Dukung Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional Kemenhub Siapkan Pembangunan Pelabuhan Terintegrasi Dengan Pusat Kegiatan Perikanan

Kementerian Perhubungan menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan, untuk mewujudkan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Maluku.

Hal ini demi mendukung provinsi tersebut menjadi Lumbung Ikan Nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS), saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, Jumat (5/2).

“Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan, pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Dari hasil studi mendalam yang didukung oleh World Bank, daerah ini (Tulehu, Ambon) memang menjadi salah satu alternatif lokasi dibangunnya Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan,” ujar BKS.

Dalam kunjungan kerja ini, BKS didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo.

Daerah sekitar Tulehu, Ambon menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru, karena wilayah tersebut memiliki kondisi perairan yang tenang dan kedalaman yang baik.

“Kami akan menunjuk konsultan terbaik. Agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya,” jelas BKS.

Pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan infrastruktur tambahannya, akan dibangun menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Di tempat yang sama, Kepala BKPM Bahlil L ahadalia mengatakan, kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian.

BKPM, jelasnya, akan mendukung penuh kemudahan perizinan dan pola kerja sama investasi dengan pihak swasta, untuk mendorong percepatan terwu-judnya Maluku sebagai pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.

Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya juga akan mendukung terwujudnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional modern seperti di Tsukiji, Jepang.

Sementara Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah pusat terkait pembebasan lahan, setelah ditetapkannya lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan. Saat ini, Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi, seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis dan 7 rute komersial.

Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan di 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis), yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).

Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut dengan 9 pelabuhan singgah. Yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang salah satunya adalah Provinsi Maluku. Berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku, serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional. [RSM]

]]> Kementerian Perhubungan menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan, untuk mewujudkan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Maluku.

Hal ini demi mendukung provinsi tersebut menjadi Lumbung Ikan Nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS), saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, Jumat (5/2).

“Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan, pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Dari hasil studi mendalam yang didukung oleh World Bank, daerah ini (Tulehu, Ambon) memang menjadi salah satu alternatif lokasi dibangunnya Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan,” ujar BKS.

Dalam kunjungan kerja ini, BKS didampingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo.

Daerah sekitar Tulehu, Ambon menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru, karena wilayah tersebut memiliki kondisi perairan yang tenang dan kedalaman yang baik.

“Kami akan menunjuk konsultan terbaik. Agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya,” jelas BKS.

Pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan infrastruktur tambahannya, akan dibangun menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Di tempat yang sama, Kepala BKPM Bahlil L ahadalia mengatakan, kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian.

BKPM, jelasnya, akan mendukung penuh kemudahan perizinan dan pola kerja sama investasi dengan pihak swasta, untuk mendorong percepatan terwu-judnya Maluku sebagai pusat ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.

Terkait hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya juga akan mendukung terwujudnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional modern seperti di Tsukiji, Jepang.

Sementara Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, pihaknya siap membantu pemerintah pusat terkait pembebasan lahan, setelah ditetapkannya lokasi pembangunan Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan. Saat ini, Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi, seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis dan 7 rute komersial.

Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan di 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis), yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).

Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut dengan 9 pelabuhan singgah. Yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang salah satunya adalah Provinsi Maluku. Berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku, serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional. [RSM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories