Disampaikan Di Diskusi Menyambut HUT Ke-24 Universitas Paramadina JK: Konflik Besar Di Negeri Ini Karena Adanya Ketidakadilan

Menyambut Dies Natalis Universitas Paramdina ke-24, Profesor Didik J Rachbini yang merupakan Rektor Universitas Paramadina menggelar diskusi di Twitter Space forum ekonomi bertema  “Cak Nur, Pancasia dan Indonesia yang Adil”, Jumat (14/1). 

Hadir menjadi dalam diskusi ini adalah Dr. Ir. Zaim Uchrowi., MDM., Ketua Yayasan Karakter Pancasila, Dr (HC) Drs. H.M. Jusuf Kalla, Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina dan Dr. Phil. Suratno, Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina.

Sebagai pengantar diskusi, Didik mengemukakan, ada dua alasan diadakannya diskusi perihal Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) tentang Pancasila ini. Pertama, dalam rangka Dies Natalis ke-24 Universitas Paramadina dimana Cak Nur sebagai Pendiri Universitas Paramadina.

Kedua, Universitas Paramadina berniat menjadi pelopor untuk mendalami Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia, yang semestinya menjadi penguat nilai-nilai kebangsaan sebagaimana bangsa-bangsa Korea, Jepang dan China yang masing-masing mempunyai landasan falsafah bangsa. 

“Jepang mempunyai semangat bushido sebagai pertahanan diri budaya dan Bahasa Jepang. Korea dan China juga memelihara nilai-nilai konfusius sebagai cara pandang berperilaku dan berbangsa,” kata Didik, mengingatkan.

Didik juga mengingatkan tentang sosok Cak Nur sebagai pendiri Universitas Paramadina dan pemikir yang menggagas cara pandang terhadap Pancasila sebagai warisan ideologi terbuka untuk pemikiran-pemikiran seluruh elemen bangsa. Serta menolak Pancasila dimonopoli oleh tafsir tunggal hanya dari kelompok-kelompok tertentu.

Sementara itu, dalam diskusi ini, JK menyoroti ada dua kata Adil dan Beradab dalam Pancasila. Sila Kelima Keadilan Sosial mempunyai nuansa bahwa Adil dan Maju adalah satu bagian dari upaya bangsa ini. Keadilan sosial membutuhkan manajemen yang baik dalam implementasinya agar tidak terjadi konflik dan masalah-masalah sosial lainnya.

“75 tahun usia Kemerdekaan Indonesia telah dilewati dengan 15 konflik besar. 11 di antaranya berpangkal pada masalah ketidakadilan sosial, ekonomi, politik. Konflik Aceh terjadi bukan karena bagaimana syariat Islam karena hal itu telah lama dilaksanakan, tetapi oleh adanya rasa ketidakadilan ekonomi,” kata JK.

Aceh, lanjut JK, kaya sumber daya alam (SDA) tapi masyarakatnya tidak merasakan kemakmuran dengan baik dan merata. Konflik Ambon terjadi karena ketidakadilan politik.

Jika sebelum reformasi ada pembagian kekuasaan secara adil misalnya jika Gubernurnya Kristen maka Wakil Gubenur beragama Islam. Setelah reformasi berlaku the winner, yang menang yang dapat mengambil posisi, maka kemudian terjadi rasa ketidakadilan politik. Juga konflik-konflik lain masa orde lama terkait rasa ketidakadilan. 

“Untuk dapat dan mampu melaksanakan keadilan maka pemimpin dan SDM yang kompeten penting sekali digarap. Melaksanakan keadilan membutuhkan SDM yang mumpuni agar dapat meningkatkan keadilan masing-masing. Keadilan juga harus saling menghormati, yang kaya membayar pajak dengan benar dan yang miskin bekerja sebaik-baiknya. Kerjasama dengan luar negeri untuk menyerap kemajuan teknologi juga penting dilaksanakan oleh SDM yang baik,” saran JK. [DIT]

]]> Menyambut Dies Natalis Universitas Paramdina ke-24, Profesor Didik J Rachbini yang merupakan Rektor Universitas Paramadina menggelar diskusi di Twitter Space forum ekonomi bertema  “Cak Nur, Pancasia dan Indonesia yang Adil”, Jumat (14/1). 

Hadir menjadi dalam diskusi ini adalah Dr. Ir. Zaim Uchrowi., MDM., Ketua Yayasan Karakter Pancasila, Dr (HC) Drs. H.M. Jusuf Kalla, Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina dan Dr. Phil. Suratno, Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina.

Sebagai pengantar diskusi, Didik mengemukakan, ada dua alasan diadakannya diskusi perihal Pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur) tentang Pancasila ini. Pertama, dalam rangka Dies Natalis ke-24 Universitas Paramadina dimana Cak Nur sebagai Pendiri Universitas Paramadina.

Kedua, Universitas Paramadina berniat menjadi pelopor untuk mendalami Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia, yang semestinya menjadi penguat nilai-nilai kebangsaan sebagaimana bangsa-bangsa Korea, Jepang dan China yang masing-masing mempunyai landasan falsafah bangsa. 

“Jepang mempunyai semangat bushido sebagai pertahanan diri budaya dan Bahasa Jepang. Korea dan China juga memelihara nilai-nilai konfusius sebagai cara pandang berperilaku dan berbangsa,” kata Didik, mengingatkan.

Didik juga mengingatkan tentang sosok Cak Nur sebagai pendiri Universitas Paramadina dan pemikir yang menggagas cara pandang terhadap Pancasila sebagai warisan ideologi terbuka untuk pemikiran-pemikiran seluruh elemen bangsa. Serta menolak Pancasila dimonopoli oleh tafsir tunggal hanya dari kelompok-kelompok tertentu.

Sementara itu, dalam diskusi ini, JK menyoroti ada dua kata Adil dan Beradab dalam Pancasila. Sila Kelima Keadilan Sosial mempunyai nuansa bahwa Adil dan Maju adalah satu bagian dari upaya bangsa ini. Keadilan sosial membutuhkan manajemen yang baik dalam implementasinya agar tidak terjadi konflik dan masalah-masalah sosial lainnya.

“75 tahun usia Kemerdekaan Indonesia telah dilewati dengan 15 konflik besar. 11 di antaranya berpangkal pada masalah ketidakadilan sosial, ekonomi, politik. Konflik Aceh terjadi bukan karena bagaimana syariat Islam karena hal itu telah lama dilaksanakan, tetapi oleh adanya rasa ketidakadilan ekonomi,” kata JK.

Aceh, lanjut JK, kaya sumber daya alam (SDA) tapi masyarakatnya tidak merasakan kemakmuran dengan baik dan merata. Konflik Ambon terjadi karena ketidakadilan politik.

Jika sebelum reformasi ada pembagian kekuasaan secara adil misalnya jika Gubernurnya Kristen maka Wakil Gubenur beragama Islam. Setelah reformasi berlaku the winner, yang menang yang dapat mengambil posisi, maka kemudian terjadi rasa ketidakadilan politik. Juga konflik-konflik lain masa orde lama terkait rasa ketidakadilan. 

“Untuk dapat dan mampu melaksanakan keadilan maka pemimpin dan SDM yang kompeten penting sekali digarap. Melaksanakan keadilan membutuhkan SDM yang mumpuni agar dapat meningkatkan keadilan masing-masing. Keadilan juga harus saling menghormati, yang kaya membayar pajak dengan benar dan yang miskin bekerja sebaik-baiknya. Kerjasama dengan luar negeri untuk menyerap kemajuan teknologi juga penting dilaksanakan oleh SDM yang baik,” saran JK. [DIT]
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories