Dishub DKI: Ganjil Genap Tergantung Tren Kenaikan Kasus Corona

Ibu kota menuju fase genting pandemi Covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, warga Jakarta menghadapi gelombang baru. Kasus harian Covid-19 meningkat drastis dalam sepekan ini. Keterisian ruang perawatan dan isolasi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan Covid-19 meningkat tajam.

Namun, kondisi lalu lintas justru kian macet. Mobilitas warga tetap tinggi. Setiap jam sibuk, pulang dan balik kerja, ruas jalan protokol utama, juga jalan penghubung dengan wilayah tetangga macet parah.

Banyak pihak menilai, kebijakan pengendalian kemacetan perlu dipikirkan dan dikaji dengan matang. Seperti sistem Ganjil Genap. Jangan dulu diberlakukan dalam waktu dekat di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat.

Pasalnya, jika diberlakukan, warga otomatis beralih ke transportasi umum. Penumpang KRL, Transjakarta, MRT, pasti menumpuk, karena transportasi massal sedang dibatasi.

Pengamat transportasi yang juga eks Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Budiyanto mengingatkan, pemberlakuan sistem Ganjil Genap perlu dikaji dengan matang. Yang perlu saat ini adalah pembatasan mobilitas warga harus dilakukan dengan lebih maksimal dalam aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

“Pembatasannya dianggap kurang optimal. Perlu terobosan menekan mobilitas penduduk,” ungkap Budiyanto dalam pesannya, Senin (14/6).

Misalnya di sektor transportasi. Peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum harus memperhatikan protokol kesehatan.

“Kalau belum maksimal, Ganjil Genap nanti dulu. Ini pilihan yang sulit. Harus dipikir matang oleh regulator sebelumnya memutuskan kebijakan tersebut,” imbaunya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui, sistem Ganjil Genap masih dibahas. Pihaknya terus memantau penularan Covid-19 di Ibu Kota. Pihaknya tak hanya melihat kondisi arus lalu lintas, tetapi melihat tren penularan Covid-19.

Sebab, ini berkaitan dengan eksodus penumpang pribadi ke moda transportasi massal.

“Belum diberlakukan. Kami masih terus melakukan evaluasi melihat tren penularan Covid-19,” ujar Syafrin dalam keterangannya, Senin (14/6).

Sebagaimana diketahui, lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota tercatat pada 6 Juni 2021 sebanyak 11.500, sedangkan pada 13 Juni 2021 sebanyak 17.400. Dalam kurun waktu sepekan terjadi lonjakan sebesar 50 persen. 

Berdasarkan catatan, kenaikan kasus di Ibu Kota memang fantastis. Pada 9 Juni penambahan kasus masih di angka 1.371. Sehari setelahnya, 10 Juni, naik drastis menjadi 2.096 kasus. Selanjutnya nambah 2.293 kasus pada 11 Juni, dan 2.455 kasus pada 12 Juni. Sementara 13 Juni, kasus di DKI Jakarta mencapai 2.789 kasus.

Padahal, pekan-pekan sebelumnya, penambahan pasien positif di bawah seribu orang. Selain itu, angka positivity rate di Jakarta pun terjadi peningkatan. Pekan lalu tercatat 9 persen, sedangkan pada 13 Juni 2021 tercatat 17 persen. [FAQ]

]]> Ibu kota menuju fase genting pandemi Covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, warga Jakarta menghadapi gelombang baru. Kasus harian Covid-19 meningkat drastis dalam sepekan ini. Keterisian ruang perawatan dan isolasi di rumah sakit dan fasilitas kesehatan Covid-19 meningkat tajam.

Namun, kondisi lalu lintas justru kian macet. Mobilitas warga tetap tinggi. Setiap jam sibuk, pulang dan balik kerja, ruas jalan protokol utama, juga jalan penghubung dengan wilayah tetangga macet parah.

Banyak pihak menilai, kebijakan pengendalian kemacetan perlu dipikirkan dan dikaji dengan matang. Seperti sistem Ganjil Genap. Jangan dulu diberlakukan dalam waktu dekat di tengah kasus Covid-19 yang terus meningkat.

Pasalnya, jika diberlakukan, warga otomatis beralih ke transportasi umum. Penumpang KRL, Transjakarta, MRT, pasti menumpuk, karena transportasi massal sedang dibatasi.

Pengamat transportasi yang juga eks Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Budiyanto mengingatkan, pemberlakuan sistem Ganjil Genap perlu dikaji dengan matang. Yang perlu saat ini adalah pembatasan mobilitas warga harus dilakukan dengan lebih maksimal dalam aturan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

“Pembatasannya dianggap kurang optimal. Perlu terobosan menekan mobilitas penduduk,” ungkap Budiyanto dalam pesannya, Senin (14/6).

Misalnya di sektor transportasi. Peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum harus memperhatikan protokol kesehatan.

“Kalau belum maksimal, Ganjil Genap nanti dulu. Ini pilihan yang sulit. Harus dipikir matang oleh regulator sebelumnya memutuskan kebijakan tersebut,” imbaunya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui, sistem Ganjil Genap masih dibahas. Pihaknya terus memantau penularan Covid-19 di Ibu Kota. Pihaknya tak hanya melihat kondisi arus lalu lintas, tetapi melihat tren penularan Covid-19.

Sebab, ini berkaitan dengan eksodus penumpang pribadi ke moda transportasi massal.

“Belum diberlakukan. Kami masih terus melakukan evaluasi melihat tren penularan Covid-19,” ujar Syafrin dalam keterangannya, Senin (14/6).

Sebagaimana diketahui, lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota tercatat pada 6 Juni 2021 sebanyak 11.500, sedangkan pada 13 Juni 2021 sebanyak 17.400. Dalam kurun waktu sepekan terjadi lonjakan sebesar 50 persen. 

Berdasarkan catatan, kenaikan kasus di Ibu Kota memang fantastis. Pada 9 Juni penambahan kasus masih di angka 1.371. Sehari setelahnya, 10 Juni, naik drastis menjadi 2.096 kasus. Selanjutnya nambah 2.293 kasus pada 11 Juni, dan 2.455 kasus pada 12 Juni. Sementara 13 Juni, kasus di DKI Jakarta mencapai 2.789 kasus.

Padahal, pekan-pekan sebelumnya, penambahan pasien positif di bawah seribu orang. Selain itu, angka positivity rate di Jakarta pun terjadi peningkatan. Pekan lalu tercatat 9 persen, sedangkan pada 13 Juni 2021 tercatat 17 persen. [FAQ]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories