Dukung Erick Balikin 12 Pesawat Bombardier, Andre: Lebih Cepat Lebih Baik .
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir dan Garuda Indonesia mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Sebab, jika tidak segera dikembalikan, Garuda bisa terus dirugikan.
“Ini perlu diselesaikan. Lebih cepat lebih baik. Karena kalau diteruskan hingga 2027, semakin rugi. Ini langkah tepat Menteri BUMN,” ujar Andre, kepada RM.id, Rabu (10/2).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, langkah Erick mengembalikan 12 pesawat kepada pemberi sewa (lessor) Nordic Aviation Capital (NAC) itu tepat. Sebab, setiap tahunnya. Garuda rugi sekitar 27 juta dolar AS, atau setara Rp 376,91 miliar. Selama ini, kerugian telah berjalan selama tujuh tahun.
Politisi asal Sumatera Barat ini juga mendukung langkah Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra yang berani memutus kontrak hingga tahun 2027. Dia pun memandang, pesawat jenis Bombardier tidak tepat digunakan di Indonesia.
“Ini adalah bagian dari menyelamatkan kerugian keuangan negara. Intinya, Komisi VI DPR mendukung langkah ini,” pungkasnya. [BSH]
]]> .
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir dan Garuda Indonesia mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Sebab, jika tidak segera dikembalikan, Garuda bisa terus dirugikan.
“Ini perlu diselesaikan. Lebih cepat lebih baik. Karena kalau diteruskan hingga 2027, semakin rugi. Ini langkah tepat Menteri BUMN,” ujar Andre, kepada RM.id, Rabu (10/2).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, langkah Erick mengembalikan 12 pesawat kepada pemberi sewa (lessor) Nordic Aviation Capital (NAC) itu tepat. Sebab, setiap tahunnya. Garuda rugi sekitar 27 juta dolar AS, atau setara Rp 376,91 miliar. Selama ini, kerugian telah berjalan selama tujuh tahun.
Politisi asal Sumatera Barat ini juga mendukung langkah Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra yang berani memutus kontrak hingga tahun 2027. Dia pun memandang, pesawat jenis Bombardier tidak tepat digunakan di Indonesia.
“Ini adalah bagian dari menyelamatkan kerugian keuangan negara. Intinya, Komisi VI DPR mendukung langkah ini,” pungkasnya. [BSH]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .