Duta Besar Kanada Untuk Indonesia Cameron MacKay Bersama 39 Dubes Dan Kemlu Say No To Manel

Dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional, hari ini, Duta Besar Kanada Cameron MacKay bersama 39 dubes lainnya dan tiga Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), menegaskan kem­bali komitmen mereka untuk inklusivitas gender.

Mereka berikrar hanya akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam diskusi panel, konferensi atau webinar jika ada perempuan yang duduk sebagai panelis.

Ini tidak termasuk perempuan sebagai moderator atau pembawa acara, karena ini hanya merupakan peran fasilitator daripada memperlakukan perempuan secara setara dalam wacana publik.

“Separuh dari penduduk dunia, suara perempuan masih kurang terwakili dan sering kali tidak dilibatkan dalam diskusi publik. Kita harus mengubah ini,” kata Dubes Cameron MacKay.

“Saya sangat senang, banyak sekali rekan dari kalangan diplo­matik dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bergabung dalam memberikan kontribusi yang berarti ini bagi kesetaraan gender,” jelasnya.

Menurut dia, dengan mem­bantu mengakhiri panel yang hanya beranggotakan laki-laki atau ‘manel’, kita akan dapat mewakili keragaman dunia dan membantu memastikan bah­wa suara perempuan didengar dan dapat berpartisipasi dalam masyakarat.

“Saya mengajak semuanya bergabung dan ikut berikrar menolak manel,” ajak mantan Dubes untuk Kosta Rika, Hon­duras dan Nikaragua itu.

Ikrar No Manel Pledge digagas pertama kali oleh Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Valerie Jul­liand, awal tahun ini. Hari ini, 40 kedutaan besar telah ikut berikrar termasuk Kanada, Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Brazil, Chili, Kroasia, Denmark, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Geor­gia, Jerman, Yunani, Hungaria, India, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nige­ria, Norwegia, Oman, Filipina, Slovakia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Timor-Leste dan Inggris.

Memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak peremuan adalah prioritas utama bagi Kanada.

Perdana Menteri Kanada Jus­tin Trudeau adalah tokoh He­forShe untuk kesetaraan gender. Di bawah kepemimpinanya, Kanada telah mengadopsi Ke­bijakan Bantuan Internasional Feminis untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, inklusif dan sejahtera.

Di Indonesia, Kanada sejak lama ikut memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perem­puan dan anak perempuan melalui program pembangunan interna­sionalnya, dan melalui kegiatan diplomasi dan advokasi.

Hari Perempuan

Hari Perempuan Internasional diperingati setiap 8 Maret untuk merayakan pencapaian perempuan sepanjang sejarah dan lintas negara. Hari ini juga dikenal sebagai Hari PBB untuk Hak-Hak Wanita dan Perdama­ian Internasional.

Dilansir website International Women’s Day (IWD). Hari Perempuan Internasional pertama dirayakan pada 19 Maret 1911. Acara perdananya meliputi aksi unjuk rasa dan pertemuan merupakan keberhasilan besar negara-negara seperti Austria, Denmark, Jerman dan Swiss.

Dipilihnya 19 Maret, karena memperingati hari ketika raja Prusia berjanji untuk memberi­kan suara bagi para wanita pada tahun 1848.

Janji itu memberi harapan akan kesetaraan, tetapi itu adalah janji yang gagal dia pertahankan. Tanggal Hari Perempuan Inter­nasional pun kemudian dipin­dahkan ke 8 Maret 1913.

Kemudian, PBB merayakan Hari Perempuan Internasional pada 1975 dengan mengadakan konferensi pertama tentang wanita di Mexico City.

Dua tahun kemudian, Maje­lis Umum PBB mengundang negara-negara anggota untuk menyatakan 8 Maret sebagai Hari PBB untuk Hak-Hak Perempuan dan Perdamaian Internasional. [MEL]

]]> Dalam rangka perayaan Hari Perempuan Internasional, hari ini, Duta Besar Kanada Cameron MacKay bersama 39 dubes lainnya dan tiga Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), menegaskan kem­bali komitmen mereka untuk inklusivitas gender.

Mereka berikrar hanya akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam diskusi panel, konferensi atau webinar jika ada perempuan yang duduk sebagai panelis.

Ini tidak termasuk perempuan sebagai moderator atau pembawa acara, karena ini hanya merupakan peran fasilitator daripada memperlakukan perempuan secara setara dalam wacana publik.

“Separuh dari penduduk dunia, suara perempuan masih kurang terwakili dan sering kali tidak dilibatkan dalam diskusi publik. Kita harus mengubah ini,” kata Dubes Cameron MacKay.

“Saya sangat senang, banyak sekali rekan dari kalangan diplo­matik dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang bergabung dalam memberikan kontribusi yang berarti ini bagi kesetaraan gender,” jelasnya.

Menurut dia, dengan mem­bantu mengakhiri panel yang hanya beranggotakan laki-laki atau ‘manel’, kita akan dapat mewakili keragaman dunia dan membantu memastikan bah­wa suara perempuan didengar dan dapat berpartisipasi dalam masyakarat.

“Saya mengajak semuanya bergabung dan ikut berikrar menolak manel,” ajak mantan Dubes untuk Kosta Rika, Hon­duras dan Nikaragua itu.

Ikrar No Manel Pledge digagas pertama kali oleh Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, Valerie Jul­liand, awal tahun ini. Hari ini, 40 kedutaan besar telah ikut berikrar termasuk Kanada, Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Brazil, Chili, Kroasia, Denmark, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Geor­gia, Jerman, Yunani, Hungaria, India, Italia, Jepang, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nige­ria, Norwegia, Oman, Filipina, Slovakia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Timor-Leste dan Inggris.

Memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak peremuan adalah prioritas utama bagi Kanada.

Perdana Menteri Kanada Jus­tin Trudeau adalah tokoh He­forShe untuk kesetaraan gender. Di bawah kepemimpinanya, Kanada telah mengadopsi Ke­bijakan Bantuan Internasional Feminis untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun dunia yang lebih damai, inklusif dan sejahtera.

Di Indonesia, Kanada sejak lama ikut memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perem­puan dan anak perempuan melalui program pembangunan interna­sionalnya, dan melalui kegiatan diplomasi dan advokasi.

Hari Perempuan

Hari Perempuan Internasional diperingati setiap 8 Maret untuk merayakan pencapaian perempuan sepanjang sejarah dan lintas negara. Hari ini juga dikenal sebagai Hari PBB untuk Hak-Hak Wanita dan Perdama­ian Internasional.

Dilansir website International Women’s Day (IWD). Hari Perempuan Internasional pertama dirayakan pada 19 Maret 1911. Acara perdananya meliputi aksi unjuk rasa dan pertemuan merupakan keberhasilan besar negara-negara seperti Austria, Denmark, Jerman dan Swiss.

Dipilihnya 19 Maret, karena memperingati hari ketika raja Prusia berjanji untuk memberi­kan suara bagi para wanita pada tahun 1848.

Janji itu memberi harapan akan kesetaraan, tetapi itu adalah janji yang gagal dia pertahankan. Tanggal Hari Perempuan Inter­nasional pun kemudian dipin­dahkan ke 8 Maret 1913.

Kemudian, PBB merayakan Hari Perempuan Internasional pada 1975 dengan mengadakan konferensi pertama tentang wanita di Mexico City.

Dua tahun kemudian, Maje­lis Umum PBB mengundang negara-negara anggota untuk menyatakan 8 Maret sebagai Hari PBB untuk Hak-Hak Perempuan dan Perdamaian Internasional. [MEL]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .