Duh, 99,9 Persen UMKM Masih Kesulitan Akses Pinjaman

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi yang tertekan akibat krisis pandemi Covid-19. Sayangnya, sebanyak 99,9 persen UMKM masih kesulitan akses kredit.

Direktur Departemen Ke­bijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati mengatakan, saat pan­demi ini UMKM menjadi back­bone perekonomian Indonesia. Sebab, selama ini terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan berkontribusi maksimal terhadap Produk Do­mestik Bruto (PDB).

“Pertumbuhan ekonomi In­donesia mempunyai tantangan. Dan, kami lihat bahwa UMKM ini menjadi kunci pemulihan ekonomi dan untuk peningkatan keuangan digital,” kata Fitria dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi Nasional di Jakarta, kemarin.

Disebutkannya, 99,9 persen usaha di Indonesia adalah UMKM dengan rincian 98,8 persen berskala mikro atau ul­tra mikro, 1,22 persen berskala kecil, 0,09 persen berskala me­nengah, dan 0,01 persen berskala besar.

Meski demikian, menurutnya, UMKM masih perlu didorong untuk dapat terakselerasi secara digital dalam rangka mem­perkuat ketahanannya sehingga semakin mampu menjadi pen­dorong ekonomi.

“UMKM yang 99,9 persen itu aksesnya terhadap kredit (pinja­man) masih terbatas dan kurang. Jadi, masih perlu melakukan akselerasi digital,” ujar Fitria.

Digitalisasi UMKM, lan­jut dia, harus dilakukan untuk mengurangi potensi risiko dari pembayaran tunai, seperti adanya tendensi tercampurnya uang pribadi dan usaha, tidak tercatat­nya pembayaran, serta tendensi menerima uang palsu.

 

Pembayaran tunai juga mem­buat pelaku UMKM harus melu­angkan waktu untuk mendatanya setiap hari. Karena, ada ada potensi uang kas hilang, harus mencari uang pecahan kecil untuk kembalian, memperoleh pinjaman lebih mahal, serta kendala masuk ke digital.

“Ini menyebabkan pemerintah melakukan program-program pemulihan ekonomi nasional melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” katanya.

Fitria melanjutkan, pemerintah juga mendorong digitalisasi pada sistem pembayaran UMKM yang dilakukan melalui QRIS. Karena, dipercaya memu­dahkan transaksi maupun penyaluran kredit sehingga ekonomi nasional bisa terdorong.

“Penggunaan transaksi digital melalui QRIS dapat mendukung UMKM tercatat kemudian peng­gunaannya lebih mudah sehingga meningkatkan penjualan dan meningkatkan sasaran penyaluran kredit,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, ada empat hal penting yang bisa dilakukan agar para pelaku UMKM menjadi sebuah industri yang nantinya menjadi tiang penyangga per­ekonomian.

“Pertama, pemberdayaan dengan bantuan teknis. Kedua, akses keuangan. Ketiga, digitalisasi dan yang keempat para pemangku kepentingan harus membantu perluasan pemasaran produk UMKM,” kata Perry. [NOV]

]]> Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi yang tertekan akibat krisis pandemi Covid-19. Sayangnya, sebanyak 99,9 persen UMKM masih kesulitan akses kredit.

Direktur Departemen Ke­bijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Fitria Irmi Triswati mengatakan, saat pan­demi ini UMKM menjadi back­bone perekonomian Indonesia. Sebab, selama ini terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar dan berkontribusi maksimal terhadap Produk Do­mestik Bruto (PDB).

“Pertumbuhan ekonomi In­donesia mempunyai tantangan. Dan, kami lihat bahwa UMKM ini menjadi kunci pemulihan ekonomi dan untuk peningkatan keuangan digital,” kata Fitria dalam acara Pelatihan Wartawan Ekonomi Nasional di Jakarta, kemarin.

Disebutkannya, 99,9 persen usaha di Indonesia adalah UMKM dengan rincian 98,8 persen berskala mikro atau ul­tra mikro, 1,22 persen berskala kecil, 0,09 persen berskala me­nengah, dan 0,01 persen berskala besar.

Meski demikian, menurutnya, UMKM masih perlu didorong untuk dapat terakselerasi secara digital dalam rangka mem­perkuat ketahanannya sehingga semakin mampu menjadi pen­dorong ekonomi.

“UMKM yang 99,9 persen itu aksesnya terhadap kredit (pinja­man) masih terbatas dan kurang. Jadi, masih perlu melakukan akselerasi digital,” ujar Fitria.

Digitalisasi UMKM, lan­jut dia, harus dilakukan untuk mengurangi potensi risiko dari pembayaran tunai, seperti adanya tendensi tercampurnya uang pribadi dan usaha, tidak tercatat­nya pembayaran, serta tendensi menerima uang palsu.

 

Pembayaran tunai juga mem­buat pelaku UMKM harus melu­angkan waktu untuk mendatanya setiap hari. Karena, ada ada potensi uang kas hilang, harus mencari uang pecahan kecil untuk kembalian, memperoleh pinjaman lebih mahal, serta kendala masuk ke digital.

“Ini menyebabkan pemerintah melakukan program-program pemulihan ekonomi nasional melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” katanya.

Fitria melanjutkan, pemerintah juga mendorong digitalisasi pada sistem pembayaran UMKM yang dilakukan melalui QRIS. Karena, dipercaya memu­dahkan transaksi maupun penyaluran kredit sehingga ekonomi nasional bisa terdorong.

“Penggunaan transaksi digital melalui QRIS dapat mendukung UMKM tercatat kemudian peng­gunaannya lebih mudah sehingga meningkatkan penjualan dan meningkatkan sasaran penyaluran kredit,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, ada empat hal penting yang bisa dilakukan agar para pelaku UMKM menjadi sebuah industri yang nantinya menjadi tiang penyangga per­ekonomian.

“Pertama, pemberdayaan dengan bantuan teknis. Kedua, akses keuangan. Ketiga, digitalisasi dan yang keempat para pemangku kepentingan harus membantu perluasan pemasaran produk UMKM,” kata Perry. [NOV]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories