Dukung Pemerintah, Surveyor Indonesia Optimalisasi TKDN Hilir Migas

PT Surveyor Indonesia (Persero) siap membantu pemerintah menuntaskan threshold TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) industri hilir minyak dan gas (migas).

Direktur Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengatakan, dengan pengalaman yang dimiliki perseroan dalam menangani perhitungan TKDN selama ini akan siap mendampingi Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dalam menentukan threshold industri hilir migas.

Pasalnya, threshold tersebut masih terus digodok hingga saat ini, meski industri hulunya sudah melangkah jauh. Di mana, nilai TKDN hulu migas saat ini mendekati target akhir tahun sebesar 60 persen.

Menurutnya, perlu peran aktif berbagai pihak agar masalah threshold bisa teratasi segera. “Kami saat ini sudah dan sedang menangani asesmen beberapa klien di industri migas terkait dengan nilai TKDN,” ujarnya, melalui siaran pers, Rabu (1/12).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah lama membentuk unit khusus yang menangani TKDN dengan jumlah auditor yang cukup banyak dan akan terus bertambah kapasitasnya. “Untuk tim auditor ini kami menekankan kecepatan dan ketepatan,” ujarnya.

Saat ini, perseroan masih menangani kegiatan asesmen di hilir migas pada penambahan kapasitas kilang di Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Langit Biru Cilacap, RDMP Kilang Balikpapan Lawe-lawe dan kilang baru Grass Root Refinery (GRR) di Pertamina Rosneft, Tuban.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sekjen Kemenperin) Dody Widodo, turut menyoroti masalah threshold TKDN di industri hilir migas yang masih dalam tahap perhitungan yang matang.

“Usaha industri khususnya migas yang menjadi sumber daya Indonesia harus memberi kesempatan kepada industri penunjang migas dalam negeri sehingga bisa meningkatkan nilai TKDN,” ujarnya.

 

 Ia meminta, agar para pelaku industri jangan hanya puas dengan sertifikat TKDN saja. “Pemerintah akan selalu mendukung pengusaha industri untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri!,” tegasnya.

Koordinator Niaga Ditjen Migas Wisik Chande Palupi mengatakan bahwa masih banyak tantangan untuk industri hilir migas dalam mengimplementasi TKDN.

“Di hilir tidak SKK Migas. Mekanisme berbeda dengan hulu. Solusi untuk hal ini mau tidak mau, perlu ada enforcement atau punishment agar satu kebijakan bisa berjalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs.) Vice President (VP) Local Content Utilization Management PT Pertamina Holding (Persero) Abdul Manan mengaku, pihaknya sangat serius dalam implementasi TKDN mulai dari membentuk fungsi khusus TKDN setingkat VP di organisasi hingga melakukan roadshow sosialisasi “Vendor Day” dan internal secara marathon.

“Kami sudah mendapatkan progres baru asesmen TKDN dengan nilai 50 persen yang diverifikasi oleh Surveyor Indonesia,” pungkasnya. [IMA]

]]> PT Surveyor Indonesia (Persero) siap membantu pemerintah menuntaskan threshold TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) industri hilir minyak dan gas (migas).

Direktur Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengatakan, dengan pengalaman yang dimiliki perseroan dalam menangani perhitungan TKDN selama ini akan siap mendampingi Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dalam menentukan threshold industri hilir migas.

Pasalnya, threshold tersebut masih terus digodok hingga saat ini, meski industri hulunya sudah melangkah jauh. Di mana, nilai TKDN hulu migas saat ini mendekati target akhir tahun sebesar 60 persen.

Menurutnya, perlu peran aktif berbagai pihak agar masalah threshold bisa teratasi segera. “Kami saat ini sudah dan sedang menangani asesmen beberapa klien di industri migas terkait dengan nilai TKDN,” ujarnya, melalui siaran pers, Rabu (1/12).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah lama membentuk unit khusus yang menangani TKDN dengan jumlah auditor yang cukup banyak dan akan terus bertambah kapasitasnya. “Untuk tim auditor ini kami menekankan kecepatan dan ketepatan,” ujarnya.

Saat ini, perseroan masih menangani kegiatan asesmen di hilir migas pada penambahan kapasitas kilang di Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Langit Biru Cilacap, RDMP Kilang Balikpapan Lawe-lawe dan kilang baru Grass Root Refinery (GRR) di Pertamina Rosneft, Tuban.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Sekjen Kemenperin) Dody Widodo, turut menyoroti masalah threshold TKDN di industri hilir migas yang masih dalam tahap perhitungan yang matang.

“Usaha industri khususnya migas yang menjadi sumber daya Indonesia harus memberi kesempatan kepada industri penunjang migas dalam negeri sehingga bisa meningkatkan nilai TKDN,” ujarnya.

 

 Ia meminta, agar para pelaku industri jangan hanya puas dengan sertifikat TKDN saja. “Pemerintah akan selalu mendukung pengusaha industri untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri!,” tegasnya.

Koordinator Niaga Ditjen Migas Wisik Chande Palupi mengatakan bahwa masih banyak tantangan untuk industri hilir migas dalam mengimplementasi TKDN.

“Di hilir tidak SKK Migas. Mekanisme berbeda dengan hulu. Solusi untuk hal ini mau tidak mau, perlu ada enforcement atau punishment agar satu kebijakan bisa berjalan,” ungkapnya.

Sementara itu, Pejabat Sementara (Pjs.) Vice President (VP) Local Content Utilization Management PT Pertamina Holding (Persero) Abdul Manan mengaku, pihaknya sangat serius dalam implementasi TKDN mulai dari membentuk fungsi khusus TKDN setingkat VP di organisasi hingga melakukan roadshow sosialisasi “Vendor Day” dan internal secara marathon.

“Kami sudah mendapatkan progres baru asesmen TKDN dengan nilai 50 persen yang diverifikasi oleh Surveyor Indonesia,” pungkasnya. [IMA]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories