DPR Sudah Bentuk Pansus Proyek Ibu Kota Negara Selangkah Lebih Maju

Ketika banyak proyek terhambat karena Covid-19, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tetap jalan terus. Tidak hanya digeber Pemerintah, DPR juga ikut memuluskannya. Apa buktinya? DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

Pansus RUU IKN di DPR ini cukup gemuk. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, jumlahnya disepakati 56 orang. Eman orang di antaranya akan menduduki kursi Pimpinan Pansus RUU IKN.

“Mengingat kompleksitas substansi yang akan dibahas dan merupakan lintas sektoral yang melibatkan lintas komisi, maka rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 3 November memutuskan membentuk Panitia Khusus RUU tentang IKN dengan jumlah anggota sebanyak 56 orang dan Pimpinan Pansus 6 orang,” jelas Dasco, kemarin.

Anggota Pansus RUU IKN ini berasal dari semua fraksi. PDIP kebagian paling banyak, yaitu 12 orang. Disusul Golkar sebanyak 8 orang, Gerindra 8 orang, NasDem 6 orang, PKB juga 6 orang. Lalu, Demokrat 5 orang, PKS 5 orang, PAN 4 orang, dan PPP 2 orang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rawanda W Tuturoong senang dengan langkah cepat DPR membentuk Pansus RUU IKN. “Artinya, DPR serius tentang RUU ini. Secara politik sudah ditetapkan dua tahun lalu, bahkan saat periode sebelumnya,” kata Rawanda, saat dihubungi, tadi malam.

Ia berharap, dengan adanya Pansus, proses pembahasan RUU IKN lebih cepat dan bisa menghasilkan undang-undang yang menjadi landasan gerak Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebab, sebelum adanya undang-undang, Pemerintah tidak bisa bergerak.

“Justru ini yang ditunggu-tunggu. Sehingga kita bisa melangkah untuk pembangunan fisik dan seterusnya,” kata Rawanda.

Saat ini, Pemerintah juga sudah menyiapkan banyak konsep. Setelah RUU IKN selesai dibahas di DPR, Rawanda menyebut, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait otoritas IKN. Mengingat, pembangunan ini sangat kompleks alias multisektor. Seperti pembangunan infrastruktur, pemindahan ASN, dan lainnya.

“Kalau dari sisi DPR, kami optimis tahun depan selesai. Kalau kita pantau dari media, secara umum tanggapan dari berbagai pihak sangat positif. Sehingga kita berharap pembangunan ini bisa berjalan baik,” imbuh Rawanda.

 

Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna menilai, dengan pembentukan Pansus, rencana pemindahan IKN sudah selangkah lebih maju. Sebab, dasar hukum pemindahan ibu kota semakin jelas. Sebelumnya, Pemerintah belum bisa bergerak karena belum ada dasar hukum.

Kata Yayat, saat ini publik hanya bisa menunggu pembahasan. Semakin cepat RUU ini disahkan, semakin baik. Apalagi, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah dibuat DPR. Dengan begitu, anggaran bisa berjalan. Seperti, menentukan pembiayaannya dari mana.

“Tinggal bagaimana DPR. Kalau diurut prioritasnya, harusnya makin cepat,” kata Yayat, kemarin. 

Namun, dia berpesan ke DPR agar tetap hati-hati dan tertib dalam penyusunan RUU IKN. Jangan sampai setelah menjadi Undang-Undang, malah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), lalu dibatalkan. “Jangan tiba-tiba digugat seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan lancar,” wanti-wantinya.

Sementara, pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga meminta DPR menjelaskan maksud dan tujuan Pansus RUU IKN. Menurutnya, DPR harus menjelaskan ke publik, Pansus RUU IKN ini mendesak atau tidak. Juga menjelaskan nasib IKN lanjut atau tidak beserta pertimbangannya, mengingat saat ini masih ada pandemi.

“Seperti kondisi pandemi yang belum berakhir, perekonomian yang masih sulit. Berbagai bencana yang tengah terjadi. Juga perpolitikan menjelang 2024 dan pasca 2024,” ujar Nirwono, kemarin.

Nirwono berharap, Pemerintah dan Pansus RUU IKN DPR mempertimbangman hal-hal tersebut dengan bijak. Sebab, waktu pembangunan IKN baru terbatas, sampai dengan 2024. Maka, pilihan yang paling realistis adalah menyiapkan perangkat lunak peraturan perundang-undangan dan turunannya. Sedangkan untuk pembangunannya, diserahkan ke Pemerintah periode berikutnya.

“Buat perencanaan yang matang dari segala aspek untuk diserahkan ke pemerintahan berikutnya. Daripada memaksakan pembangunan infrastruktur kota dalam waktu singkat atau terburu-buru, dan bisa mangkrak di kemudian hari,” pesannya. [MEN]

]]> Ketika banyak proyek terhambat karena Covid-19, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tetap jalan terus. Tidak hanya digeber Pemerintah, DPR juga ikut memuluskannya. Apa buktinya? DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

Pansus RUU IKN di DPR ini cukup gemuk. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut, jumlahnya disepakati 56 orang. Eman orang di antaranya akan menduduki kursi Pimpinan Pansus RUU IKN.

“Mengingat kompleksitas substansi yang akan dibahas dan merupakan lintas sektoral yang melibatkan lintas komisi, maka rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah pada 3 November memutuskan membentuk Panitia Khusus RUU tentang IKN dengan jumlah anggota sebanyak 56 orang dan Pimpinan Pansus 6 orang,” jelas Dasco, kemarin.

Anggota Pansus RUU IKN ini berasal dari semua fraksi. PDIP kebagian paling banyak, yaitu 12 orang. Disusul Golkar sebanyak 8 orang, Gerindra 8 orang, NasDem 6 orang, PKB juga 6 orang. Lalu, Demokrat 5 orang, PKS 5 orang, PAN 4 orang, dan PPP 2 orang.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rawanda W Tuturoong senang dengan langkah cepat DPR membentuk Pansus RUU IKN. “Artinya, DPR serius tentang RUU ini. Secara politik sudah ditetapkan dua tahun lalu, bahkan saat periode sebelumnya,” kata Rawanda, saat dihubungi, tadi malam.

Ia berharap, dengan adanya Pansus, proses pembahasan RUU IKN lebih cepat dan bisa menghasilkan undang-undang yang menjadi landasan gerak Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebab, sebelum adanya undang-undang, Pemerintah tidak bisa bergerak.

“Justru ini yang ditunggu-tunggu. Sehingga kita bisa melangkah untuk pembangunan fisik dan seterusnya,” kata Rawanda.

Saat ini, Pemerintah juga sudah menyiapkan banyak konsep. Setelah RUU IKN selesai dibahas di DPR, Rawanda menyebut, Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait otoritas IKN. Mengingat, pembangunan ini sangat kompleks alias multisektor. Seperti pembangunan infrastruktur, pemindahan ASN, dan lainnya.

“Kalau dari sisi DPR, kami optimis tahun depan selesai. Kalau kita pantau dari media, secara umum tanggapan dari berbagai pihak sangat positif. Sehingga kita berharap pembangunan ini bisa berjalan baik,” imbuh Rawanda.

 

Pengamat perkotaan, Yayat Supriatna menilai, dengan pembentukan Pansus, rencana pemindahan IKN sudah selangkah lebih maju. Sebab, dasar hukum pemindahan ibu kota semakin jelas. Sebelumnya, Pemerintah belum bisa bergerak karena belum ada dasar hukum.

Kata Yayat, saat ini publik hanya bisa menunggu pembahasan. Semakin cepat RUU ini disahkan, semakin baik. Apalagi, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah dibuat DPR. Dengan begitu, anggaran bisa berjalan. Seperti, menentukan pembiayaannya dari mana.

“Tinggal bagaimana DPR. Kalau diurut prioritasnya, harusnya makin cepat,” kata Yayat, kemarin. 

Namun, dia berpesan ke DPR agar tetap hati-hati dan tertib dalam penyusunan RUU IKN. Jangan sampai setelah menjadi Undang-Undang, malah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), lalu dibatalkan. “Jangan tiba-tiba digugat seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan lancar,” wanti-wantinya.

Sementara, pakar tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga meminta DPR menjelaskan maksud dan tujuan Pansus RUU IKN. Menurutnya, DPR harus menjelaskan ke publik, Pansus RUU IKN ini mendesak atau tidak. Juga menjelaskan nasib IKN lanjut atau tidak beserta pertimbangannya, mengingat saat ini masih ada pandemi.

“Seperti kondisi pandemi yang belum berakhir, perekonomian yang masih sulit. Berbagai bencana yang tengah terjadi. Juga perpolitikan menjelang 2024 dan pasca 2024,” ujar Nirwono, kemarin.

Nirwono berharap, Pemerintah dan Pansus RUU IKN DPR mempertimbangman hal-hal tersebut dengan bijak. Sebab, waktu pembangunan IKN baru terbatas, sampai dengan 2024. Maka, pilihan yang paling realistis adalah menyiapkan perangkat lunak peraturan perundang-undangan dan turunannya. Sedangkan untuk pembangunannya, diserahkan ke Pemerintah periode berikutnya.

“Buat perencanaan yang matang dari segala aspek untuk diserahkan ke pemerintahan berikutnya. Daripada memaksakan pembangunan infrastruktur kota dalam waktu singkat atau terburu-buru, dan bisa mangkrak di kemudian hari,” pesannya. [MEN]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories