Dukung PSR, Kementerian ATR/BPN Targetkan 2024 Semua Kebun Bersertifikat

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapat dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk sertifikasi kebun kelapa sawit peserta PSR.

Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menargetkan, tahun 2024 semua lahan PSR sudah bersertifikat.

“Kita ingin mempercepat sertifikasi lahan milik peserta PSR ini supaya legalitasnya diperkuat dan tidak ada konflik di kemudian hari. Tahun 2024 diharapkan semua lahan PSR sudah bersertifikat semua,” kata Suyus, dalam Webinar bertajuk “Dampak Program PSR Sarpras dan Pengembangan SDM Bagi Petani Sawit” seri 7 “Dampak Pendanaan BPDPKS untuk Petani Sawit,’ yang diselenggarakan Media Perkebunan dan BPDPKS.

Ruang lingkup MoU ini adalah pendaftaran tanah pekebun peserta PSR, penanganan permasalahan tanah pekebun peserta PSR dan pertukaran data/informasi. BPDPKS menyampaikan calon petani calon lokasi (CPCL) peserta PSR; ATR/BPN diberi akses ke aplikasi PSR online; BPDPKS berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pendampingan persiapan dan pelaksanaan pendaftaran tanah; ATR/BPN memberikan pelayanan pendaftaran tanah melalui mekanisme PSTL (Pendaftaran Sistematika Tanah Lengkap).

Anggaran sertifikasi semuanya ditanggung oleh Kementerian ATR/BPN dengan melakukan refocusing. Karena tidak ada anggaran dari BPDPKS. “Pelaksanaan di lapangan ternyata tidak mudah. BPDPKS punya data tetapi tidak punya tim di daerah. Petugas survei dan pengumpulan data di kantor pertanahan kabupaten kesulitan berkoordinasi dengan dinas perkebunan kabupaten/kota,” papar Suyus.

Dari total usulan 62.422 bidang, bisa dianggarkan 16.943 bidang (27 persen). Sisa target dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran kegiatan non sistematis.

Pada 2021, dari target 5.560 bidang tanah yang diberikan BPDPKS yang clear sudah ada data koordinat dan tidak masuk dalam kawasan 1.961 bidang. Sertifikasi tercapai 2.053 bidang atau 37 persen dari target.

Ada 7 kanwil yang mencapai target 100 persen yaitu Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulteng, Kalteng, Sulsel, Riau. Sisanya Sultra 48 persen, Aceh 43 persen, Jambi 15 persen dan Sumut 11 persen. Sementara Sulbar, Banten, Bengkulu, Sumbar, dan Sumsel tidak ada realisasi karena tidak ada CPCL yang clear and clean. Karena masuk dalam kawasan hutan atau telah bersertifikat.

Suyus berharap, proses sertifikasi ke depan bisa dipercepat. Diharapkan ada tambahan anggaran dari BPDPKS. Kemeterian ATR/BPN sendiri sangat mendukung suksesnya PSR, yang dengan adanya program PSR maka Kementerian ATR/BPN akan masuk untuk melakukan sertifikasi.

Untuk meningkatkan capaian sertifikasi upaya yang dilakukan adalah lebih berkoordinasi antara kantor pertanahan provinsi/kabupaten/kota dengan dinas perkebunan. Setiap ada data dari BPDPKS, kantor pertanahan kabupaten langsung koordinasi dengan dinas perkebunan memverifikasi CPCL untuk mencari objek PSR yang belum bersertfikat hak milik dan yang berada di luar kawasan hutan. Saat ini baru Kalimantan Barat (Kalbar) yang NIK CPCL-nya sesuai dan terdaftar dengan PSR online.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto mengaku siap ikut menyelesaikan lahan petani yang berada di dalam kawasan hutan. “Asal datanya lengkap by name by addres silakan bawa ke saya. Nanti kami bantu untuk menyelesaikannya,” tuturnya.

Panggah mengatakan, syaratnya adalah data yang lengkap supaya penyelesaiannya konkret. Kalau data hanya perkiraan saja atau data glondongan hanya menyebutkan sekian hektar di kawasan ini maka penyelesaiannya akan sulit. Dengan cara ini maka petani dibantu mendapatkan legalitas lahan.

Saat ini, struktur kepemilikan lahan perusahaan perkebunan 53 persen dan perkebunan rakyat 41 persen sudah cukup harmonis. Petani dengan jumlah 2,3 juta orang dan menyerap tenaga kerja sampai 4,6 juta orang, jumlahya harus dipertahankan, jangan sampai berkurang seharusnya malah bertambah.

Menurut Panggah, masih banyak masalah petani selain legalitas lahan adalah produktivitas. Saat ini serapan dana untuk peremajaan masih 10,72 persen dan kalau dikaji lagi lebih banyak petani plasma, sedang swadaya masih rendah. Peremajaan harus sukses untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.■

]]> Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapat dukungan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN telah menjalin kerja sama (MoU) dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk sertifikasi kebun kelapa sawit peserta PSR.

Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menargetkan, tahun 2024 semua lahan PSR sudah bersertifikat.

“Kita ingin mempercepat sertifikasi lahan milik peserta PSR ini supaya legalitasnya diperkuat dan tidak ada konflik di kemudian hari. Tahun 2024 diharapkan semua lahan PSR sudah bersertifikat semua,” kata Suyus, dalam Webinar bertajuk “Dampak Program PSR Sarpras dan Pengembangan SDM Bagi Petani Sawit” seri 7 “Dampak Pendanaan BPDPKS untuk Petani Sawit,’ yang diselenggarakan Media Perkebunan dan BPDPKS.

Ruang lingkup MoU ini adalah pendaftaran tanah pekebun peserta PSR, penanganan permasalahan tanah pekebun peserta PSR dan pertukaran data/informasi. BPDPKS menyampaikan calon petani calon lokasi (CPCL) peserta PSR; ATR/BPN diberi akses ke aplikasi PSR online; BPDPKS berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pendampingan persiapan dan pelaksanaan pendaftaran tanah; ATR/BPN memberikan pelayanan pendaftaran tanah melalui mekanisme PSTL (Pendaftaran Sistematika Tanah Lengkap).

Anggaran sertifikasi semuanya ditanggung oleh Kementerian ATR/BPN dengan melakukan refocusing. Karena tidak ada anggaran dari BPDPKS. “Pelaksanaan di lapangan ternyata tidak mudah. BPDPKS punya data tetapi tidak punya tim di daerah. Petugas survei dan pengumpulan data di kantor pertanahan kabupaten kesulitan berkoordinasi dengan dinas perkebunan kabupaten/kota,” papar Suyus.

Dari total usulan 62.422 bidang, bisa dianggarkan 16.943 bidang (27 persen). Sisa target dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran kegiatan non sistematis.

Pada 2021, dari target 5.560 bidang tanah yang diberikan BPDPKS yang clear sudah ada data koordinat dan tidak masuk dalam kawasan 1.961 bidang. Sertifikasi tercapai 2.053 bidang atau 37 persen dari target.

Ada 7 kanwil yang mencapai target 100 persen yaitu Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulteng, Kalteng, Sulsel, Riau. Sisanya Sultra 48 persen, Aceh 43 persen, Jambi 15 persen dan Sumut 11 persen. Sementara Sulbar, Banten, Bengkulu, Sumbar, dan Sumsel tidak ada realisasi karena tidak ada CPCL yang clear and clean. Karena masuk dalam kawasan hutan atau telah bersertifikat.

Suyus berharap, proses sertifikasi ke depan bisa dipercepat. Diharapkan ada tambahan anggaran dari BPDPKS. Kemeterian ATR/BPN sendiri sangat mendukung suksesnya PSR, yang dengan adanya program PSR maka Kementerian ATR/BPN akan masuk untuk melakukan sertifikasi.

Untuk meningkatkan capaian sertifikasi upaya yang dilakukan adalah lebih berkoordinasi antara kantor pertanahan provinsi/kabupaten/kota dengan dinas perkebunan. Setiap ada data dari BPDPKS, kantor pertanahan kabupaten langsung koordinasi dengan dinas perkebunan memverifikasi CPCL untuk mencari objek PSR yang belum bersertfikat hak milik dan yang berada di luar kawasan hutan. Saat ini baru Kalimantan Barat (Kalbar) yang NIK CPCL-nya sesuai dan terdaftar dengan PSR online.

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto mengaku siap ikut menyelesaikan lahan petani yang berada di dalam kawasan hutan. “Asal datanya lengkap by name by addres silakan bawa ke saya. Nanti kami bantu untuk menyelesaikannya,” tuturnya.

Panggah mengatakan, syaratnya adalah data yang lengkap supaya penyelesaiannya konkret. Kalau data hanya perkiraan saja atau data glondongan hanya menyebutkan sekian hektar di kawasan ini maka penyelesaiannya akan sulit. Dengan cara ini maka petani dibantu mendapatkan legalitas lahan.

Saat ini, struktur kepemilikan lahan perusahaan perkebunan 53 persen dan perkebunan rakyat 41 persen sudah cukup harmonis. Petani dengan jumlah 2,3 juta orang dan menyerap tenaga kerja sampai 4,6 juta orang, jumlahya harus dipertahankan, jangan sampai berkurang seharusnya malah bertambah.

Menurut Panggah, masih banyak masalah petani selain legalitas lahan adalah produktivitas. Saat ini serapan dana untuk peremajaan masih 10,72 persen dan kalau dikaji lagi lebih banyak petani plasma, sedang swadaya masih rendah. Peremajaan harus sukses untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories