Ekonomi 7 Persen Presiden Sehati Dengan Luhut

Presiden Jokowi selalu sehati dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Termasuk soal pertumbuhan ekonomi. Jokowi mendorong semua kalangan, agar di kuartal II-2021, ekonomi kita bisa tumbuh sampai 7 persen. Dorongan Jokowi ini seakan mengamini pernyataan Luhut pekan lalu, yang juga bilang, ekonomi kita bisa tumbuh 7 persen.

Dorongan Jokowi itu dikemukakan saat memberi arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 secara virtual, Rabu (14/4). “Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan (pertumbuhan ekonomi), paling tidak di atas 7 persen di kuartal kedua,” ucapnya.

Jokowi sadar, permintaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait, tak terkecuali pemerintah daerah. Menurutnya, periode April, Mei, dan Juni akan menjadi penentuan. Jika pertumbuhan ekonomi di kuartal II tidak lebih 7 persen, tantangan yang dihadapi akan semakin berat.

“Ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat. Karena, begitu di kuartal II bisa mencapai angka yang tadi saya sampaikan, kuartal berikutnya akan menjadi lebih mudah,” imbuh Jokowi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan kepala daerah untuk mencapai ini, kata Jokowi, yaitu memberikan dukungan penuh bagi investasi. Pasalnya, hampir semua negara tengah fokus terhadap investasi. Indonesia harus melakukan hal sama. Saat ini, Indonesia sudah punya modal kuat dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepala Negara menambahkan, jika kepala daerah menghambat investasi, sama saja memperlambat pertumbuhan ekonomi. “Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau pertumbuhan ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat, artinya kan ekonomi nasional tidak akan meningkat. Hati-hati mengenai ini,” wanti-wantinya.

Pekan lalu, Luhut sudah duluan bilang bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II bisa tembus 7 persen. Indikatornya, simpanan masyarakat di perbankan mulai berkurang. Artinya, masyarakat sudah menggunakan uangnya, baik untuk kegiatan yang bersifat konsumtif atau investasi.

Dalam catatan Luhut, konsumsi kelas menengah ke atas juga sudah naik didorong kinerja ekspor yang tumbuh 8,6 persen pada Februari 2021. Begitu juga impor bahan baku dan barang modal, yang juga tumbuh masing-masing 12 persen dan 18 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kata dia, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. “Dengan program yang dibuat pemerintah secara integrasi, semua terintegrasi. Itu membuat kita jauh lebih siap dari waktu-waktu lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan di kuartal IV-2020,” ucapnya, dalam acara CEO & Leadership Summit 2021 yang digelar virtual, Rabu pekan lalu.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menganggap wajar Jokowi berharap pertumbuhan di atas 7 persen di kuartal II. Sebab, secara statistik memang memungkinkan. Dasar perhitungannya, output perekonomian kuartal II tahun lalu yang terkontraksi hingga minus 5 persen. Dengan begitu, terjadi kenaikan sedikit saja pada periode yang sama tahun ini, akan terhitung tinggi.

Meski begitu, Piter tidak muluk-muluk. Proyeksinya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tidak akan mencapai 7 persen. Sebab, pandemi masih membatasi aktivitas masyarakat. Terlebih, ada larangan mudik.

 

“Meskipun ada kenaikan pada kuartal II, saya perkirakan tidak akan cukup besar. Hanya di kisaran 0,5 persen sampai dengan 1,5 persen. Kecuali jika konsumsi kelompok menengah atas benar-benar bisa ditingkatkan seiring meredanya pandemi,” terangnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Piter mengatakan, untuk mencapai 7 persen, berarti perekonomian sudah normal. Itu bisa terjadi jika pandemi berakhir di April. Tapi faktanya, pandemi belum selesai. Sehingga, untuk mencapai kenaikan hingga 7 persen akan sangat sulit.

Soal pertumbuhan di kuartal berikutnya, Piter tidak sependapat dengan Jokowi. Kata dia, ketika pertumbuhan di kuartal II tidak tercapai, masih bisa dikejar di kuartal III dan IV. “Pertumbuhan 7 persen lebih memungkinkan terjadi pada kuartal III dan IV. Dengan syarat, pandemi benar-benar mereda atau bahkan berakhir. Sehingga kepercayaan diri masyarakat untuk kembali konsumsi benar-benar terjadi,” paparnya.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno memiliki pandangan sama dengan Piter. Menurutnya, angka 7 persen tidak realistis di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan larangan mudik.

Proyeksinya, ekonomi di kuartal II hanya tumbuh 2-4 persen. Kemudian di kuartal III naik sekitar 3-5 persen. Sedangkan di kuartal IV tumbuh 4-6 persen. 

Untuk mencapai pertumbuhan itu, kader senior PDIP ini menyarankan pemerintah terus menggenjot konsumsi. Daya beli perlu disuntik. Instrumennya, dari memaksimalkan program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial. Selain juga birokrasi harus lebih efisien, termasuk dalam perizinan usaha dan pelayanan publik.

“Pemerintah juga bisa memaksimalkan sektor pertanian, dalam arti luas. Seperti misalnya perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan kehutanan. Sektor-sektor itu juga harus all out digenjot,” sarannya. [MEN]

]]> Presiden Jokowi selalu sehati dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Termasuk soal pertumbuhan ekonomi. Jokowi mendorong semua kalangan, agar di kuartal II-2021, ekonomi kita bisa tumbuh sampai 7 persen. Dorongan Jokowi ini seakan mengamini pernyataan Luhut pekan lalu, yang juga bilang, ekonomi kita bisa tumbuh 7 persen.

Dorongan Jokowi itu dikemukakan saat memberi arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 secara virtual, Rabu (14/4). “Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan (pertumbuhan ekonomi), paling tidak di atas 7 persen di kuartal kedua,” ucapnya.

Jokowi sadar, permintaannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu, perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terkait, tak terkecuali pemerintah daerah. Menurutnya, periode April, Mei, dan Juni akan menjadi penentuan. Jika pertumbuhan ekonomi di kuartal II tidak lebih 7 persen, tantangan yang dihadapi akan semakin berat.

“Ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat. Karena, begitu di kuartal II bisa mencapai angka yang tadi saya sampaikan, kuartal berikutnya akan menjadi lebih mudah,” imbuh Jokowi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan kepala daerah untuk mencapai ini, kata Jokowi, yaitu memberikan dukungan penuh bagi investasi. Pasalnya, hampir semua negara tengah fokus terhadap investasi. Indonesia harus melakukan hal sama. Saat ini, Indonesia sudah punya modal kuat dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

Kepala Negara menambahkan, jika kepala daerah menghambat investasi, sama saja memperlambat pertumbuhan ekonomi. “Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi daerah. Kalau pertumbuhan ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat, artinya kan ekonomi nasional tidak akan meningkat. Hati-hati mengenai ini,” wanti-wantinya.

Pekan lalu, Luhut sudah duluan bilang bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal II bisa tembus 7 persen. Indikatornya, simpanan masyarakat di perbankan mulai berkurang. Artinya, masyarakat sudah menggunakan uangnya, baik untuk kegiatan yang bersifat konsumtif atau investasi.

Dalam catatan Luhut, konsumsi kelas menengah ke atas juga sudah naik didorong kinerja ekspor yang tumbuh 8,6 persen pada Februari 2021. Begitu juga impor bahan baku dan barang modal, yang juga tumbuh masing-masing 12 persen dan 18 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kata dia, hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah. “Dengan program yang dibuat pemerintah secara integrasi, semua terintegrasi. Itu membuat kita jauh lebih siap dari waktu-waktu lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pemulihan di kuartal IV-2020,” ucapnya, dalam acara CEO & Leadership Summit 2021 yang digelar virtual, Rabu pekan lalu.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menganggap wajar Jokowi berharap pertumbuhan di atas 7 persen di kuartal II. Sebab, secara statistik memang memungkinkan. Dasar perhitungannya, output perekonomian kuartal II tahun lalu yang terkontraksi hingga minus 5 persen. Dengan begitu, terjadi kenaikan sedikit saja pada periode yang sama tahun ini, akan terhitung tinggi.

Meski begitu, Piter tidak muluk-muluk. Proyeksinya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tidak akan mencapai 7 persen. Sebab, pandemi masih membatasi aktivitas masyarakat. Terlebih, ada larangan mudik.

 

“Meskipun ada kenaikan pada kuartal II, saya perkirakan tidak akan cukup besar. Hanya di kisaran 0,5 persen sampai dengan 1,5 persen. Kecuali jika konsumsi kelompok menengah atas benar-benar bisa ditingkatkan seiring meredanya pandemi,” terangnya saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Piter mengatakan, untuk mencapai 7 persen, berarti perekonomian sudah normal. Itu bisa terjadi jika pandemi berakhir di April. Tapi faktanya, pandemi belum selesai. Sehingga, untuk mencapai kenaikan hingga 7 persen akan sangat sulit.

Soal pertumbuhan di kuartal berikutnya, Piter tidak sependapat dengan Jokowi. Kata dia, ketika pertumbuhan di kuartal II tidak tercapai, masih bisa dikejar di kuartal III dan IV. “Pertumbuhan 7 persen lebih memungkinkan terjadi pada kuartal III dan IV. Dengan syarat, pandemi benar-benar mereda atau bahkan berakhir. Sehingga kepercayaan diri masyarakat untuk kembali konsumsi benar-benar terjadi,” paparnya.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno memiliki pandangan sama dengan Piter. Menurutnya, angka 7 persen tidak realistis di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan larangan mudik.

Proyeksinya, ekonomi di kuartal II hanya tumbuh 2-4 persen. Kemudian di kuartal III naik sekitar 3-5 persen. Sedangkan di kuartal IV tumbuh 4-6 persen. 

Untuk mencapai pertumbuhan itu, kader senior PDIP ini menyarankan pemerintah terus menggenjot konsumsi. Daya beli perlu disuntik. Instrumennya, dari memaksimalkan program bantuan sosial dan jaring pengaman sosial. Selain juga birokrasi harus lebih efisien, termasuk dalam perizinan usaha dan pelayanan publik.

“Pemerintah juga bisa memaksimalkan sektor pertanian, dalam arti luas. Seperti misalnya perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan kehutanan. Sektor-sektor itu juga harus all out digenjot,” sarannya. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories