DPR: Banyak Alokasi DAK Tak Sesuai Kebutuhan Daerah .

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya mengungkapkan, tidak sedikit program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kami (BAKN) sengaja mendatangi Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan tujuan untuk mengetahui pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Karena seringkali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu, tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga terjadi temuan berulang yang tidak berdampak pada pembangunan di daerah tersebut,” ujar Wahyu usai pertemuan dengan rektor dan guru besar IPB, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/6).  

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu menyampaikan, permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan, ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan.

Bedanya hanya pada spesifikasi daerah kepulauan yang secara spesifik, daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) lainnya.  

Sehingga, banyak rencana program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda.

Misalnya saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan membuat telaah terkait DAK tersebut yang akan dibacakan dalam sidang paripurna sebagai masukan kami.

“Untuk transfer daerah  tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa, tidak ada pengawasan nya di DPR. Sehingga pengawasan tidak jalan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat ini. [FAQ]

]]> .
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya mengungkapkan, tidak sedikit program yang disusun oleh pemerintah pusat dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kami (BAKN) sengaja mendatangi Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan tujuan untuk mengetahui pendapat akademisi terkait pengalokasian DAK untuk daerah kepulauan. Karena seringkali apa yang diberikan pemerintah pusat terhadap daerah tertentu, tidak dibutuhkan oleh daerah tersebut. Sehingga terjadi temuan berulang yang tidak berdampak pada pembangunan di daerah tersebut,” ujar Wahyu usai pertemuan dengan rektor dan guru besar IPB, Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/6).  

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu menyampaikan, permasalahan yang ditemukan IPB terkait DAK, khususnya DAK daerah kepulauan, ternyata sama dengan apa yang ditemukan BAKN di lapangan.

Bedanya hanya pada spesifikasi daerah kepulauan yang secara spesifik, daerah kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) lainnya.  

Sehingga, banyak rencana program yang telah disusun oleh pemerintah daerah kepulauan dengan alokasi DAK-nya, namun tidak dapat terlaksana, karena program yang diberikan pemerintah pusat berbeda.

Misalnya saja rencana pembangunan dermaga oleh kepala daerah dengan dibiayai DAK yang tidak dapat terwujud karena adanya program yang berbeda dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan membuat telaah terkait DAK tersebut yang akan dibacakan dalam sidang paripurna sebagai masukan kami.

“Untuk transfer daerah  tidak hanya DAK saja, tapi juga yang lainnya, tidak ada komisi yang menjadi mitra kerjanya. Selama ini ada di Komisi XI, tapi itu tidak secara spesifik melakukan pembahasan dan pengawasan transfer daerah, termasuk DAK dan dana desa, tidak ada pengawasan nya di DPR. Sehingga pengawasan tidak jalan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat ini. [FAQ]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories