Disesalkan KPK, Jurnalis Dipenjara Karena Beritakan Kasus Korupsi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyesalkan kasus pidana yang menimpa jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul.

Arsul dipenjara 3 bulan lantaran dinilai majelis halim melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas berita dibuat dan diterbitkan di media massa tempatnya bekerja, Beritanews.com. Alex mengingatkan pejabat tak mudah tersinggung karena pemberitaan.

“Kalau misalnya pemberitaan itu dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik, menurut kami apapun alasannya bisa diselesaikan,” ujar Alex, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/11).

Diingatkan mantan hakim adhoc Pengadilan Tipikor itu, ada mekanisme khusus yang bisa ditempuh pihak-pihak yang keberatan dengan pemberitaan media massa.

“Kan masing-masing punya mekanisme hak keberatan, hak jawab, kalau terkait kode etik jurnalistik ada Dewan Pers. Pertama mestinya diselesaikan dengan cara seperti itu dulu,” tuturnya.

Alex menyayangkan Asrul divonis bersalah karena memberitakan kasus korupsi. Padahal, kata dia, KPK sering mendapatkan informasi baru tentang penanganan perkara dari pemberitaan media.

“Itu kan juga informasi buat aparat penegak hukum untuk melakukan proses klarifikasi terkait berita yang teman wartawan buat,” beber Alex.

 

KPK pun mengingatkan peran penting media dalam mengontrol kinerja pejabat. Peran media penting untuk memberantas tindakan rasuah di Indonesia. 

“Kami kalau di KPK kan bagaimana pun teman wartawan menjadi salah satu pilar upaya pemberantasan korupsi baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan. Misalnya, kalau bagian pencegahan teman-teman lewat liputannya bisa sosialisasi kampanye antikorupsi,” tandas dia. [OKT]

]]> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyesalkan kasus pidana yang menimpa jurnalis di Palopo, Sulawesi Selatan, Muhammad Asrul.

Arsul dipenjara 3 bulan lantaran dinilai majelis halim melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas berita dibuat dan diterbitkan di media massa tempatnya bekerja, Beritanews.com. Alex mengingatkan pejabat tak mudah tersinggung karena pemberitaan.

“Kalau misalnya pemberitaan itu dianggap sebagai suatu pencemaran nama baik, menurut kami apapun alasannya bisa diselesaikan,” ujar Alex, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/11).

Diingatkan mantan hakim adhoc Pengadilan Tipikor itu, ada mekanisme khusus yang bisa ditempuh pihak-pihak yang keberatan dengan pemberitaan media massa.

“Kan masing-masing punya mekanisme hak keberatan, hak jawab, kalau terkait kode etik jurnalistik ada Dewan Pers. Pertama mestinya diselesaikan dengan cara seperti itu dulu,” tuturnya.

Alex menyayangkan Asrul divonis bersalah karena memberitakan kasus korupsi. Padahal, kata dia, KPK sering mendapatkan informasi baru tentang penanganan perkara dari pemberitaan media.

“Itu kan juga informasi buat aparat penegak hukum untuk melakukan proses klarifikasi terkait berita yang teman wartawan buat,” beber Alex.

 

KPK pun mengingatkan peran penting media dalam mengontrol kinerja pejabat. Peran media penting untuk memberantas tindakan rasuah di Indonesia. 

“Kami kalau di KPK kan bagaimana pun teman wartawan menjadi salah satu pilar upaya pemberantasan korupsi baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan. Misalnya, kalau bagian pencegahan teman-teman lewat liputannya bisa sosialisasi kampanye antikorupsi,” tandas dia. [OKT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories