Disebut Surganya Koruptor Indonesia, Singapura Nggak Terima

Pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto yang menyebut Singapura sebagai surganya koruptor Indonesia, rupanya membikin gerah negara yang kini dipimpin Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Pernyataan tersebut beredar luas di media Indonesia pada 6 April 2021.

Kementerian Luar Negeri Singapura pun menerbitkan klarifikasi, untuk meluruskan pemberitaan tersebut.

“Tuduhan itu sama sekali tak berdasar. Faktanya, Singapura kerap memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa investigasi sebelumnya, ataupun yang saat ini sedang berlangsung. Sejauh ini, Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) telah membantu KPK dalam melayani permintaan panggilan kepada orang-orang yang sedang diperiksa,” papar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura dalam keterangan yang dimuat dalam situs resmi,  mfa.gov.sg, Jumat (9/4).

Dijelaskan pula, Singapura telah memfasilitasi kunjungan KPK ke Negeri Singa pada Mei 2018, untuk menginvestigasi orang yang terkait kasus korupsi Indonesia.

“Bahkan, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga telah menegaskan koordinasi KPK dengan CPIB melalui pernyataannya pada tanggal 30 Desember 2020,” imbuh pernyataan tersebut.

Singapura dan Indonesia telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dalam satu paket pada April 2007.

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong. Namun, kedua perjanjian tersebut tak kunjung diratifikasi DPR.

Kendati begitu, Singapura tetap terus memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia, jika menerima permintaan resmi.

“Singapura dan Indonesia adalah pihak yang bersepakat dalam Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) terkait masalah pidana di antara negara-negara ASEAN yang sepemikiran. Kerja sama telah dilakukan sejalan dengan hukum domestik Singapura, dan kewajiban internasional. Singapura juga telah berulang kali memberikan bantuan kepada Indonesia atas permintaan MLA-nya,” terang pernyataan tersebut.

Singapura juga terus berupaya memperkuat kerja sama melalui ASEAN, di mana pembahasan Perjanjian Ekstradisi ASEAN masih terus berlangsung.

“Singapura berkomitmen kuat pada supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Kami akan bekerja sama dalam penegakan hukum dengan Indonesia, sesuai hukum domestik dan kewajiban internasional kami. Mengalihkan perhatian atau menyalahkan yurisdiksi asing, sama sekali tak ada manfaatnya,” pungkas pernyataan tersebut. [HES]

]]> Pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto yang menyebut Singapura sebagai surganya koruptor Indonesia, rupanya membikin gerah negara yang kini dipimpin Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

Pernyataan tersebut beredar luas di media Indonesia pada 6 April 2021.

Kementerian Luar Negeri Singapura pun menerbitkan klarifikasi, untuk meluruskan pemberitaan tersebut.

“Tuduhan itu sama sekali tak berdasar. Faktanya, Singapura kerap memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa investigasi sebelumnya, ataupun yang saat ini sedang berlangsung. Sejauh ini, Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) telah membantu KPK dalam melayani permintaan panggilan kepada orang-orang yang sedang diperiksa,” papar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura dalam keterangan yang dimuat dalam situs resmi,  mfa.gov.sg, Jumat (9/4).

Dijelaskan pula, Singapura telah memfasilitasi kunjungan KPK ke Negeri Singa pada Mei 2018, untuk menginvestigasi orang yang terkait kasus korupsi Indonesia.

“Bahkan, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga telah menegaskan koordinasi KPK dengan CPIB melalui pernyataannya pada tanggal 30 Desember 2020,” imbuh pernyataan tersebut.

Singapura dan Indonesia telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan dalam satu paket pada April 2007.

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong. Namun, kedua perjanjian tersebut tak kunjung diratifikasi DPR.

Kendati begitu, Singapura tetap terus memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia, jika menerima permintaan resmi.

“Singapura dan Indonesia adalah pihak yang bersepakat dalam Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) terkait masalah pidana di antara negara-negara ASEAN yang sepemikiran. Kerja sama telah dilakukan sejalan dengan hukum domestik Singapura, dan kewajiban internasional. Singapura juga telah berulang kali memberikan bantuan kepada Indonesia atas permintaan MLA-nya,” terang pernyataan tersebut.

Singapura juga terus berupaya memperkuat kerja sama melalui ASEAN, di mana pembahasan Perjanjian Ekstradisi ASEAN masih terus berlangsung.

“Singapura berkomitmen kuat pada supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Kami akan bekerja sama dalam penegakan hukum dengan Indonesia, sesuai hukum domestik dan kewajiban internasional kami. Mengalihkan perhatian atau menyalahkan yurisdiksi asing, sama sekali tak ada manfaatnya,” pungkas pernyataan tersebut. [HES]
]]>.
Sumber : Rakyat Merdeka RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories