DPD Tolak Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

Anggota DPD, Abdul Rachman Thaha memastikan, lembaganya menolak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden jadi tiga periode. Menurut Thaha, lembaganya mendukung amandemen UUD, namun semata-mata terkait pokok-pokok haluan negara, penataan kelembagaan MPR, dan penguatan kelembagaan DPD.

“Terkait perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, 99,9 persen keyakinan saya bahwa 136 orang anggota DPD menolak amandemen UUD,” kata Thaha dalam keterangan persnya, Rabu (17/3).

Dia mengancam, akan membuka nama anggota DPD yang mendukung perubahan UUD 1945 tentang masa jabatan presiden. Pasalnya, perubahan tersebut harus dibahas bersama dengan unsur DPD. Setidaknya disepakati oleh 50+1 persen dari keseluruhan penghuni Senayan.

“Jika saya mengetahui ada anggota DPD yang berpolitik transaksional dengan cara yang tidak etis terkait perubahan masa jabatan presiden, saya akan buka nama yang bersangkutan ke masyarakat,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPD RI itu menenggarai isu masa jabatan presiden tiga periode hanya pancingan terhadap watak kenegarawanan Jokowi. “Anggaplah bahwa pada isu lain, publik mempersoalkan sikap kenegarawanan Presiden,” jelasnya.

Akan tetapi jika wacana ini benar-benar terjadi, maka manjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. “Terlalu suram bagi catatan perjalanan negara-bangsa Indonesia,” paparnya. [UMM]

]]> Anggota DPD, Abdul Rachman Thaha memastikan, lembaganya menolak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden jadi tiga periode. Menurut Thaha, lembaganya mendukung amandemen UUD, namun semata-mata terkait pokok-pokok haluan negara, penataan kelembagaan MPR, dan penguatan kelembagaan DPD.

“Terkait perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, 99,9 persen keyakinan saya bahwa 136 orang anggota DPD menolak amandemen UUD,” kata Thaha dalam keterangan persnya, Rabu (17/3).

Dia mengancam, akan membuka nama anggota DPD yang mendukung perubahan UUD 1945 tentang masa jabatan presiden. Pasalnya, perubahan tersebut harus dibahas bersama dengan unsur DPD. Setidaknya disepakati oleh 50+1 persen dari keseluruhan penghuni Senayan.

“Jika saya mengetahui ada anggota DPD yang berpolitik transaksional dengan cara yang tidak etis terkait perubahan masa jabatan presiden, saya akan buka nama yang bersangkutan ke masyarakat,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPD RI itu menenggarai isu masa jabatan presiden tiga periode hanya pancingan terhadap watak kenegarawanan Jokowi. “Anggaplah bahwa pada isu lain, publik mempersoalkan sikap kenegarawanan Presiden,” jelasnya.

Akan tetapi jika wacana ini benar-benar terjadi, maka manjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi. “Terlalu suram bagi catatan perjalanan negara-bangsa Indonesia,” paparnya. [UMM]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories