Elite Demokrat : Polling Twitter, 85 Persen Netizen Setuju Rakyat Selamatkan Demokrasi .

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Yan Harahap mengungkapkan, sebanyak 85 persen netizen dari jajak pendapat yang digelar menyetujui rakyat selamatkan demokrasi.

Hasil tersebut didapat dari polling Twitter yang dilakukan akun @info_jakarta pada Senin 8 Mare 2021. Yan menyebutkan, Netizen gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan pihak eksternal partai.

“Diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. Hasilnya, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi,” kata Yan, Selasa (9/3/2021).

Yan juga menjelaskan dalam jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan oleh akun @info_jakarta, 87 persen dari hampir 60 ribu netizen yang memberi suara, juga berpendapat tidak setuju persoalan pencaplokan kepemimpinan ini merupakan masalah internal Partai Demokrat saja.

Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini, karena situasi seperti itu bisa saja ibarat api dalam sekam.

“Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak,” kata dia.

Yan berharap pemerintah bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah.

“Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan,” ujarnya.

Menurut dia, sebaiknya konsentrasi energi dan waktu bangsa harusnya difokuskan untuk mengatasi soal krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami saat ini.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meminta, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuding pemerintah ikut campur soal pencaplokan Partai Demokrat oleh Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. 

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya,” kata Yasonna usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).

Menurut dia, AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kemarin dan ditemui oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar.

“Dari sisi Kemenkumham, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat,” ujarnya.

Pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan bertindak profesional,” ujarnya. [JAR]

]]> .
Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Yan Harahap mengungkapkan, sebanyak 85 persen netizen dari jajak pendapat yang digelar menyetujui rakyat selamatkan demokrasi.

Hasil tersebut didapat dari polling Twitter yang dilakukan akun @info_jakarta pada Senin 8 Mare 2021. Yan menyebutkan, Netizen gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan pihak eksternal partai.

“Diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. Hasilnya, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi,” kata Yan, Selasa (9/3/2021).

Yan juga menjelaskan dalam jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan oleh akun @info_jakarta, 87 persen dari hampir 60 ribu netizen yang memberi suara, juga berpendapat tidak setuju persoalan pencaplokan kepemimpinan ini merupakan masalah internal Partai Demokrat saja.

Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini, karena situasi seperti itu bisa saja ibarat api dalam sekam.

“Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak,” kata dia.

Yan berharap pemerintah bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus KLB ilegal yang merupakan perampasan parpol yang sah.

“Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan,” ujarnya.

Menurut dia, sebaiknya konsentrasi energi dan waktu bangsa harusnya difokuskan untuk mengatasi soal krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami saat ini.

 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meminta, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuding pemerintah ikut campur soal pencaplokan Partai Demokrat oleh Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. 

“Saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding pemerintah begini, pemerintah begitu. Tulis saja kami objektif, jangan main serang yang tidak ada dasarnya,” kata Yasonna usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).

Menurut dia, AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kemarin dan ditemui oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar.

“Dari sisi Kemenkumham, kami masih melihat itu sebagai masalah internal Demokrat,” ujarnya.

Pihaknya akan menilai semuanya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami akan bertindak profesional,” ujarnya. [JAR]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories