Diungkap Saat Rakornas Lembaga Zakat Ilegal Bikin Baznas Terganggu

(Baznas) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengumpul Zakat (Rakornas UPZ). Banyak yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Salah satu topik yang diangkat adalah soal maraknya lembaga pengumpul zakat ilegal yang semakin menjamur.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, maraknya pengumpul zakat atau amil ini sebaiknya jadi bahan evaluasi.Keberadaan mereka perlu dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Jika sesuai peraturan tentu harus saling mendukung dan menguatkan. Namun jika banyak yang melanggar, harus ada tindak lanjutnya.

“Untuk pengelolaan zakat di Indonesia sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang Zakat,” kata Arsul di sela konferensi pers, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kemarin.

Zakat secara nasional, lanjut Arsul, dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). UU Zakat juga mengatur tentang adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat (amil) non-negara yang dapat mengelola zakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

“Setiap amil harus mengikuti ekosistem sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Tentang zakat juga sudah terbit Peraturan Presiden (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Persoalannya sekarang muncul pengumpul zakat atau amil di tengah masyarakat yang memungut dana masyarakat, tapi tidak diketahui bagaimana pengelolaannya. Dari waktu ke waktu keberadaan organisasi ilegal ini makin menjamur.

“Ini harus diperbaiki. Bagaimana cara dan seperti apa langkahnya, akan akankita bahas,” tukas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Noor Achmad berharap, keberadaan organisasi yang menjadi amil zakat ilegal ini segera dibenahi. Mereka dikhawatirkan menarik dana darimasyarakat. Namun dana yang ada dikelola untuk kepentinganinternal yang tidak sesuai dengan tujuan zakat.

“Keberadaan mereka sangat mengganggu. Kalau mau menjadi amil zakat resmi ya terdaftar,” katanya.

 

Menurutnya, untuk menjadi organisasi pengumpul zakat harus mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, lembaga amil zakat juga harus profesionaldan amanah. Selain Baznas memang banyak organisasi resmi yang menjalankan program pengumpulan zakat serta mengelolanya di tengahmasyarakat. “Mari kita berjuang bersama untuk kesejahteraan umat,” katanya.

Dia mewanti-wanti masyarakat agar tidak gampang tergiur untuk mengalokasikan dananya kepada badan zakat yang ilegal. Dikhawatirkan dana dari masyarakat ini dikelola secara tidak transparan untuk kepentingan mereka.

“Yang dikhawatirkan tidak aman regulasi, tidak syar’i dan tidak aman NKRI,” pesannya.

Alangkah baiknya dana dari masyarakat ini bisa dikelola untuk masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan juga mendorong masyarakat untuk produktif.

Achmad menjelaskan, yang dimaksud tidak aman regulasi adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tidak aman syar’i antara lain memberikan bantuan zakat kepada orang-orang tertentu yang dia senangi saja padahal itu tidak boleh. Karena sasaran zakat harus sesuai dengan syariat Islam,” pesannya.

Sedangkan yang dimaksud tidak aman NKRI adalah organisasi penarik zakat ilegal yang menarik zakat untuk menentang negara. Menurut dia, keberadaan mereka bisa bertambah besar jika tidak ada langkah tegas.

“Kami khawatir uang zakat ini untuk menggalang kekuatan menentang pemerintah atau disalurkan secara ilegal untuk pendanaan ke luar negeri,” ucapnya.

Adapun Rakornas UPZ kali ini mengusung tema Penguatan Kelembagaan UPZ BAZNAS untuk Peningkatan Layanan, Inovasi dan Sinergi Pengelolaan Zakat. Acara digelar di Discovery Hotel Ancol pada 1-3 November 2021.

Tujuan utama Rakornas UPZ kali ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat miskin melalui program-program yang sudah disusun untuk satu tahun ke depan. [JAR]

]]> (Baznas) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengumpul Zakat (Rakornas UPZ). Banyak yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Salah satu topik yang diangkat adalah soal maraknya lembaga pengumpul zakat ilegal yang semakin menjamur.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, maraknya pengumpul zakat atau amil ini sebaiknya jadi bahan evaluasi.Keberadaan mereka perlu dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Jika sesuai peraturan tentu harus saling mendukung dan menguatkan. Namun jika banyak yang melanggar, harus ada tindak lanjutnya.

“Untuk pengelolaan zakat di Indonesia sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu Undang-Undang Zakat,” kata Arsul di sela konferensi pers, di kawasan Ancol, Jakarta Utara, kemarin.

Zakat secara nasional, lanjut Arsul, dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). UU Zakat juga mengatur tentang adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pengelola zakat (amil) non-negara yang dapat mengelola zakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

“Setiap amil harus mengikuti ekosistem sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Tentang zakat juga sudah terbit Peraturan Presiden (PP) Nomor 14 Tahun 2014 pedoman pemberian izin LAZ. Persoalannya sekarang muncul pengumpul zakat atau amil di tengah masyarakat yang memungut dana masyarakat, tapi tidak diketahui bagaimana pengelolaannya. Dari waktu ke waktu keberadaan organisasi ilegal ini makin menjamur.

“Ini harus diperbaiki. Bagaimana cara dan seperti apa langkahnya, akan akankita bahas,” tukas politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Noor Achmad berharap, keberadaan organisasi yang menjadi amil zakat ilegal ini segera dibenahi. Mereka dikhawatirkan menarik dana darimasyarakat. Namun dana yang ada dikelola untuk kepentinganinternal yang tidak sesuai dengan tujuan zakat.

“Keberadaan mereka sangat mengganggu. Kalau mau menjadi amil zakat resmi ya terdaftar,” katanya.

 

Menurutnya, untuk menjadi organisasi pengumpul zakat harus mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, lembaga amil zakat juga harus profesionaldan amanah. Selain Baznas memang banyak organisasi resmi yang menjalankan program pengumpulan zakat serta mengelolanya di tengahmasyarakat. “Mari kita berjuang bersama untuk kesejahteraan umat,” katanya.

Dia mewanti-wanti masyarakat agar tidak gampang tergiur untuk mengalokasikan dananya kepada badan zakat yang ilegal. Dikhawatirkan dana dari masyarakat ini dikelola secara tidak transparan untuk kepentingan mereka.

“Yang dikhawatirkan tidak aman regulasi, tidak syar’i dan tidak aman NKRI,” pesannya.

Alangkah baiknya dana dari masyarakat ini bisa dikelola untuk masyarakat yang membutuhkan. Pengelolaan juga mendorong masyarakat untuk produktif.

Achmad menjelaskan, yang dimaksud tidak aman regulasi adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tidak aman syar’i antara lain memberikan bantuan zakat kepada orang-orang tertentu yang dia senangi saja padahal itu tidak boleh. Karena sasaran zakat harus sesuai dengan syariat Islam,” pesannya.

Sedangkan yang dimaksud tidak aman NKRI adalah organisasi penarik zakat ilegal yang menarik zakat untuk menentang negara. Menurut dia, keberadaan mereka bisa bertambah besar jika tidak ada langkah tegas.

“Kami khawatir uang zakat ini untuk menggalang kekuatan menentang pemerintah atau disalurkan secara ilegal untuk pendanaan ke luar negeri,” ucapnya.

Adapun Rakornas UPZ kali ini mengusung tema Penguatan Kelembagaan UPZ BAZNAS untuk Peningkatan Layanan, Inovasi dan Sinergi Pengelolaan Zakat. Acara digelar di Discovery Hotel Ancol pada 1-3 November 2021.

Tujuan utama Rakornas UPZ kali ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat miskin melalui program-program yang sudah disusun untuk satu tahun ke depan. [JAR]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories