), melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

General Manager PLN UIP JBB, Octavianus Padudung mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Pihaknya terus berupaya memberikan dukungan terhadap gerakan masyarakat yang memberikan dampak positif secara luas.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya anak-anak muda JPI yang punya kepedulian hukum dan sosial ini. Tidak banyak yang seperti mereka, sehingga patut untuk mendapat dukungan terbaik dari program TJSL PLN UIP JBB,” ujarnya, melalui keterangannya, Jumat (24/6).

Octavianus berharap, bantuan ini dapat mendukung operasional JPI dalam memberikan edukasi hukum. Terlebih, gerakan bantuan hukum yang dilakukan JPI juga tak mematok tarif, khususnya kepada masyarakat yang tak mampu.

“Semoga bantuan kami dapat memberikan manfaat besar, serta memantik tumbuhnya komunitas-komunitas sosial layaknya JPI,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua JPI Athari Farhani menyambut baik bantuan dana TJSL dari PLN UIP JBB. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap gerakan JPI untuk terus memperjuangkan praktik hukum terbaik di negara ini. “Kami ucapkan terima kasih kepada PLN karena bantuan dana ini menjadi oase di tengah perjuangan kami,” katanya.

 

Rencananya, kata dia, dana ini akan dialokasikan untuk pembelian moda listrik roda tiga yang akan dipakai untuk kegiatan edukasi hukum di luar kantor. Hal ini sejalan dengan ide bisnis yang tengah dikembangkan sejak Juni ini, yaitu “Konsultasi Coffee”.

“Moda listrik ini juga bisa kami gunakan untuk berjualan kopi beserta alat-alat usaha sekaligus meningkatkan kepedulian akan literasi hukum serta kendaraan ramah lingkungan,” ujarnya.

Menurut Athari, permasalahan legal di Indonesia tak hanya dialami kalangan menengah atas saja. Melainkan sejumlah masyarakat kurang mampu juga memerlukan bantuan hukum.

“Kami tidak menetapkan tarif. Jika klien kami tidak mampu membayar, tidak kami paksakan, meski ada juga yang membayar dengan nominal besar,” ujarnya.

Menurutnya bekerja tanpa menjadikan profit sebagai orientasi utama, Lembaga Bantuan Hukum ini kerap terkendala dana operasional, terutama untuk keperluan akomodasi dan administrasi.

Meski demikian, JPI yang beranggotakan enam anak muda alumni Fakultas Hukum dari berbagai universitas ini tetap memberikan pelayanan advokasi hukum yang terjangkau.

Athari berpesan, bagi masyarakat jangan ragu untuk meminta bantuan kepada JPI yang berusaha menjawab persoalan hukum yang dihadapi.

“Tujuan utama kami adalah berkontribusi konkret dalam membangun tata rencana dan tata laksana hukum yang baik melalui kegiatan edukatif dan solutif,” pungkas Athari. ■

]]> PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)  atau PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) memberikan bantuan pendanaan kepada Lembaga Bantuan Hukum Juris Polis Institute (JPI), melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

General Manager PLN UIP JBB, Octavianus Padudung mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Pihaknya terus berupaya memberikan dukungan terhadap gerakan masyarakat yang memberikan dampak positif secara luas.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya anak-anak muda JPI yang punya kepedulian hukum dan sosial ini. Tidak banyak yang seperti mereka, sehingga patut untuk mendapat dukungan terbaik dari program TJSL PLN UIP JBB,” ujarnya, melalui keterangannya, Jumat (24/6).

Octavianus berharap, bantuan ini dapat mendukung operasional JPI dalam memberikan edukasi hukum. Terlebih, gerakan bantuan hukum yang dilakukan JPI juga tak mematok tarif, khususnya kepada masyarakat yang tak mampu.

“Semoga bantuan kami dapat memberikan manfaat besar, serta memantik tumbuhnya komunitas-komunitas sosial layaknya JPI,” harapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua JPI Athari Farhani menyambut baik bantuan dana TJSL dari PLN UIP JBB. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap gerakan JPI untuk terus memperjuangkan praktik hukum terbaik di negara ini. “Kami ucapkan terima kasih kepada PLN karena bantuan dana ini menjadi oase di tengah perjuangan kami,” katanya.

 

Rencananya, kata dia, dana ini akan dialokasikan untuk pembelian moda listrik roda tiga yang akan dipakai untuk kegiatan edukasi hukum di luar kantor. Hal ini sejalan dengan ide bisnis yang tengah dikembangkan sejak Juni ini, yaitu “Konsultasi Coffee”.

“Moda listrik ini juga bisa kami gunakan untuk berjualan kopi beserta alat-alat usaha sekaligus meningkatkan kepedulian akan literasi hukum serta kendaraan ramah lingkungan,” ujarnya.

Menurut Athari, permasalahan legal di Indonesia tak hanya dialami kalangan menengah atas saja. Melainkan sejumlah masyarakat kurang mampu juga memerlukan bantuan hukum.

“Kami tidak menetapkan tarif. Jika klien kami tidak mampu membayar, tidak kami paksakan, meski ada juga yang membayar dengan nominal besar,” ujarnya.

Menurutnya bekerja tanpa menjadikan profit sebagai orientasi utama, Lembaga Bantuan Hukum ini kerap terkendala dana operasional, terutama untuk keperluan akomodasi dan administrasi.

Meski demikian, JPI yang beranggotakan enam anak muda alumni Fakultas Hukum dari berbagai universitas ini tetap memberikan pelayanan advokasi hukum yang terjangkau.

Athari berpesan, bagi masyarakat jangan ragu untuk meminta bantuan kepada JPI yang berusaha menjawab persoalan hukum yang dihadapi.

“Tujuan utama kami adalah berkontribusi konkret dalam membangun tata rencana dan tata laksana hukum yang baik melalui kegiatan edukatif dan solutif,” pungkas Athari. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories