DPD Minta Perum Bulog Beli Hasil Panen Petani .

Kalangan senator mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) agar menyerap hasil panen yang berpotensi naik. Peningkatan produksi padi ini didasarkan pada asumsi output program food estate atau lumbung pangan di beberapa daerah. Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mengatakan, bila kenaikan tersebut benar terjadi, hasil produksi dalam negeri harus mendapat prioritas untuk diserap pasar. Sehingga kenaikan produksi berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

“Kami berharap, Bulog dan pasar domestik dapat menyerap langsung hasil petani. Sebab, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya margin yang cukup lebar antara harga jual beras dan gabah di tingkat petani. Tidak sebanding dengan harga di tingkat pedagang,” ujar Sultan, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Pertaniam (Kementan) memperkirakan adanya kenaikan produksi gabah kering giling sebesar 5,37 juta ton dibanding triwulan pertama 2020. Produksi padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG. Ini mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan pada 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

Melanjutkan keterangannya, Sultan mendorong Bulog memotong mata rantai distribusi beras atau gabah yang tidak menguntungkan petani. Caranya, Bulog membeli langsung hasil panen kepada petani, tidak membeli beras di penggilingan (pengusaha).

“Bulog harus masuk, hadir di tengah petani. Tidak boleh sekadar berorientasi pada keuntungan (pendapatan) saja. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, Bulog juga harus mengoptimalkan fungsi sebagai pengendali stok pangan nasional dan stabilisator harga,” tegas mantan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu itu.

Lebih lanjut, Sultan meminta pemerintah menguatkan in­tervensi terhadap kebutuhan pokok (beras), tidak sepenuhnya menyerahkan harga kepada mekanisme pasar. Sebab, intervensi standar harga untuk sejumlah komoditas pokok, seperti beras akan berdampak pada stabilitas harga secara jangka panjang.

“Untuk meningkatkan produktivitas petani, pemerintah harus melakukan dua hal. Yakni, memberi kepastian harga dan melakukan pembatasan impor terhadap komoditas pokok tertentu. Jika itu terwujud, saya yakin petani nasional kita akan kuat, produktif, dan sejahtera,” tuturnya.

Soal impor beras dalam menghadapi Lebaran, Sultan meminta pemerintah tak melaku­kan opsi tersebut jika produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan nasional. Strategi jangka pendek untuk mengati­sipasi lonjakan harga adalah melakukan operasi pasar secara masif dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Dengan begitu, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari penimbunan barang, serta permainan harga jelang hari raya. “Setiap tahun, kita dihadapkan oleh masalah yang sama. Padahal, potensi pertanian kita luar biasa besar, dan kita pernah swasembada beras,” cetusnya.

Karenanya, masih menurut Sultan, pemerintah harus fokus pada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Demi kemajuan pertanian di masa depan. [ONI]

]]> .
Kalangan senator mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) agar menyerap hasil panen yang berpotensi naik. Peningkatan produksi padi ini didasarkan pada asumsi output program food estate atau lumbung pangan di beberapa daerah. Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin mengatakan, bila kenaikan tersebut benar terjadi, hasil produksi dalam negeri harus mendapat prioritas untuk diserap pasar. Sehingga kenaikan produksi berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

“Kami berharap, Bulog dan pasar domestik dapat menyerap langsung hasil petani. Sebab, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya margin yang cukup lebar antara harga jual beras dan gabah di tingkat petani. Tidak sebanding dengan harga di tingkat pedagang,” ujar Sultan, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Sebelumnya, Kementerian Pertaniam (Kementan) memperkirakan adanya kenaikan produksi gabah kering giling sebesar 5,37 juta ton dibanding triwulan pertama 2020. Produksi padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG. Ini mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan pada 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

Melanjutkan keterangannya, Sultan mendorong Bulog memotong mata rantai distribusi beras atau gabah yang tidak menguntungkan petani. Caranya, Bulog membeli langsung hasil panen kepada petani, tidak membeli beras di penggilingan (pengusaha).

“Bulog harus masuk, hadir di tengah petani. Tidak boleh sekadar berorientasi pada keuntungan (pendapatan) saja. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, Bulog juga harus mengoptimalkan fungsi sebagai pengendali stok pangan nasional dan stabilisator harga,” tegas mantan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu itu.

Lebih lanjut, Sultan meminta pemerintah menguatkan in­tervensi terhadap kebutuhan pokok (beras), tidak sepenuhnya menyerahkan harga kepada mekanisme pasar. Sebab, intervensi standar harga untuk sejumlah komoditas pokok, seperti beras akan berdampak pada stabilitas harga secara jangka panjang.

“Untuk meningkatkan produktivitas petani, pemerintah harus melakukan dua hal. Yakni, memberi kepastian harga dan melakukan pembatasan impor terhadap komoditas pokok tertentu. Jika itu terwujud, saya yakin petani nasional kita akan kuat, produktif, dan sejahtera,” tuturnya.

Soal impor beras dalam menghadapi Lebaran, Sultan meminta pemerintah tak melaku­kan opsi tersebut jika produksi dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan nasional. Strategi jangka pendek untuk mengati­sipasi lonjakan harga adalah melakukan operasi pasar secara masif dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Dengan begitu, tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari penimbunan barang, serta permainan harga jelang hari raya. “Setiap tahun, kita dihadapkan oleh masalah yang sama. Padahal, potensi pertanian kita luar biasa besar, dan kita pernah swasembada beras,” cetusnya.

Karenanya, masih menurut Sultan, pemerintah harus fokus pada rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Demi kemajuan pertanian di masa depan. [ONI]
]]> .
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories