DKI Fokus Bangun Rusun Distop, Program Rumah DP 0 Rupiah Wassalam

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta menyetop Program Rumah DP 0 Rupiah pada 2023. Alasannya, ingin fokus menyelesaikan pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 Dinas PRKP mengajukan anggaran Rp 1,22 triliun.

“Pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun tidak untuk pembangunan hunian DP nol,” ungkap Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Sarjoko menjawab pertanyaan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11).

Sarjoko menjelaskan, pagu anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan. Seperti, penyediaan rusun bagi warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Pihaknya akan membangun 3 tower rusun berkonsep green building dengan total 675 unit hunian.

Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menerapkan skema multiyears. Rinciannya, pada 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 Rp 326 miliar. Program prioritas selanjutnya pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun yang telah terbangun serta menuntaskan program penataan kampung kumuh.

“Perencanaan di lahan-lahan yang sudah dimiliki untuk 6 lokasi sebanyak Rp 28 miliar. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemulihan berkala rusun di 14 rusun kurang lebih Rp 187 miliar. Dan perencanaan pemeliharaan berkala rusun sebanyak 12 lokasi atau kurang lebih Rp 14 miliar,” bebernya.

Sebagai informasi, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengatur penghasilan tertinggi menjadi Rp 14,8 juta yang semula Rp 7 juta.

Fokus Rusunawa

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gembong Warsono mendukung anggaran Dinas PRKP dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) ketimbang program Rumah DP 0 Rupiah. Sebab, program Rumah 0 Persen yang dikampanyekan Anies Baswedan itu, tidak tepat sasaran lantaran syaratnya tidak terjangkau MBR.

“Awalnya DP nol Rupiah diperuntukkan bagi MBR. MBR ditetapkan berpenghasilan Rp 14 juta? Saya kira sudah dengan pendapatan sebesar itu, bukan orang miskin lagi,” katanya.

 

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo juga mendukung Program Rumah DP 0 Rupiah, dihentikan.

“Persyaratan teknisnya sulit terpenuhi, khususnya secara regulatif perbankan,” kata Rio, Rabu (2/11).

Sehingga, lanjut dia, program itu sulit menjangkau kalangan menengah ke bawah.

“Faktanya hanya sekitar 2.000-an unit capaian yang didapatkan selama 5 tahun ini,” kritiknya.

Rio menilai, kebutuhan pemukiman sangat mendesak bagi warga Jakarta. Dia mendesak Pemprov DKI membuat program rusun yang bisa menjadi milik pribadi warga.

“Rusun masih menjadi solusi yang paling realistis dalam menghadapi ketersediaan lahan yang semakin sempit di Jakarta,” tegasnya.

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Diharapkannya, program Rumah DP 0 Rupiah dilanjutkan.

“(Program Rumah DP 0 Rupiah) salah satu kebutuhan bagi masyarakat Jakarta, seharusnya tetap dijalankan. Pembangunan rusun juga bagus. Seharusnya biar saja jalan semuanya,” kata Hasbiallah, Rabu (2/11).

Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda juga menyayangkan Dinas PRKP tak mengalokasikan anggaran untuk Program rumah DP 0 Rupiah. “Program DP 0 Rupiah bagus. Itu ditiru oleh daerah lain,” ungkapnya.

Oman berpendapat, Rumah DP 0 Rupiah membantu masyarakat untuk memperoleh hunian. Masyarakat bisa mendapatkan rumah tanpa harus mengeluarkan DP. Sebab, selama ini DP menjadi halangan warga untuk mencicil rumah.

Warganet ikut mengomentari polemik penghentian Program Rumah DP 0 Persen, di akun Instagram Dinas PRKP, @dinasperumahan.jakarta.

“Angsurannya mahal. DP 0 Rupiah sama aja, digedein di angsurannya. Rakyat sudah cerdas. Hadehhh,” kata @bennyrudholf23.

“DP 0 Rupiah angsuran selangit pak, Rp 2,8 juta dengan gaji UMR DKI 4,6 juta, belum air, listriknya, kebutuhan sehari-hari, dll. Bisa 20 tahun nyicilnya,” ujar @boyhikarri.

“Dp 0 Rupiah tapi cicilannya nyekek, 20 tahun kebelli 2 Rusunami,” cetus @deddylie_cius. “Gaji saya cuma 4,6 juta. Gagal punya rumah,” ucap @ramdhan0545.

Selain itu, ada warga mempersoalkan sulitnya mendaftar program ini. “Saya ngajuin dari 2019, nggak dipanggil-panggil, padahal sudah ada nomor waiting list,” beber @evi_hndy. “Ribet ngurusnya kalo nggak ada orang dalem,” kata @taey_ ledhig. ■

]]> Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta menyetop Program Rumah DP 0 Rupiah pada 2023. Alasannya, ingin fokus menyelesaikan pembangunan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 Dinas PRKP mengajukan anggaran Rp 1,22 triliun.

“Pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun tidak untuk pembangunan hunian DP nol,” ungkap Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta Sarjoko menjawab pertanyaan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11).

Sarjoko menjelaskan, pagu anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan. Seperti, penyediaan rusun bagi warga terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Pihaknya akan membangun 3 tower rusun berkonsep green building dengan total 675 unit hunian.

Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menerapkan skema multiyears. Rinciannya, pada 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 Rp 326 miliar. Program prioritas selanjutnya pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun yang telah terbangun serta menuntaskan program penataan kampung kumuh.

“Perencanaan di lahan-lahan yang sudah dimiliki untuk 6 lokasi sebanyak Rp 28 miliar. Kemudian pelaksanaan kegiatan pemulihan berkala rusun di 14 rusun kurang lebih Rp 187 miliar. Dan perencanaan pemeliharaan berkala rusun sebanyak 12 lokasi atau kurang lebih Rp 14 miliar,” bebernya.

Sebagai informasi, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengatur penghasilan tertinggi menjadi Rp 14,8 juta yang semula Rp 7 juta.

Fokus Rusunawa

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gembong Warsono mendukung anggaran Dinas PRKP dialokasikan untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) ketimbang program Rumah DP 0 Rupiah. Sebab, program Rumah 0 Persen yang dikampanyekan Anies Baswedan itu, tidak tepat sasaran lantaran syaratnya tidak terjangkau MBR.

“Awalnya DP nol Rupiah diperuntukkan bagi MBR. MBR ditetapkan berpenghasilan Rp 14 juta? Saya kira sudah dengan pendapatan sebesar itu, bukan orang miskin lagi,” katanya.

 

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo juga mendukung Program Rumah DP 0 Rupiah, dihentikan.

“Persyaratan teknisnya sulit terpenuhi, khususnya secara regulatif perbankan,” kata Rio, Rabu (2/11).

Sehingga, lanjut dia, program itu sulit menjangkau kalangan menengah ke bawah.

“Faktanya hanya sekitar 2.000-an unit capaian yang didapatkan selama 5 tahun ini,” kritiknya.

Rio menilai, kebutuhan pemukiman sangat mendesak bagi warga Jakarta. Dia mendesak Pemprov DKI membuat program rusun yang bisa menjadi milik pribadi warga.

“Rusun masih menjadi solusi yang paling realistis dalam menghadapi ketersediaan lahan yang semakin sempit di Jakarta,” tegasnya.

Pandangan berbeda disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Diharapkannya, program Rumah DP 0 Rupiah dilanjutkan.

“(Program Rumah DP 0 Rupiah) salah satu kebutuhan bagi masyarakat Jakarta, seharusnya tetap dijalankan. Pembangunan rusun juga bagus. Seharusnya biar saja jalan semuanya,” kata Hasbiallah, Rabu (2/11).

Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda juga menyayangkan Dinas PRKP tak mengalokasikan anggaran untuk Program rumah DP 0 Rupiah. “Program DP 0 Rupiah bagus. Itu ditiru oleh daerah lain,” ungkapnya.

Oman berpendapat, Rumah DP 0 Rupiah membantu masyarakat untuk memperoleh hunian. Masyarakat bisa mendapatkan rumah tanpa harus mengeluarkan DP. Sebab, selama ini DP menjadi halangan warga untuk mencicil rumah.

Warganet ikut mengomentari polemik penghentian Program Rumah DP 0 Persen, di akun Instagram Dinas PRKP, @dinasperumahan.jakarta.

“Angsurannya mahal. DP 0 Rupiah sama aja, digedein di angsurannya. Rakyat sudah cerdas. Hadehhh,” kata @bennyrudholf23.

“DP 0 Rupiah angsuran selangit pak, Rp 2,8 juta dengan gaji UMR DKI 4,6 juta, belum air, listriknya, kebutuhan sehari-hari, dll. Bisa 20 tahun nyicilnya,” ujar @boyhikarri.

“Dp 0 Rupiah tapi cicilannya nyekek, 20 tahun kebelli 2 Rusunami,” cetus @deddylie_cius. “Gaji saya cuma 4,6 juta. Gagal punya rumah,” ucap @ramdhan0545.

Selain itu, ada warga mempersoalkan sulitnya mendaftar program ini. “Saya ngajuin dari 2019, nggak dipanggil-panggil, padahal sudah ada nomor waiting list,” beber @evi_hndy. “Ribet ngurusnya kalo nggak ada orang dalem,” kata @taey_ ledhig. ■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories