Dukung Gubernur DKI Lepas Saham Bir Beringin : Jangan Sampai Ada Mafia Yang Bermain

Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan melepas saham bir milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta. Tapi harus dipastikan, tidak ada mafia dalam pelepasan saham bir itu.

Demikian hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Basri Baco. Dia mengaku, mendukung penuh Gubernur Anies melepas saham bir itu. Meski begitu, tegasnya, penjualan saham bir itu harus dilakukan sesuai aturan berlaku.

Menurut Basri, jangan sampai ada udang di balik batu dalam proses penjualan saham bir itu. Artinya, ada orang mengendalikan kepentingan lain, dengan menjadikan tameng.

“Jangan sampai, ada mafia bermain-main dalam proses penjualan saham bir itu sehingga dapat dibeli dengan harga murah,” paparnya, kemarin.

Hal yang sama disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Syarif. Menurutnya, Gerindra tetap pada pendiriannya mendukung upaya Gubernur Anies Baswedan, melepas kepemilikan saham DKI atas produsen bir, PT Delta Djakarta.

Gerindra pun mendesak Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi membuat jadwal rapat untuk membahas aksi pelepasan saham itu. “Sikap Gerindra jelas, tegas kepada pelepasan saham itu karena janji kampanye,” kata Syarif.

Sejauh ini, lanjutnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi terus menolak rencana pemerintah menjual saham PT Delta. Tapi, penolakan itu hanya disampaikan di forum tidak resmi. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Prasetio mengagendakan rapat pembahasan rencana penjualan saham PT Delta Djakarta.

Secara objektif, jelas Syarif, pernyataan Ketua DPRD DKI yang menolak menjual saham PT Delta harus dihormati juga. “Tapi, sampai hari ini belum pernah dibahas apa reasoning- nya. Forumnya itu harus resmi atau rapim baru di situ (resmi) penolakan,” ujarnya.

Menurut Syarif, dengan dibuat agenda pembahasan pelepasan saham, maka jika ada fraksi yang menolak, bisa menyampaikannya langsung dan tercatat secara resmi. Dia menilai, bila ada pihak tidak mau menggelar rapat pembahasan pelepasan saham bir, patut diduga pihak yang menolak itu punya argumentasi lemah sehingga takut beradu argumentasi.

Gerindra, lanjut Syarif, sejak awal mendukung Gubernur Anies Baswedan menjual saham bir DKI di PT Delta. Alasannya, penjualan saham itu merupakan janji kampanye yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI.

“Salah satu janji kampanye di hadapan masyarakat itu kan melepas saham PT Delta lalu, lalu Pak Anies bersurat ke Ketua DPRD sampai empat kali,” tandasnya.

Diketahui, Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Riyadi menyatakan, sudah ada kajian tentang rencana penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta Tbk. Kajian dilakukan sejak 2018.

Jika ditotal, Riyadi mengatakan, Pemprov DKI sudah empat kali bersurat ke DPRD. Surat pertama dikirim pada Mei 2018. Surat kedua Januari 2019, surat ketiga dikirim Mei 2020 dan keempat Maret 2021. [SSL]

]]> Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI Jakarta mendukung langkah Gubernur Anies Baswedan melepas saham bir milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta. Tapi harus dipastikan, tidak ada mafia dalam pelepasan saham bir itu.

Demikian hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Basri Baco. Dia mengaku, mendukung penuh Gubernur Anies melepas saham bir itu. Meski begitu, tegasnya, penjualan saham bir itu harus dilakukan sesuai aturan berlaku.

Menurut Basri, jangan sampai ada udang di balik batu dalam proses penjualan saham bir itu. Artinya, ada orang mengendalikan kepentingan lain, dengan menjadikan tameng.

“Jangan sampai, ada mafia bermain-main dalam proses penjualan saham bir itu sehingga dapat dibeli dengan harga murah,” paparnya, kemarin.

Hal yang sama disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Syarif. Menurutnya, Gerindra tetap pada pendiriannya mendukung upaya Gubernur Anies Baswedan, melepas kepemilikan saham DKI atas produsen bir, PT Delta Djakarta.

Gerindra pun mendesak Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi membuat jadwal rapat untuk membahas aksi pelepasan saham itu. “Sikap Gerindra jelas, tegas kepada pelepasan saham itu karena janji kampanye,” kata Syarif.

Sejauh ini, lanjutnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi terus menolak rencana pemerintah menjual saham PT Delta. Tapi, penolakan itu hanya disampaikan di forum tidak resmi. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Prasetio mengagendakan rapat pembahasan rencana penjualan saham PT Delta Djakarta.

Secara objektif, jelas Syarif, pernyataan Ketua DPRD DKI yang menolak menjual saham PT Delta harus dihormati juga. “Tapi, sampai hari ini belum pernah dibahas apa reasoning- nya. Forumnya itu harus resmi atau rapim baru di situ (resmi) penolakan,” ujarnya.

Menurut Syarif, dengan dibuat agenda pembahasan pelepasan saham, maka jika ada fraksi yang menolak, bisa menyampaikannya langsung dan tercatat secara resmi. Dia menilai, bila ada pihak tidak mau menggelar rapat pembahasan pelepasan saham bir, patut diduga pihak yang menolak itu punya argumentasi lemah sehingga takut beradu argumentasi.

Gerindra, lanjut Syarif, sejak awal mendukung Gubernur Anies Baswedan menjual saham bir DKI di PT Delta. Alasannya, penjualan saham itu merupakan janji kampanye yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI.

“Salah satu janji kampanye di hadapan masyarakat itu kan melepas saham PT Delta lalu, lalu Pak Anies bersurat ke Ketua DPRD sampai empat kali,” tandasnya.

Diketahui, Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Riyadi menyatakan, sudah ada kajian tentang rencana penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta Tbk. Kajian dilakukan sejak 2018.

Jika ditotal, Riyadi mengatakan, Pemprov DKI sudah empat kali bersurat ke DPRD. Surat pertama dikirim pada Mei 2018. Surat kedua Januari 2019, surat ketiga dikirim Mei 2020 dan keempat Maret 2021. [SSL]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .