Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak Siaga Karhutla

Pemwrintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) menetapkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya dalam status siaga. Keputusan ini diambil lantaran kasus karhutla mulai marak.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, menindaklanjuti penetapan status siaga karhutla ini, pihaknya tengah membentuk Tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Kota Pontianak. “Tim ini melibatkan unsur TNI/Polri, Pemkot Pontianak, masyarakat, mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT, RW, termasuk pemadam kebakaran swasta,” ujarnya, Jumat (26/2).

Menurut Edi, Tugas Umum Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Tim Satgas ini adalah memonitor kawasan lahan gambut yang rentan terjadi kebakaran, serta melakukan patroli memantau titik-titik lokasi lahan gambut.

“Kalau ini diterapkan, pencegahan jauh lebih maksimal. Sehingga kebakaran lahan bisa diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Saat ini, sambung Edi, Pemkot Pontianak sedang fokus menangani kebakaran lahan di ujung Jalan Perdana dan Sepakat II. Lokasi kebakaran ini sudah terjadi sejak Rabu (24/2).

 

Berdasarkan Informasi Kepolisian, saat ini sudah ada dua orang diamankan karena diduga membakar lahan. Kedua orang itu akan diproses hukum akibat perbuatannya. “Ini sebagai warning bagi warga lainnya agar tidak membakar lahan,” ujarnya.

Aturan sanksi karhutla tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan. Bagi pemilik lahan yang terbakar, baik disengaja maupun tidak, terancam sanksi, lahannya dibekukan dan tidak bisa dimanfaatkan selama tiga tahun.

Sedangkan yang disengaja, dilarang dimanfaatkan lahannya selama lima tahun. “Kita lakukan penyegelan terhadap lahan itu dengan memasang pelang,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah menyebut, karhutla di wilayahnya merupakan bencana yang sudah rutin terjadi. Setiap tahun pada musim kemarau.

Tapi, sebut Suriansyah, masyarakat dan korporasi tetap harus mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalbar terkait karhutla. Jangan sampai bencana karhutla terjadi karena ulah pihak-pihak nakal. Pemerintah dan DPRD sudah menerbitkan Pergub Nomor 39 Tahun 2019 dan Perda Tahun 2020 tentang karhutla.

Dia juga mengingatkan, sudah ada sanksi dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bagi para pembakar hutan. Yaitu Pasal 108 UUPPLH, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara. [SSL]

]]> Pemwrintah Kota (Pemkot) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) menetapkan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya dalam status siaga. Keputusan ini diambil lantaran kasus karhutla mulai marak.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, menindaklanjuti penetapan status siaga karhutla ini, pihaknya tengah membentuk Tim Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Kota Pontianak. “Tim ini melibatkan unsur TNI/Polri, Pemkot Pontianak, masyarakat, mulai tingkat kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT, RW, termasuk pemadam kebakaran swasta,” ujarnya, Jumat (26/2).

Menurut Edi, Tugas Umum Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Tim Satgas ini adalah memonitor kawasan lahan gambut yang rentan terjadi kebakaran, serta melakukan patroli memantau titik-titik lokasi lahan gambut.

“Kalau ini diterapkan, pencegahan jauh lebih maksimal. Sehingga kebakaran lahan bisa diantisipasi sejak dini,” ujarnya.

Saat ini, sambung Edi, Pemkot Pontianak sedang fokus menangani kebakaran lahan di ujung Jalan Perdana dan Sepakat II. Lokasi kebakaran ini sudah terjadi sejak Rabu (24/2).

 

Berdasarkan Informasi Kepolisian, saat ini sudah ada dua orang diamankan karena diduga membakar lahan. Kedua orang itu akan diproses hukum akibat perbuatannya. “Ini sebagai warning bagi warga lainnya agar tidak membakar lahan,” ujarnya.

Aturan sanksi karhutla tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Larangan Pembakaran Lahan. Bagi pemilik lahan yang terbakar, baik disengaja maupun tidak, terancam sanksi, lahannya dibekukan dan tidak bisa dimanfaatkan selama tiga tahun.

Sedangkan yang disengaja, dilarang dimanfaatkan lahannya selama lima tahun. “Kita lakukan penyegelan terhadap lahan itu dengan memasang pelang,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah menyebut, karhutla di wilayahnya merupakan bencana yang sudah rutin terjadi. Setiap tahun pada musim kemarau.

Tapi, sebut Suriansyah, masyarakat dan korporasi tetap harus mematuhi Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalbar terkait karhutla. Jangan sampai bencana karhutla terjadi karena ulah pihak-pihak nakal. Pemerintah dan DPRD sudah menerbitkan Pergub Nomor 39 Tahun 2019 dan Perda Tahun 2020 tentang karhutla.

Dia juga mengingatkan, sudah ada sanksi dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bagi para pembakar hutan. Yaitu Pasal 108 UUPPLH, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara. [SSL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories