DPW Berkarya Ragukan Kualitas APBD DKI Jakarta .
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya DKI Jakarta meragukan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021. Alasannya, pembahasan APBD DKI dilakukan terburu-buru.
“Pembahasannya terburu-buru. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dibahas pada 5 November dan langsung ditandatangani pada 26 November 2020. Artinya, pembahasan APBD DKI Jakarta hanya berlangsung 21 hari,” ujar Ketua DPW Partai Berkarya DKI Tony Akbar Hasibuan, Sabtu (22/5).
Harusnya, kata dia, proses pembahasan APBD dilakukan dengan teliti. Apalagi untuk DKI, yang jumlah dananya mencapai puluhan triliun. “Dengan pembahasan yang dilakukan terburu-buru, mustahil dapat menghasilkan APBD yang berkualitas,” ucap Tony.
Tony menuding, penyusunan APBD DKI tidak berkeadilan bagi masyarakat. Bahkan, dia merasa penyusunan dan pelaksanaan APBD DKI tidak transparan. Sebab, satuan tiga APBD tidak pernah dapat diakeses. “Dalam penyusunannya, hanya dibolak-balik saja kata-katanya,” cetusnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov DKI dan DPRD akan membahas APBD Perubahan 2021. Dia berharap, kejadian seperti penyusunan APBD 2021 tidak terulang. [USU]
]]> .
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya DKI Jakarta meragukan kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021. Alasannya, pembahasan APBD DKI dilakukan terburu-buru.
“Pembahasannya terburu-buru. Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dibahas pada 5 November dan langsung ditandatangani pada 26 November 2020. Artinya, pembahasan APBD DKI Jakarta hanya berlangsung 21 hari,” ujar Ketua DPW Partai Berkarya DKI Tony Akbar Hasibuan, Sabtu (22/5).
Harusnya, kata dia, proses pembahasan APBD dilakukan dengan teliti. Apalagi untuk DKI, yang jumlah dananya mencapai puluhan triliun. “Dengan pembahasan yang dilakukan terburu-buru, mustahil dapat menghasilkan APBD yang berkualitas,” ucap Tony.
Tony menuding, penyusunan APBD DKI tidak berkeadilan bagi masyarakat. Bahkan, dia merasa penyusunan dan pelaksanaan APBD DKI tidak transparan. Sebab, satuan tiga APBD tidak pernah dapat diakeses. “Dalam penyusunannya, hanya dibolak-balik saja kata-katanya,” cetusnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov DKI dan DPRD akan membahas APBD Perubahan 2021. Dia berharap, kejadian seperti penyusunan APBD 2021 tidak terulang. [USU]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .