DPR Dukung Langkah Menteri BUMN Benahi Manajemen Garuda

DPR mendukung langkah yang dilakukan maskapai Garuda Indonesia untuk mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen.

Dengan begitu, manajemen maskapai dapat mengelola dengan lebih baik kedepannya.

“Kita dukung penuh tekad Garuda untuk mengembalikan 12 pesawat tersebut, buat apa dipertahankan. Jadi beban yang berat untuk kita,” kata Anggota Komisi VI DPR, Mahfudz Abdurrahman dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/2).

Menurut Mahfudz, Garuda Indonesia sebagai maskapai milik Pemerintah harus dibenahi dan ditertibkan, supaya bisa meraih untung dan mandiri, tidak sebaliknya menjadi beban Pemerintah.

Pembenahan itu, ujar dia, termasuk membenahi kontrak-kontrak pembelian dan penyewaan pesawat yang disinyalir bermasalah dan ujungnya membuat maskapai penerbangan tersebut merugi. 

“Ini harus dijadikan momentum untuk menertibkan semua hal yang belum beres di Garuda,” tegasnya.

Mahfudz menambahkan, Garuda Indonesia menanggung kerugian yang besar selama mengoperasikan pesawat tersebut, karena sejak 2012 Garuda menanggung rugi sebesar 30 juta dolar AS atau setara Rp419 miliar per tahun.

Ia berpendapat sejak awal pemilihan pesawat tersebut dinilai tidak tepat karena karakteristik pesawat tersebut tidak cocok di Indonesia.

“Landasan bandara kita pendek, belum lagi kapasitas bagasi pesawat kecil dan biaya perawatan yang mahal. Kita tidak paham, kenapa Direksi Garuda pada masa itu memilih pesawat ini,” tanya dia

Terkait dengan ancaman gugatan dari Nordic Aviation Capital kepada Garuda, secara tegas Mahfudz Abdurrahman menyampaikan agar pihak maskapai penerbangan nasional itu jangan takut.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk mengakhiri kontrak sewa dan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 kepada Nordic Aviation Capital (NAC) yang akan jatuh tempo pada 2027. [FIK]

]]> DPR mendukung langkah yang dilakukan maskapai Garuda Indonesia untuk mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ1000 NextGen.

Dengan begitu, manajemen maskapai dapat mengelola dengan lebih baik kedepannya.

“Kita dukung penuh tekad Garuda untuk mengembalikan 12 pesawat tersebut, buat apa dipertahankan. Jadi beban yang berat untuk kita,” kata Anggota Komisi VI DPR, Mahfudz Abdurrahman dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/2).

Menurut Mahfudz, Garuda Indonesia sebagai maskapai milik Pemerintah harus dibenahi dan ditertibkan, supaya bisa meraih untung dan mandiri, tidak sebaliknya menjadi beban Pemerintah.

Pembenahan itu, ujar dia, termasuk membenahi kontrak-kontrak pembelian dan penyewaan pesawat yang disinyalir bermasalah dan ujungnya membuat maskapai penerbangan tersebut merugi. 

“Ini harus dijadikan momentum untuk menertibkan semua hal yang belum beres di Garuda,” tegasnya.

Mahfudz menambahkan, Garuda Indonesia menanggung kerugian yang besar selama mengoperasikan pesawat tersebut, karena sejak 2012 Garuda menanggung rugi sebesar 30 juta dolar AS atau setara Rp419 miliar per tahun.

Ia berpendapat sejak awal pemilihan pesawat tersebut dinilai tidak tepat karena karakteristik pesawat tersebut tidak cocok di Indonesia.

“Landasan bandara kita pendek, belum lagi kapasitas bagasi pesawat kecil dan biaya perawatan yang mahal. Kita tidak paham, kenapa Direksi Garuda pada masa itu memilih pesawat ini,” tanya dia

Terkait dengan ancaman gugatan dari Nordic Aviation Capital kepada Garuda, secara tegas Mahfudz Abdurrahman menyampaikan agar pihak maskapai penerbangan nasional itu jangan takut.

Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan bahwa manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memutuskan untuk mengakhiri kontrak sewa dan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1000 kepada Nordic Aviation Capital (NAC) yang akan jatuh tempo pada 2027. [FIK]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories