DKI Gaet Kota Penyangga Atasi Pencemaran Udara

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Kota penyangga untuk mengatasi pencemaran. Langkah ini diharapkan efektif meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota dan sekitarnya.

Pemprov DKI menggelar Public Expose Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (19/9). Kegiatan ini dihadiri sejumlah perwakilan berbagai elemen pemerintahan, lembaga nonpemerintah, akademisi dan masyarakat.

“Acara hari ini menjadi ajang Pemprov DKI Jakarta menjelaskan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Serta menggalang dukungan dari pemangku kepentingan terkait, sekaligus menghasilkan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta,” kata Afan Andriansyah Idris, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI.

Dia menjelaskan, SPPU ini disusun sebagai upaya Pemprov DKI meningkatkan kualitas udara yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan SPPU, papar Afan, dilakukan berdasarkan peninjauan terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) DKI Jakarta yang menempati posisi terendah pada 2019.

“Dari kegiatan ini, kita mendapatkan kesepakatan terhadap aksi SPPU dan target-targetnya. Semoga yang kita lakukan ini dapat membawa dampak baik bagi warga Jakarta terkait isu pencemaran udara,” tuturnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, SPPU ini sebelumnya bernama Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU). Isinya berupa dokumen komprehensif berisi strategi dan rencana aksi untuk menanggulangi dampak pencemaran udara di Jakarta. “SPPU akan menjadi panduan bagi Pemprov DKI Jakarta selama delapan tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas udara,” katanya.

Asep menuturkan, strategi dalam SPPU merupakan salah satu wujud langkah Pemprov DKI dalam melaksanakan amar putusan gugatan warga tentang polusi udara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021.

“Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan SPPU dengan melibatkan partisipasi semua pihak, sebagaimana amanat putusan gugatan warga,” ujarnya.

 

SPPU tersebut berisi 75 rencana aksi yang dikhususkan dalam tiga strategi. Yakni, peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, pengurangan emisi pencemar udara dari sumber bergerak, dan pengurangan emisi pencemar udara dari sumber tidak bergerak.

Asep menegaskan, Pemprov DKI tidak akan bisa menjalankan strategi tersebut sendirian. Oleh sebab itu, pihaknya sedang mengupayakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan daerah penyangga untuk ikut mengurangi pencemaran udara.

“Saat ini Pemprov DKI sedang menyusun perjanjian kerja sama dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi,” katanya.

Salah satu realisasi kerja sama yang mulai digarap adalah uji emisi bersama dan penyusunan kebijakan berkesinambungan. Sehingga, rencana dan strategi menekan polusi melalui uji emisi berlaku di semua wilayah.

“Tanpa adanya kerja sama yang menyeluruh dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sekitar Jakarta, pengendalian udara ini tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dipaparkan Asep, penyebab polusi di Jakarta didominasi oleh penggunaan bahan bakar oleh kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan pada 2020 di DKI tercatat sebanyak 20,22 juta unit. Jumlah itu diyakini terus meningkat ke depan. Oleh sebab itu, kualitas udara menurun. Dari hasil pengukuran lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), skor kualitas udara Jakarta 53,50 hingga 78,78. Lebih rendah dibandingkan daerah lain.

Berdasarkan data Dinas LH, lanjut Asep, polusi udara dapat mengganggu kesehatan warga. Salah satunya penyakit saluran pernafasan.

Melalui tiga strategi SPPU, Pemprov DKI menargetkan penurunan 41 persen polutan berbahaya PM2,5 pada 2030. Partikulat PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2, 5 mikron atau mikrometer.

“PM2,5 ini menimbulkan dampak kesehatan yang parah untuk jangka pendek dan jangka panjang,” kata Asep.

 

Dari lima kota administrasi dan satu kabupaten di Ibu Kota, Jakarta Timur (Jaktim) menjadi wilayah dengan kualitas udara paling buruk.

“Industri paling banyak di Jakarta Timur. Makanya tingkat pencemarannya relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain di Jakarta,” jelas dia.

Menurut Asep, selain Jakarta Timur, daerah penyangga yang terdapat banyak industri pasti memberikan dampak terhadap kualitas udara.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus meminta Pemprov DKI dan kota penyangga fokus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum. Sebab, polusi udara paling besar berasal dari kendaraan bermotor.

“Saat ini di Bogor sudah ada Bis Kita, tapi daerah Bodetabek lain bagaimana?” tanya Sitorus.

Pada 2021, perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss IQAir, menempatkan Jakarta di posisi ke-10 sebagai kota dengan polusi udara tinggi di dunia.

Dilansir dari laporan IQAir: World Air Quality Report 2021, polusi udara yang tinggi di Jakarta diperkirakan telah menyebabkan 3.700 warga meninggal dunia. Dan, polusi menyebabkan potensi kerugian mencapai 960 juta dolar AS atau sekitar Rp 14 triliun (kurs Rp 14.600 per dolar AS).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sebanyak 7 juta orang meninggal dunia setiap tahun karena penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara juga berisiko mengakibatkan kecacatan fisik pada masyarakat yang terpapar dalam jangka waktu yang panjang.

WHO menyebut mayoritas polusi udara bersumber dari aktivitas manusia seperti pembakaran pada aktivitas rumah tangga, limbah asap pada fasilitas industri, kebakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor.

Namun hingga 2021, data WHO menunjukkan belum ada satu negara pun yang berhasil memenuhi standar kualitas udara WHO. ■

]]> Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Kota penyangga untuk mengatasi pencemaran. Langkah ini diharapkan efektif meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota dan sekitarnya.

Pemprov DKI menggelar Public Expose Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (19/9). Kegiatan ini dihadiri sejumlah perwakilan berbagai elemen pemerintahan, lembaga nonpemerintah, akademisi dan masyarakat.

“Acara hari ini menjadi ajang Pemprov DKI Jakarta menjelaskan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Serta menggalang dukungan dari pemangku kepentingan terkait, sekaligus menghasilkan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta,” kata Afan Andriansyah Idris, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI.

Dia menjelaskan, SPPU ini disusun sebagai upaya Pemprov DKI meningkatkan kualitas udara yang merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan SPPU, papar Afan, dilakukan berdasarkan peninjauan terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) DKI Jakarta yang menempati posisi terendah pada 2019.

“Dari kegiatan ini, kita mendapatkan kesepakatan terhadap aksi SPPU dan target-targetnya. Semoga yang kita lakukan ini dapat membawa dampak baik bagi warga Jakarta terkait isu pencemaran udara,” tuturnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, SPPU ini sebelumnya bernama Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU). Isinya berupa dokumen komprehensif berisi strategi dan rencana aksi untuk menanggulangi dampak pencemaran udara di Jakarta. “SPPU akan menjadi panduan bagi Pemprov DKI Jakarta selama delapan tahun ke depan untuk meningkatkan kualitas udara,” katanya.

Asep menuturkan, strategi dalam SPPU merupakan salah satu wujud langkah Pemprov DKI dalam melaksanakan amar putusan gugatan warga tentang polusi udara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021.

“Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan SPPU dengan melibatkan partisipasi semua pihak, sebagaimana amanat putusan gugatan warga,” ujarnya.

 

SPPU tersebut berisi 75 rencana aksi yang dikhususkan dalam tiga strategi. Yakni, peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, pengurangan emisi pencemar udara dari sumber bergerak, dan pengurangan emisi pencemar udara dari sumber tidak bergerak.

Asep menegaskan, Pemprov DKI tidak akan bisa menjalankan strategi tersebut sendirian. Oleh sebab itu, pihaknya sedang mengupayakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan daerah penyangga untuk ikut mengurangi pencemaran udara.

“Saat ini Pemprov DKI sedang menyusun perjanjian kerja sama dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi,” katanya.

Salah satu realisasi kerja sama yang mulai digarap adalah uji emisi bersama dan penyusunan kebijakan berkesinambungan. Sehingga, rencana dan strategi menekan polusi melalui uji emisi berlaku di semua wilayah.

“Tanpa adanya kerja sama yang menyeluruh dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota sekitar Jakarta, pengendalian udara ini tidak dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Dipaparkan Asep, penyebab polusi di Jakarta didominasi oleh penggunaan bahan bakar oleh kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan pada 2020 di DKI tercatat sebanyak 20,22 juta unit. Jumlah itu diyakini terus meningkat ke depan. Oleh sebab itu, kualitas udara menurun. Dari hasil pengukuran lima Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU), skor kualitas udara Jakarta 53,50 hingga 78,78. Lebih rendah dibandingkan daerah lain.

Berdasarkan data Dinas LH, lanjut Asep, polusi udara dapat mengganggu kesehatan warga. Salah satunya penyakit saluran pernafasan.

Melalui tiga strategi SPPU, Pemprov DKI menargetkan penurunan 41 persen polutan berbahaya PM2,5 pada 2030. Partikulat PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2, 5 mikron atau mikrometer.

“PM2,5 ini menimbulkan dampak kesehatan yang parah untuk jangka pendek dan jangka panjang,” kata Asep.

 

Dari lima kota administrasi dan satu kabupaten di Ibu Kota, Jakarta Timur (Jaktim) menjadi wilayah dengan kualitas udara paling buruk.

“Industri paling banyak di Jakarta Timur. Makanya tingkat pencemarannya relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain di Jakarta,” jelas dia.

Menurut Asep, selain Jakarta Timur, daerah penyangga yang terdapat banyak industri pasti memberikan dampak terhadap kualitas udara.

Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus meminta Pemprov DKI dan kota penyangga fokus mendorong peningkatan penggunaan angkutan umum. Sebab, polusi udara paling besar berasal dari kendaraan bermotor.

“Saat ini di Bogor sudah ada Bis Kita, tapi daerah Bodetabek lain bagaimana?” tanya Sitorus.

Pada 2021, perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss IQAir, menempatkan Jakarta di posisi ke-10 sebagai kota dengan polusi udara tinggi di dunia.

Dilansir dari laporan IQAir: World Air Quality Report 2021, polusi udara yang tinggi di Jakarta diperkirakan telah menyebabkan 3.700 warga meninggal dunia. Dan, polusi menyebabkan potensi kerugian mencapai 960 juta dolar AS atau sekitar Rp 14 triliun (kurs Rp 14.600 per dolar AS).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sebanyak 7 juta orang meninggal dunia setiap tahun karena penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Polusi udara juga berisiko mengakibatkan kecacatan fisik pada masyarakat yang terpapar dalam jangka waktu yang panjang.

WHO menyebut mayoritas polusi udara bersumber dari aktivitas manusia seperti pembakaran pada aktivitas rumah tangga, limbah asap pada fasilitas industri, kebakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor.

Namun hingga 2021, data WHO menunjukkan belum ada satu negara pun yang berhasil memenuhi standar kualitas udara WHO. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories