Eks TKN Jokowi-Ma`ruf : Adakan Ujian Ulang Untuk Pegawai KPK Yang Tak Lulus Tes 

Eks Koordinator Direktorat Hukum pada Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin Hendra Setiawan Boen mengusulkan diadakan ujian remedial (ujian ulang) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

Ujian ulang ini dinilai penting untuk menghindari kabar pemecatan terhadap 75 pegawai KPK berprestasi tersebut lantaran tak lolos tes.

“Soal atau pertanyaan tes ujian ulang nantinya disusun dan diujikan oleh tokoh-tokoh dan penggiat anti Korupsi, para ahli dari universitas terkemuka yang dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan presiden,” usul Hendra Setiawan Boen dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5/2021).

Menurutnya, ujian juga harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mendengar sendiri jawaban dari para pegawai dan menilai, apakah jawaban mereka sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak.

Selanjutnya kata Hendra, apabila ada dari pegawai KPK yang kembali tidak lulus, maka sebelum diberhentikan atau melepas tanggung jawab, mereka dapat diberikan pembinaan atau penataran tentang kebangsaan namun tetap bekerja dan diangkat sebagai PNS. 

“Selama bekerja, mereka dapat dinilai apakah ada sikap dan tindak tanduk yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Apabila kembali tidak lulus, baru mereka dapat diberhentikan,” imbuhnya.

Terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendra setuju dengan pandangan para tokoh nasional yang menilai, bahwa soal dalam tes tersebut tidak layak, tidak pantas dan tidak mencerminkan wawasan kebangsaan. 

Menurutnya, sebagian pertanyaan di dalamnya seperti kesediaan pegawai KPK melepas jilbab, doa qunut hingga sikap terhadap LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual) terlalu menyimpang dari tugas pokok KPK sebagai punggawa pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkesan sengaja ditiupkan karena kondisi masyarakat yang fobia dengan aliran agama tertentu. Sehingga diasumsikan apabila pegawai KPK diberhentikan karena alasan mereka “taliban” yang berasosiasi teroris fundamentalis anti Pancasila pemecah bangsa, maka diharapkan tidak ada resistensi dari masyarakat,” kata Hendra.

Hendra mengungkapkan, rumor rencana pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan semakin diperkuat dengan beredarnya surat keputusan berisi pembebasan tugas mereka yang terdapat tandatangan seolah-olah oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Memang PLT Juru Bicara KPK tidak bersedia memberikan kepastian akan keabsahan potongan surat keputusan tersebut. 

“Akan tetapi dia memberikan jawaban nyaris verbatim terhadap rumor adanya 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan,” kata Hendra.

Di dunia maya, narasi-narasi bahwa 75 pegawai KPK itu radikal dengan hinaan pejoratif juga dilakukan oleh buzzer-buzzer politik yang tidak bertanggung jawab. Buzzer bergerak tidak mungkin tanpa pesanan.

Patut diduga kuat kata Hendra, siapapun pemesan narasi yang mendorong para pegawai KPK yang menangani kasus-kasus besar tersebut ada di balik pelemahan KPK, dan rencana pemecatan para pegawai KPK yang menjadi ujung tombak membongkar kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh-tokoh kuat selama ini.

“Tidak heran apabila penolakan terhadap tes wawasan kebangsaan mulai bermunculan, termasuk dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU), PP Muhammadiyah, Komnas Perempuan hingga tokoh-tokoh nasional dan masyarakat sipil,” katanya. [FAZ]

]]> Eks Koordinator Direktorat Hukum pada Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin Hendra Setiawan Boen mengusulkan diadakan ujian remedial (ujian ulang) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan.

Ujian ulang ini dinilai penting untuk menghindari kabar pemecatan terhadap 75 pegawai KPK berprestasi tersebut lantaran tak lolos tes.

“Soal atau pertanyaan tes ujian ulang nantinya disusun dan diujikan oleh tokoh-tokoh dan penggiat anti Korupsi, para ahli dari universitas terkemuka yang dipilih dan diangkat berdasarkan keputusan presiden,” usul Hendra Setiawan Boen dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5/2021).

Menurutnya, ujian juga harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mendengar sendiri jawaban dari para pegawai dan menilai, apakah jawaban mereka sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau tidak.

Selanjutnya kata Hendra, apabila ada dari pegawai KPK yang kembali tidak lulus, maka sebelum diberhentikan atau melepas tanggung jawab, mereka dapat diberikan pembinaan atau penataran tentang kebangsaan namun tetap bekerja dan diangkat sebagai PNS. 

“Selama bekerja, mereka dapat dinilai apakah ada sikap dan tindak tanduk yang menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Apabila kembali tidak lulus, baru mereka dapat diberhentikan,” imbuhnya.

Terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendra setuju dengan pandangan para tokoh nasional yang menilai, bahwa soal dalam tes tersebut tidak layak, tidak pantas dan tidak mencerminkan wawasan kebangsaan. 

Menurutnya, sebagian pertanyaan di dalamnya seperti kesediaan pegawai KPK melepas jilbab, doa qunut hingga sikap terhadap LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual) terlalu menyimpang dari tugas pokok KPK sebagai punggawa pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkesan sengaja ditiupkan karena kondisi masyarakat yang fobia dengan aliran agama tertentu. Sehingga diasumsikan apabila pegawai KPK diberhentikan karena alasan mereka “taliban” yang berasosiasi teroris fundamentalis anti Pancasila pemecah bangsa, maka diharapkan tidak ada resistensi dari masyarakat,” kata Hendra.

Hendra mengungkapkan, rumor rencana pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan semakin diperkuat dengan beredarnya surat keputusan berisi pembebasan tugas mereka yang terdapat tandatangan seolah-olah oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Memang PLT Juru Bicara KPK tidak bersedia memberikan kepastian akan keabsahan potongan surat keputusan tersebut. 

“Akan tetapi dia memberikan jawaban nyaris verbatim terhadap rumor adanya 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan,” kata Hendra.

Di dunia maya, narasi-narasi bahwa 75 pegawai KPK itu radikal dengan hinaan pejoratif juga dilakukan oleh buzzer-buzzer politik yang tidak bertanggung jawab. Buzzer bergerak tidak mungkin tanpa pesanan.

Patut diduga kuat kata Hendra, siapapun pemesan narasi yang mendorong para pegawai KPK yang menangani kasus-kasus besar tersebut ada di balik pelemahan KPK, dan rencana pemecatan para pegawai KPK yang menjadi ujung tombak membongkar kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan tokoh-tokoh kuat selama ini.

“Tidak heran apabila penolakan terhadap tes wawasan kebangsaan mulai bermunculan, termasuk dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU), PP Muhammadiyah, Komnas Perempuan hingga tokoh-tokoh nasional dan masyarakat sipil,” katanya. [FAZ]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories