Diserang Hoax, PUPR Bantah Berikan Dana Hibah Jalan Ke Pemkab Blitar

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah akat bicara soal dana hibah untuk penanganan 14 ruas jalan senilai Rp 229,5 miliar di Pemerintah Kabupaten Pemkab) Blitar, Jawa Timur. 

“Berita itu tidak benar alias hoax. PUPR tidak pernah menandatangani dokumen hibah penanganan 14 ruas jaringan jalan kepada Pemkab Blitar,” kilah Zainal menanggapi soal dana hibah jalan di Blitar, Selasa (19/4).

Ia pun mengimbau kepada Pemkab Blitar untuk selalu hati-hati dan melakukan konfirmasi terkait dengan kondisi seperti ini. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat maupun pengguna media sosial untuk mengabaikan atau tidak perlu menanggapi pemberitaan hoax tersebut,”ujarnya.

Zainal juga menyatakan, tidak bertanggung jawab atas tindakan pemalsuan Surat Perjanjian Hibah dimaksud berikut tindakan turunannya.

Sebagai informasi hibah penanganan jalan Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN masuk dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang saat ini difokuskan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di seluruh Indonesia. [MFA]
 

]]> Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah akat bicara soal dana hibah untuk penanganan 14 ruas jalan senilai Rp 229,5 miliar di Pemerintah Kabupaten Pemkab) Blitar, Jawa Timur. 

“Berita itu tidak benar alias hoax. PUPR tidak pernah menandatangani dokumen hibah penanganan 14 ruas jaringan jalan kepada Pemkab Blitar,” kilah Zainal menanggapi soal dana hibah jalan di Blitar, Selasa (19/4).

Ia pun mengimbau kepada Pemkab Blitar untuk selalu hati-hati dan melakukan konfirmasi terkait dengan kondisi seperti ini. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat maupun pengguna media sosial untuk mengabaikan atau tidak perlu menanggapi pemberitaan hoax tersebut,”ujarnya.

Zainal juga menyatakan, tidak bertanggung jawab atas tindakan pemalsuan Surat Perjanjian Hibah dimaksud berikut tindakan turunannya.

Sebagai informasi hibah penanganan jalan Kementerian PUPR kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang bersumber dari APBN masuk dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) yang saat ini difokuskan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di seluruh Indonesia. [MFA]
 
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Categories