Dukung Program Perumahan Rakyat, BTN Layak Dapat PMN

Upaya mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat, PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Tbk atau BTN, menjadi salah satu BUMN yang dinilai sangat layak mendapat penyertaan modal negara (PMN).

Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai, BTN konsisten dalam mendukung program pemerintah. Hingga saat ini, BTN masih terus menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat. “Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan,” ujar Josua di Jakarta, Selasa (13/7).

Ia mengatakan ancang-ancang PMN sebesar Rp 2 triliun untuk BTN, akan efektif untuk memperkuat permodalam bank yang concern sektor pembiayaan perumahan ini. Terkait angkanya (PMN), disesuaikan dengan rencana right issue BTN sebesar Rp 5 triliun.

Senada, Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengatakan, sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. “Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN,” ungkapnya.

Strategi PMN untuk BTN menurut Deni, memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi.

“Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa,” imbuh Deni.

Sementara, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan, BTN sebagai BUMN, memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi.

Tentunya, BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut. “Dan, dukungan pemerintah untuk  permodalan BTN, melalui PMN sangat diperlukan. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN,” tuturnya.

Piter menambahkan kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit. “Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat,” jelasnya.

Dukungan dari kalangan pengusaha properti disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Toto Lusida. Menurutnya, tambahan PMN sangat diperlukan untuk mendongkrak sektor perumahan. “Memang sangat perlu,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, sektor properti punya peran strategis. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.[DWI]

]]> Upaya mendukung program pemerintah dalam pembiayaan rumah rakyat, PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Tbk atau BTN, menjadi salah satu BUMN yang dinilai sangat layak mendapat penyertaan modal negara (PMN).

Pengamat ekonomi Josua Pardede menilai, BTN konsisten dalam mendukung program pemerintah. Hingga saat ini, BTN masih terus menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Jika program FLPP ini terus berjalan maka ekspansi kredit dari BTN diperlukan permodalan kuat. “Di situ urgensinya. Apalagi mendukung program utama pemerintah dengan menyediakan perumahan,” ujar Josua di Jakarta, Selasa (13/7).

Ia mengatakan ancang-ancang PMN sebesar Rp 2 triliun untuk BTN, akan efektif untuk memperkuat permodalam bank yang concern sektor pembiayaan perumahan ini. Terkait angkanya (PMN), disesuaikan dengan rencana right issue BTN sebesar Rp 5 triliun.

Senada, Presiden Direktur Center of Banking Crisis (CBC) Deni Daruri mengatakan, sejauh ini, BTN maksimal dalam menjalankan program sejuta rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo. “Agar lebih optimal, perlu suntikan modal melalui PMN,” ungkapnya.

Strategi PMN untuk BTN menurut Deni, memiliki daya ungkit yang dahsyat dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena, sektor properti merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Efek domino dari sektor properti terhadap perekonomian, tidak perlu diragukan lagi.

“Kontribusinya terhadap pertumbuhan, cukup besar. Selain itu, sektor perumahan itu menyerap tenaga kerja yang luar biasa,” imbuh Deni.

Sementara, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menerangkan, BTN sebagai BUMN, memiliki kewajiban untuk menjalankan program pemerintah. Salah satunya adalah program pembangunan sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi.

Tentunya, BTN perlu modal yang cukup kuat untuk menopang program tersebut. “Dan, dukungan pemerintah untuk  permodalan BTN, melalui PMN sangat diperlukan. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN,” tuturnya.

Piter menambahkan kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, tidak sebanding dengan ketersediaan. Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, sekitar 11 juta unit. “Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin pemenuhan papan untuk rakyat,” jelasnya.

Dukungan dari kalangan pengusaha properti disampaikan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Toto Lusida. Menurutnya, tambahan PMN sangat diperlukan untuk mendongkrak sektor perumahan. “Memang sangat perlu,” tegasnya.

Ia berharap, pemerintah memberikan proteksi terhadap sektor perumahan melalui pembebasan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut dia, sektor properti punya peran strategis. Selain berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, sektor ini menyerap sedikitnya 30 juta tenaga kerja.[DWI]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .