Dugaan Pemukulan Wartawan, Kapolres Kendari Minta Maaf

Kapolres Kendari, AKBP Didik Erfianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf ke publik atas dugaan tindakan pemukulan oleh oknum anggotanya terhadap wartawan, saat meliput aksi demonstrasi di Kantor BLK Kendari, Kamis (18/3/2021).

“Kami selaku pribadi dan kedinasan minta maaf terhadap anggota yang tadi melakukan pemukulan,” kata Didik, dikutip Antara.

Wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Berita Kota Kendari (BKK), Rudinan (31), diduga mendapat tindakan kekerasan dari oknum polisi, anggota Polres Kendari. Didik pun menyampaikan dengan tegas, bahwa oknum polisi yang diduga telah melakukan aksi represif akan mendapatkan tindakan tegas.

“Nanti kita lihat hasil pemeriksaan, ada tindakan disiplin. Sanksinya nanti dari hasil pemeriksaan,” ujar Didik.

Unjuk rasa yang menuntut pembatalan hasil lelang pekerjaan workshop las dan otomotif di depan Kantor BLK Kendari ini semula berlangsung damai. Pada pukul 11.40 WITA, pihak BLK akan menemui pengunjuk rasa untuk dialog. Namun beberapa saat kemudian, massa adu mulut dengan polisi.

Korban Rudi, yang hendak melakukan peliputan pertemuan itu, ditahan dan diminta menujukan tanda pengenal (ID Card) jurnalis. Meski korban sudah menunjukkan tanda pengenalnya sebagai wartawan, kurang lebih tujuh hingga 10 orang polisi, memukul korban dari arah belakang dan mendapatkan umpatan dengan kata-kata tak pantas dari oknum aparat itu.

Tindakan oknum polisi ini, kata rekan sesama wartawan, dinilai telah mencederai kebebasan pers di Indonesia, menghalangi kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40/199 tentang Pers.

 

Kapolda Didesak Tindak Tegas Oknum Polisi Pemukul Wartawan

Terkait hal ini, Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tenggara (Sultra), mendesak Kapolda Sultra dan Kapolres Kendari, menindak tegas oknum polisi yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Berita Kota Kendari (BKK), Rudinan (31).

“Agar tidak terulang peristiwa seperti ini, pimpinan Polda Sultra, segera memberikan penahanan kepada anggotanya terkait kerja-kerja jurnalis,” kata Koordinator Divisi Advokasi Pengda IJTI Sultra, Mukhtaruddin di Kendari, Jumat (19/3/2021) dini hari.

“Tindakan oknum polisi ini, telah menciderai kebebasa pers di Indonesia, menghalangi kerja-kerja jurnalis yang dilindungi undang-undang,” ujar Mukhtaruddin Menurutnya, sebagai penegak hukum, polisi harusnya memberikan perlindungan terhadap jurnalis, bukan melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan. Tindakan oknum Polisi yang terus berulang ini, dinilai menunjukkan kinerja yang tidak profesional dan bertolak belakang dengan upaya pemerintah menciptakan demokrasi yang baik.

Atas kejadian tersebut, IJTI Sultra akan berkoordinasi dengan organisasi profesi jurnalis lainnya, untuk melakukan advokasi terhadap korban. “Kepada kawan-kawan jurnalis di Sultra, agar menjalankan tugas sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis,” pungkasnya. [RSM]

]]> Kapolres Kendari, AKBP Didik Erfianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf ke publik atas dugaan tindakan pemukulan oleh oknum anggotanya terhadap wartawan, saat meliput aksi demonstrasi di Kantor BLK Kendari, Kamis (18/3/2021).

“Kami selaku pribadi dan kedinasan minta maaf terhadap anggota yang tadi melakukan pemukulan,” kata Didik, dikutip Antara.

Wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Berita Kota Kendari (BKK), Rudinan (31), diduga mendapat tindakan kekerasan dari oknum polisi, anggota Polres Kendari. Didik pun menyampaikan dengan tegas, bahwa oknum polisi yang diduga telah melakukan aksi represif akan mendapatkan tindakan tegas.

“Nanti kita lihat hasil pemeriksaan, ada tindakan disiplin. Sanksinya nanti dari hasil pemeriksaan,” ujar Didik.

Unjuk rasa yang menuntut pembatalan hasil lelang pekerjaan workshop las dan otomotif di depan Kantor BLK Kendari ini semula berlangsung damai. Pada pukul 11.40 WITA, pihak BLK akan menemui pengunjuk rasa untuk dialog. Namun beberapa saat kemudian, massa adu mulut dengan polisi.

Korban Rudi, yang hendak melakukan peliputan pertemuan itu, ditahan dan diminta menujukan tanda pengenal (ID Card) jurnalis. Meski korban sudah menunjukkan tanda pengenalnya sebagai wartawan, kurang lebih tujuh hingga 10 orang polisi, memukul korban dari arah belakang dan mendapatkan umpatan dengan kata-kata tak pantas dari oknum aparat itu.

Tindakan oknum polisi ini, kata rekan sesama wartawan, dinilai telah mencederai kebebasan pers di Indonesia, menghalangi kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40/199 tentang Pers.

 

Kapolda Didesak Tindak Tegas Oknum Polisi Pemukul Wartawan

Terkait hal ini, Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tenggara (Sultra), mendesak Kapolda Sultra dan Kapolres Kendari, menindak tegas oknum polisi yang diduga melakukan pemukulan terhadap seorang wartawan Surat Kabar Harian (SKH) Berita Kota Kendari (BKK), Rudinan (31).

“Agar tidak terulang peristiwa seperti ini, pimpinan Polda Sultra, segera memberikan penahanan kepada anggotanya terkait kerja-kerja jurnalis,” kata Koordinator Divisi Advokasi Pengda IJTI Sultra, Mukhtaruddin di Kendari, Jumat (19/3/2021) dini hari.

“Tindakan oknum polisi ini, telah menciderai kebebasa pers di Indonesia, menghalangi kerja-kerja jurnalis yang dilindungi undang-undang,” ujar Mukhtaruddin Menurutnya, sebagai penegak hukum, polisi harusnya memberikan perlindungan terhadap jurnalis, bukan melakukan tindakan kekerasan atau pemukulan. Tindakan oknum Polisi yang terus berulang ini, dinilai menunjukkan kinerja yang tidak profesional dan bertolak belakang dengan upaya pemerintah menciptakan demokrasi yang baik.

Atas kejadian tersebut, IJTI Sultra akan berkoordinasi dengan organisasi profesi jurnalis lainnya, untuk melakukan advokasi terhadap korban. “Kepada kawan-kawan jurnalis di Sultra, agar menjalankan tugas sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis,” pungkasnya. [RSM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories