Eks Dirjen Keuda Kemendagri Kena Kasus Suap, Tak Ada Toleransi Dari Tito Karnavian

Menteri Dalam.Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dipastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian Noervianto yang terjerat kasus dugaan suap pengajuan peminjaman Dana PEN Daerah Kolaka Timur, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menteri Dalam Negeri sangat tegas dan mempunyai komitmen sangat kuat untuk tidak memberikan toleransi kepada siapapun di jajaran Kemendagri yang melakukan tindakan melawan hukum, termasuk melakukan tindakan korupsi,” tegas Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga melalui keterangan tertulis, Minggu (30/1).

Diungkapkannya, dalam berbagai kesempatan, Mendagri Tito Karnavian selalu memberikan pengarahan secara berkala kepada anak buahnya untuk bekerja sesuai dengan amanah dari masyarakat.

“Perihal yang terjadi dengan dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pejabat Kemendagri merupakan tindakan oknum yang bersifat individual,” imbuhnya.

Kastorius memastikan, Kemendagri juga bakal menghormati semua proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Ardian. Kasus ini, dijadikan Kemendagri sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Dan terus meningkatan upaya pengawasan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya aparatur di lingkungan Kemendagri,” tegas Kastorius.

KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021.

Mereka yakni mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

 

Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [OKT]

]]> Menteri Dalam.Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dipastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian Noervianto yang terjerat kasus dugaan suap pengajuan peminjaman Dana PEN Daerah Kolaka Timur, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menteri Dalam Negeri sangat tegas dan mempunyai komitmen sangat kuat untuk tidak memberikan toleransi kepada siapapun di jajaran Kemendagri yang melakukan tindakan melawan hukum, termasuk melakukan tindakan korupsi,” tegas Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga melalui keterangan tertulis, Minggu (30/1).

Diungkapkannya, dalam berbagai kesempatan, Mendagri Tito Karnavian selalu memberikan pengarahan secara berkala kepada anak buahnya untuk bekerja sesuai dengan amanah dari masyarakat.

“Perihal yang terjadi dengan dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan pejabat Kemendagri merupakan tindakan oknum yang bersifat individual,” imbuhnya.

Kastorius memastikan, Kemendagri juga bakal menghormati semua proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Ardian. Kasus ini, dijadikan Kemendagri sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Dan terus meningkatan upaya pengawasan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya aparatur di lingkungan Kemendagri,” tegas Kastorius.

KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur pada 2021.

Mereka yakni mantan Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar.

 

Andi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Ardian dan Laode disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories